Everything Dutch is Black, Boycott Them
Tahun 1933, Konvensi Montevidio mengeluarkan ketentuan konstitusi mengenai berdirinya sebuah negara. Ketentuan yang harus dipenuhi antara lain terdapat penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah atau selaku penguasa berdaulat. Berkaca pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki makna politis yaitu lahirnya bangsa negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, keinginan menjadi bangsa yang berdaulat butuh pengakuan dari negara lain. Sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan konstitusi adalah syarat hukum internasional terbentuknya suatu negara. Tentu, pengakuan negara lain tersebut adalah unsur politik atau deklaratif (Hermawan, 2018).
Namun, dalam pasal 3 (tiga) Konvensi Montevidio 1993, menyebutkan bahwa hukum internasional (konstitusi) menganggap kedaulatan sebuah negara tidak ditekankan oleh pengakuan negara lain, eksistensi negara tidak perlu diiringi oleh pengakuan negara lain. Dengan kata lain, suatu negara tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya tanpa harus diakui oleh negara lain. Mengenai hal ini, negara dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya sendiri serta membentuk kekuasaan dan kewenangan pengadilan di dalam negaranya (Hermawan, 2018).
Faktanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah memperoleh dukungan dari Mesir, India, dan Australia. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa terbentuknya negara Indonesia sudah memperoleh unsur deklaratif (Hermawan, 2018).
AUSTRALIA IKUT SERTA MENGAKUI KEMERDEKAAN INDONESIA
Upaya negara Indonesia dalam meraih pengakuan kemerdekaan dalam kancah internasional juga turut dilakukan kepada Australia. Meskipun tidak termasuk dalam ke benua Asia, Australia tidak menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia karena jarak geografisnya yang cukup dekat (Hermawan, 2018).
1945 - 1949, Serikat Buruh dan Pemerintah Australia yang didominasi Partai Buruh berusaha menghalangi upaya Pemerintah Belanda untuk mengendalikan koloni di Indonesia. Ada dua kejadian penting yang dilakukan Australia kepada Indonesia untuk membendung penjajahan Belanda, diantaranya (Hermawan, 2018):
- Waterside Workers Federation (WWF) atau Federasi Pekerja Pesisir Australia cabang Brisbane memboikot kapal-kapal Belanda yang mengangkut senjata untuk dibawa ke Indonesia.
- Australia turut hadir dalam Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili Indonesia. Australia berpartisipasi secara aktif menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda dan mendukung penuh Indonesia untuk melawan Belanda.
Dukungan Australia kepada Indonesia yang pertama dengan memboikot kapal-kapal Belanda. 20 September 1945 melarang pengisian muatan ke atas kapal Belanda yang ingin berlayar ke Hindia Belanda di seluruh pelabuhan Australia. Ini diprakarsai oleh Partai Komunis Australia (ACP) dan pemimpin Komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. 24 September 1945, pelaut-pelaut Indonesia juga melakukan pemboikotan terhadap enam kapal Belanda di pelabuhan Brisbane. Kejadian ini langsung diikuti WWF cabang Brisbane yang memboikot enam kapal itu (Hermawan, 2018).
Aksi pemboikotan ini kemudian diikuti oleh WWF cabang Sydney dan Melbourne. Kapal Belanda yang membawa penuh persenjataan, pasukan, dan lainnya dicegah oleh Federasi Pekerja Pesisir Australia (WWF).  Kegiatan embargo terus memperoleh dukungan yang banyak dari semua pekerja di Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF tidak ingin memperbaiki kapal dan mengisi barang ke kapal Belanda, serta memboikot semua toko, pengisian darat, dan transportasi (Hermawan, 2018).
Hingga tahun 1948, embargo masih terus dilakukan. Sebanyak 559 kapal untuk persediaan Belanda dihentikan oleh tiga puluh satu serikat pekerja Australia dan empat serikat pekerja Asia. Contoh lainnya seperti 1000 truk Belanda yang ingin dikirim ke Indonesia justru ditahan di Australia. Pihak yang membuat kebijakan di Australia bersimpati dengan kelompok nasionalis anti-kolonial, walau di sisi lain ia ingin menghentikan gerakan komunis yang berjuang untuk kemerdekaan (Hermawan, 2018).
