Saya tadi pagi, Selasa 14 Juli 2020, mengikuti acara Webinar perpustakaan yang ditayangkan melalui youtube Perpustakaan Nasional. Dimana Webinar perpustakaan umum tersebut terselenggara atas Kerjasama Perpusnas dan Forum Perpustakaan umum.
Adapun tema webinar perpustakaan kali ini adalah “kebangkitan Perpustakaan umum dan implementasi Kemendagri No.33 dan No.90 Tahun 2019”, Adapun para nara sumber pada acara webinar ini yaitu Gubernur Banten, Dr.Drs. H. Wahidin Halim, M.Si, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs.Moh.Syarif Bando,MM dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, Sri Purwaningsih, SH, MAP, dan moderatornya Dr. Adin Bondan.
Pada pertemuan forum komunikasi pengelola perpustakaan umum, yang biasanya dilakukan secara seminar dengan menggunakan ruangan, tetapi kali ini forum perpustakaan umum tersebut, dilakukan melalui zoom meeting, karena situasi ditengah pandemi covid-19 yang harus menyesuaikan dengan protocol Kesehatan, yaitu dengan pembatasan sosial, jaga jarak, mengurangi jumlah peserta tatap muka, maka dilakukan dengan cara Webinar, secara online - zoom meeting.
Walau penyelenggaraan Forum perpustakaan umum ini dilakukan dengan cara Webinar, melalui zoom dan youtube secara online, akibat pademi covid-19 yang melanda di seluruh negeri ini serta adanya regulasi baru dalam pengelolaan perpustakaan membawa arah baru dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum di daerah.
Sesuai arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum ke depan harus mampu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, yang menyesuaikan kemajuan teknologi informasi, selain itu juga Perpustakaan umum juga harus mampu membawa masyarakat di sekitarnya meraih kesejahteraan yang lebih baik melalui literasi.
Pada acara webinar forum perpustakaan umum tersebut, semestinya dihadiri Gubernur Banten, akan tetapi beliau berhalangan hadir, seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten, Dr.Komarudin, MAP, bahwa "Gubernur berhalangan hadir karena ada rapat penting,maka pada acara webinar kali ini diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip Provinsi Banten, selaku Ketua forum perpustakaan umum, pada acara tersebut. Lebih lanjut Dr. Komarudin, mengemukakan “pada masa Kebangkitan perpustakaan umum di era new normal, mengusulankan kedepan perlu ada standard Kesehatan bagi pemustaka dan para pengelola perpustakaan. Bagaimana perpustakaan melahirkan protocol Kesehatan bagi pemustaka, standar Kesehatan bagi pengelola perpustakaan.” Jelasnya Komarudin.
Selain hal di atas juga, Komarudin menjelaskan : "walau penyelenggaraan seminar kali ini dilakukan dengan webinar dan tayangan youtube namun jumlah Peserta webinar ini cukup banyak, yang mendaftar hampir 1000 orang melalui Zoom meeting, sedangkan yang mengikuti lewat youtube sampai 3000 orang, jadi jumlah kepesertaan webinar ini mencapai peserta yang luar biasa dengan jumlah 4000 orang, yang diikuti para pengelola dan pustakawan perpustakaan umum dan perpustakaan lainnya. Hal ini membuktikan, kepesertaan secara online ini lebih banyak.” Jelas Komarudin, selaku Ketua forum Perpustakaan umum.
Dampak dari Covid-19 tentunya melahirkan adaptasi kebiasaan baru dalam cara bekerja maupun kegiatan lainnya, begitu juga kegiatan perpustakaan dalam layananannya, tentu menyesuaikan dengan kebiasaan baru tersebut, yang sebelumnya perpustakaan melayani pemustaka (pemakai perpustakaan) secara langsung, tetapi dengan adanya Covid-19 ini, kebiasaan tersebut, perlu ubah menjadi melayani pemustaka secara langsung secara terbatas, dengan meningkatkan layanan online dan layanan perpustakaan digital.
Selanjutnya, Pembicara kedua, Kepala Perpustakaan Nasional, Drs. Syarif Bando menyampaikan judul “Literasi perpustakaan di masa Pandemi.” Pada pemaparannya, Sarif Bando, antara lain menyampaikan; dari latar belakang pendirian perpustakaan umum, masyarakat berhak mendapat layanan informasi, hal itu ada dalam manifesto IFLA, tentang Perpustakaan umum.
Data masyarakat Indonesia yang tembus ke PGT hanya sampai 10 %, artinya sekitar 90 % banyak yang tak masuk ke PGT. Kemudian Syarif Bando, menjelaskan : “Literasi dimasa Covid-19 ini, yaitu dengan pola penyesuaian kebiasaan baru, akses pengguna perpustakaan (layanan perpusnas digital - Ipusnas) dimasa pandemi ini malah justru menunjukan angka peningkatan pemakaian mencapai 400 sampai 500 % dari sebelum adanya Covid-19.” Jelas Syarif Bando.
Kemudian, Syari Bando menambahkkan bahwa : “Perpustakaan mendukung bidang Kesehatan,melalui informasi-informasi buku pengetahuan tentang Kesehatan, dan mendukung usaha pemerintah dalam pengembangan keparawisataan, melalui literasi wisata yang ada di wilayah Indonesia.
Sekarang bagaimana dengan literasi , bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru, menciptakan barang dan jasa, serta mengikuti kompetisi global yaitu indeks literasi. Jelas Syarif Bando. Selanjutnya Syarif Bando mencontohkan; "adanya Handphone, merupakan produk barang dan jasa, yang tentunya didapat dari literasi informasi elektronik.Jadi bagaimana sekarang masyarakat memanfaatkan literasi sehingga mampu menciptakan barang dan jasa. Karena itulah, Perpustakaan umum, yang ada perlu terus dibina dan dikembangkan agar dapat mencerdaskan masyarakat dan terbina tingkat literasinya. Karena kualitas SDM yang baik ini akan dapat mengubah masyarakat itu sendiri, serta lingkungan dan daerahnya." Itulah diantara yang disampaikan Kepala Perpusnas Syarif Bando pada pemaparannya dalam Webinar forum perpustakaan umum.
Kemudian pembicara selanjutnya yaitu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, Sri Purwaningsih, SH, MAP, yang memaparkan : Implementasi Permendagri No.33 dan Permendagri No.90 tahun 2019. Sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu diantaranya yaitu dimana urusan pemerintahan dibidang perpustakaan merupakan urusan wajib, non Pendidikan dasar, yang diselenggarakan desentralisasi ke pemerintah daerah.
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa perpustakaan termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah di bidang perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan dan menganggarkan pendanaan di bidang perpustakaan. Hal itu diungkapkan Direktur sinkronisasi urusan pemerintah daerah, Sri Purwaningsih.
Lebih lanjut Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa “Ketika di Provinsi ada masalah di bidang perpustakaan di daerah, maka itu tanggungjawab dan wewenang Gubernur, begitu juga kalau di kabupaten/kota ada masalah di bidang perpustakaan di kabupaten/kota, itu tanggungjawab dari Bupati/walikota. Perpusnas, bertanggungjawab teknis mengenai pengelolaan perpustakaan, secara baik dan benar. Sudah paham TIK, sudah bangun TIK, sudah melayankan TIK itu? Itu beberapa permasalahan penting yang perlu dibangun di perpustakaan umum daerah,” Ujar Sri Purwaningsih.
Kemudian Sri Purwaningsih juga menjelaskan tentang adanya Permendagri No.90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, memberi panduan tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pendanaan,serta kegiatan perpustakaan di daerah. Seperti digambarkan dalam pemaparan webinar tersebut.
Dari pemaparan Sri Purwaningsih itu, kemudian ada peserta yang menanyakan. Apa bisa menambah sub kegiatan baru, selain tidak ada di Permendagri No.90 tahun 2019 ? Boleh tidak pemerintah membantu buku hibah ke perpustakaan umum kabupaten/kota ? Kemudian, Sri Purwaningsih, SH, MAP menjelaskan : ” bila memungkinkan dimasukan pada rumah/dikolom yang tersedia atau di kegiatan baru tersebut. Boleh tidak pemerintah membantu buku hibah ke perpustakaan umum kabupaten/kota? Urusan perpustakaan di daerah, merupakan urusan yang wajib diselenggarakan didaerah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada dasarnya boleh saja pemerintah daerah menghibahkan ke perpustakaan umum Kabupaten, asal sesuai dengan aturan hibah.” Ujar Sri Purwaningsih.
Kemudian, Syarif Bando pada akhir pembicaraan acara webinar itu menjelaskan supaya : “Perpustakaan sebagai garda terdepan dalam desiminasi informasi dan pengetahuan, untuk keperluan masyarakat, melalui penguatan budaya literasi. Untuk urusan penyelenggaraan perpustakaan di daerah telah ada regulasinya yang cukup komplit, telah ada aturan-aturannya yang jelas, tinggal nanti dinas perpustakaan daerah provinsi, dan perpustakaan umum daerah kabupaten/kota dapat merealisasikan kemendagri No.30/2019 dan No.90/2019 itu. Untuk itulah, kedepan setiap perpustakaan umum daerah terus memperkuat teknologi informasi, supaya dapat mengantipasi melayani terus meningkatnya masyarakat mengangakses informasi perpustakaan secara online dan mengakses layanan digital.” Demikian diantara penekanan Syarif Bando, selaku Kaperpusnas RI pada pemaparan webinar tersebut.
