Negara Tidak Boleh Lepas Tangan: Vendor PT Istaka Karya Wajib Dibayar

Nasib ratusan vendor PT Istaka Karya (Persero) hingga kini masih terkatung-katung. Setelah bertahun-tahun menunggu hak mereka yang tak kunjung dibayar, mereka terus berjuang menuntut negara  bertanggungjawab. 

Kembali, pada 24 Februari 2025 kemarin, mereka mengadukan nasibnya ke Komisi VI DPR-RI. Sebagai wakil mereka untuk menyuarakan ketidakadilan dan kegagalan negara dalam melindungi hak mereka.

Ya, nasib para vendor PT Istaka Karya ini, menggambarkan ketidakadilan yang nyata. Para vendor telah bekerja keras untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur negara, namun ketika PT Istaka Karya dinyatakan pailit, mereka justru dibiarkan tanpa kepastian. Padahal, sebagai perusahaan milik negara, tanggung jawab atas kewajiban finansial BUMN tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab negara itu sendiri.

Negara Wajib Bertanggung Jawab

Dalam konteks hukum dan moral, negara tidak bisa sekadar beralasan bahwa PT Istaka Karya telah bangkrut dan tidak memiliki dana untuk membayar vendor. UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak ekonomi dan kepastian hukum.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jelas, vendor yang telah bekerja untuk negara melalui BUMN berhak mendapatkan pembayaran yang adil. Jika mereka tidak dibayar, negara telah mengingkari hak fundamental ini.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Vendor yang haknya diabaikan adalah bentuk nyata dari hilangnya kepastian hukum. Jika pemerintah tidak segera bertindak, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia usaha dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur nasional.

Langkah yang Seharusnya Diambil Pemerintah

Sebagai pemegang kendali atas BUMN, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini:

1. Menjadikan pembayaran vendor sebagai prioritas utama Vendor bukanlah pihak yang harus menanggung kerugian akibat pailitnya PT Istaka Karya. Pemerintah harus mencari solusi agar pembayaran mereka tidak lagi tertunda.

2. Menggunakan dana dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Jika PT Istaka Karya tidak memiliki aset yang cukup, pemerintah bisa mengalokasikan dana dari PPA untuk menyelesaikan kewajiban ini.

3. Mengusut dugaan penyimpangan keuangan di PT Istaka Karya Banyak vendor menduga bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membayar mereka telah disalahgunakan. Audit independen perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

4. Memperbaiki regulasi agar vendor tidak menjadi korban di masa depan Pemerintah harus membuat aturan yang lebih ketat terkait perlindungan vendor, termasuk jaminan pembayaran meskipun BUMN mengalami kesulitan keuangan.

5. Menghormati hak vendor sesuai amanat UUD 1945 Negara harus kembali pada nilai-nilai konstitusi yang menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi warga negara. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan rakyatnya menderita akibat kebijakan yang tidak adil.

Arah Perjuangan Para Vendor

Para vendor yang menggugat negara telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. Langkah ini bukan hanya soal menuntut uang, tetapi juga soal menegakkan prinsip bahwa negara tidak boleh mengkhianati rakyatnya.

Jika pemerintah tetap abai, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah akan semakin luntur. Para pelaku usaha akan berpikir dua kali sebelum bekerja sama dengan BUMN, karena ada risiko bahwa hak mereka tidak akan dipenuhi.

Pada akhirnya, negara harus memilih: menjadi pemerintah yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan masalah ini secara adil, atau terus membiarkan rakyatnya berjuang sendiri di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi. Jika negara masih berpegang teguh pada amanat UUD 1945, maka jawabannya seharusnya sudah jelas.