Era dinamika global, uang tidak lagi hanya berbentuk lembaran dan koin, kedaulatan negara tidak lagi diukur dari penguasaan wilayah atau kekuatan militer. Kedaulatan finansial menjadi medan juang baru di tengah derasnya arus pembayaran global. Kedaulatan sistem pembayaran menjadi salah satu benteng utama bagi negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya Data melesat di antara perangkat pintar dan server penyedia layanan. Milyaran data transaksi baik milik rakyat jelata hingga milik pemerintah terbang" ke luar negeri. Bukan hanya uang yang keluar, tapi juga jejak perilaku belanja kita. Dari kopi pagi sampai tiket pesawat, semua terekam di server yang mungkin berada ribuan kilometer dari tanah air.
Visa, Mastercard, SWIFT bukan hanya menyedot triliunan rupiah biaya layanan, namun menghisap denyut nadi kita. Bila alirannya melewati sistem asing, ibarat oksigen kita disaring pihak luar. KKP (Kartu Kredit Pemerintah) domestic dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) hadir di garis depan sebagai senjata perjuangan untuk kemerdekaan pembayaran agar setiap transasksi tetap murni, aman, dan bermanfaat penuh bagi bangsa. Prinsip utama yang harus terus dikawal  adalah interoperabilitas, kedaulatan data, efisiensi biaya, dan mitigasi risiko geopolitik.
KKP Domestik
Jalur pembayaran dalam ekonomi modern merupakan urat nadi perputaran uang. KKP domestik yang diproses melalui jaringan nasional GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), merupakan senjata ampuh dalam menangkal intervensi politik dan ekonomi, kebocoran data finansial serta ketergantungan teknologi. Â GPN memproses semua transaksi di dalam negeri dengan infrastruktur sendiri. KKP Domestik menjadi Pengendali Data Transaksi dimana semua informasi pembayaran tersimpan di server nasional, mengurangi risiko kebocoran data. Karena tersimpan di Indonesia maka ada efisiensi biaya karena tidak perlu ada biaya merchant discount rate (MDR) ke penyedia luar negeri. Transaksi lebih cepat terselesaikan karena diproses di seluruh jaringan ada di dalam negeri. KKP Domestik, bukan sekadar alat belanja, namun lebih ke arah strategis dalam memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Kartu ini juga merupakan instrumen peningkatan transparansi, percepatan realisasi anggaran dan pengurangan praktik tunai. KKP Domestik merupakan senjata nyata bagi aparat pemerintah yang sudah bertahun tahun menghadapi tantangan prosedur yang panjang penggunaan uang muka tunai, hingga risiko keamanan dan akuntabilitas.
Bank nasional bekerja sama dengan kementerian keuangan menerbitkan KKP Domestik  dapat digunakan oleh satuan kerja (satker)  untuk  pembelian barang/jasa pemerintah, pembelian tiket pesawat/kapal/bus/kereta api untuk perjalanan dinas dan untuk pengeluaran operasional harian. Setiap transaksi langsung tercatat dalam sistem perbendaharaan negara, sehingga laporan realisasi anggaran bisa diperbarui secara real-time. KKP Domestik hadir sebagai solusi dalam mempercepat transaksi tanpa menunggu proses pencairan manual, mengurangi penggunaan uang tunai sehingga lebih aman dan terkontrol serta mendukung digitalisasi keuangan negara melalui cashless society
Menggunakan KKP Domestik berarti mendukung kedaulatan sistem pembayaran karena seluruh proses berada di bawah kendali infrastruktur nasional. Beberapa manfaat yang akan didapatkan dengan memakai KKP Domestik antara lain: peningkatan transparansi karena
terdokumentasinya semua transaski secara elektronik, sehingga memudahkan audit, Efisiensi Waktu dan biaya karena tidak perlu lagi membawa uang tunai atau menunggu pencairan serta mendukukung UMKM Lokal. Dengan menggunakan KKP Domestik yang berbasis GPN merchant UMKM yang menerima pembayaran nontunai dapat terhubung langsung dengan ekosistem belanja pemerintah.
QRIS
QRIS menjaga kedaulatan ekonomi dengan mengendalikan data nasional, dimana seluruh data transaksi QRIS tersimpan di server nasional, aman dari intervensi asing. Transaksi lintas bank, cepat, murah, aman, efisien dan inklusif keuangan agar masyarakat di daerah terpencil bisa menerima pembayaran digital tanpa perangkat mahal juga menjadi konsentrasi QRIS. Yang tidak kalah pentingnya adalah penjagaan kedaulatan rupiah di tengah gempuran Amerika Serikat yang  mendorong standar pembayaran internasional yang berpotensi mendominasi pasar domestik, sehingga mengurangi kedaulatan Indonesia. QRIS menjadi pintu masuk untuk ekosistem keuangan digital yang berbasis rupiah. QRIS bentuk nyata kemerdekaan system pembayaran digital yang dibangun sendiri teknologinya oleh pemerintah Indonesia sesuai kebutuhan rakyatnya, sambil tetap kompatibel untuk transaksi lintas negara (contohnya kerja sama QRIS dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan).
Qris merupakan Instrumen kedaulatan digital, bukan hanya  sekadar inovasi teknologi, tetapi simbol kemerdekaan finansial. Dengan mengendalikan sendiri infrastrukturnya, Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran asing seperti Visa atau Mastercard. Perkuatan basis data transaksi domestik demi menghindari penguasaan pihak asing dan menekan biaya transaksi yang sebelumnya mengalir ke luar negeri juga efek dari QRIS.  Data Bank Indonesia mencatat, per Juni 2025, jumlah merchant QRIS telah menembus 35 juta, tersebar dari kota besar hingga desa terpencil. Capaian ini menunjukkan penetrasi dan kepercayaan publik yang tinggi.
Merdeka Harga Mati.Â
"Merdeka pembayaranku" bukan sekadar slogan harus diperjuangkan dan dipertahankan. Kedaulatan Ekonomi melalui sistem pembayaran domestik harus ditegakkan untuk belanja pemerintah dengan jumlah kecil dengan menggunakan KKP Domestik agar pembayaran lebih cepat, transparan, dan aman. QRIS bukan sekadar teknologi transaksi namun menjadi benteng kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Sejarah membuktikan penjajahan era digitalisasi cukup menguasai alat tukar dan sistem pembayarannya untuk mengendalikan suatu negara tanpa harus menginvasi wilayahnya. Tidak terlihat sebagai sebagai penjajah namun berdampak langsung pada kedaulatan ekonomi. Penjajah menyimpan dan memiliki data transaksi rakyat Indonesia yang dapat di analisis untuk berbagai kepentingan. Besaran biayan layanan yang harus dibayar Indonesia dan kebijakan transaksi harus mengikuti regulasi penjajah. Kedepannya melalui control system pembayaran yang semakin besar akan memudahkan penjajah melakukan intervensi politik dan ekonomi Indonesia.
