Garam NTT Tak Seasin Garam Impor

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia membuka keran impor garam sebanyak 3 juta ton. Alasannya, garam tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, garam lokal belum bisa diharapkan. Kualitas garam local belum cocok untuk kebutuhan industry. Dengan sedikit memberi penghiburan, Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi meminta agar aktus impor garam itu di sisi yang lain bisa menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas garam dalam negeri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

Dilansir dari Kompas.com, warta impor garam ini malah direspon sebagai kabar dukacita oleh sejumlah petani garam di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka prihatin atas  kebijakan pemerintah pusat yang mengimpor garam dari luar negeri. Puluhan ribu ton garam di Sabu - NTT nganggur, kenapa pemerintah pusat mesti impor lagi garam dari luar negeri? Demikian curahan hati Koordinator Petani Garam Kecamatan Raijua, Barnabas Nite (40), melalui Kompas.com. 

Menurut Barnabas, saking penuhnya garam menyebabkan gudang penyimpanan jebol dan garam pun berserakan di luar gudang. Ia menilai kebijakan pemerintah mengimpor garam ini sangat merugikan para petani garam. Mereka tidak bisa menjual lagi dan tentunya menjadi beban buat yang bekerja sebagai petani garam. Ribuan ton garam itu sudah menumpuk sejak tahun 2019 lalu, akibat tidak terjual. Tahun 2019 hanya terjual 400 ton. Sampai hari ini, puluhan ribu ton garam  masih ada dan menumpuk. 

* * *

21 Agustus 2019. Presiden Jokowi bersama rombongan Jakarta meninjau tambak garam di desa Nunkurus, Kupang, NTT. Di lokasi ini, kualitas garamnya dinilai cukup baik untuk diserap oleh industri. Sementara lahan yang baru tergarap seluas 10 hektare (ha) untuk produksi garam, dari potensi lahan yang tersedia mencapai 600 ha. Produktivitas rata-rata lahan garam di Nunkurus adalah 100 ton/ha untuk setiap siklus panen (sekitar 40-45 hari), lebih tinggi dari produktivitas rata-rata lahan garam lainnya yang berkisar 60---70ton/ha. Kualitas garam yang dihasilkan juga termasuk cukup baik dengan NaCl minimal 97%.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyampaikan pesan optimis. Dengan adanya investasi masuk, akan terjalin sinergi antara sektor industri dengan para petani garam. Di lahan garam desa Nunkurus, sudah masuk investasi sebesar Rp 110 miliar. Airlangga optimistis, NTT berpotensi untuk menjadi produsen garam industri nasional dan dapat menjadi substitusi impor. Dengan mengganti garam industri impor, pemerintah akan menghemat devisa. Mimpi ini tentu dengan catatan, butuh  dukungan dari pemerintah daerah.

NTT mempunyai potensi garam yang luar biasa. Potensi lahan tambang garam di NTT mencapai 60 ribu ha dan paling sedikit 21 ribu ha dapat direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Dari lahan seluas 21 ribu ha tersebut, produksi garam akan mencapai 2,6 juta ton per tahun. Khusus di Teluk Kupang, tersedia lahan garam seluas 7.700 ha. Sisanya tersebar di berbagai wilayah NTT, antara lain di Kabupaten TTU, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Nagekeo.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia menilai produksi garam rakyat di Nusa Tenggara Timur dapat menjadi contoh bagi petani garam di wilayah lain. Peran pemerintah daerah dalam produksi garam rakyat merupakan strategi yang bagus. Hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang gerak bagi petani garam dan jaminan pada investor.  Garam hasil produksi petani garam di Nusa Tenggara Timur memiliki kadar natrium klorida (NaCl) di atas 97 persen. Sektor manufaktur mensyaratkan kualitas garam yang diserap setidaknya memiliki kadar NaCl di level 97 persen.

Jumat 24 Juli 2020, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat meninjau persiapan panen garam tambak garam PT Timor Livestock di Nunkurus, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan Kementerian Perdagangan berkomitmen mendorong peningkatan produktivitas garam dalam negeri, baik secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan produktivitas ini juga merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor garam.

Dalam keterangan tertulisnya (25/7/2020), Agus Suparmanto menjelaskan demikian. "Saat ini garam nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi keterbatasan produksi maupun kualitas hasil akhir yang relatif rendah. Namun saya melihat di sini potensi peningkatan produksi garam dengan kualitas di atas rata-rata. Jika kualitas ini dipertahankan, maka produksi garam NTT dapat mendorong penurunan impor garam untuk kebutuhan industri, maupun untuk diekspor."  

* * *

Pujian, optimisme, harapan para pejabat di atas terhadap garam NTT memang luar biasa. Namun, selalu begitu, indah kabar dari rupa. Niat hati mau memproduksi garam lokal semakin berkuantitas dan berkualitas, kran impor garam dibuka lagi 3 juta ton. Petani garam gigit jari. Keberpihakan pemerintah tidak seasin garam NTT. Asin di narasi, hambar di aksi. Alhasil puluhan ribu ton garam 'nganggur' di gudang. Rakyat menjerit. Pejabat membangun narasi lagi.

Narasinya adalah 3 juta ton yang diimpor itu untuk kebutuhan garam industri. Sementara kualitas garam NTT masih belum berkualitas industri. Lalu, buat apa pemerintah minta rakyat memproduksi garam jika hanya untuk digudangkan? Mengapa dari dulu narasinya garam NTT bisa menutup kekurangan impor garam industri jika saat ini malah di-PHP? Politik garam memang kejam. Kalau tidak asin pasti tak laris. Garam NTT indah di nasari, sakitnya di hati para pekerja garam.

Garam NTT mungkin saja tak seasin garam impor. Tetapi tidak boleh menjadi hambar di kandang sendiri. Jika belum mampu bersaing secara nasional, minimal menjadi jago di kendang sendiri. Coba cek fakta. Apakah garam NTT menguasai NTT? Apakah rakyat NTT mengkonsumsi garam NTT? Apakah para pejabat teras depan, teras samping dan teras belakang rutin dan rajin mempromosikan garam NTT? Jangan ada dusta di antara kita.

Garam kita 'kalah' di kandang sendiri. Garam dari luar NTT malah menguasai pasaran NTT. Di Sabu ada garam Sabu. Di Nagekeo ada garam Nagekeo. Tetapi di kios, toko, pasar yang kelihatan malah garam dengan merek dari luar NTT. Pemerintah daerah sebagai regulator harus berani atur itu. Jangan banyak narasi garam tanpa tahu asinnya garam NTT. Lakukan kebijakan. 

Proteksi bila perlu supaya orang NTT konsumsi garam made in NTT. Titik. Kalau ada yang berani macam begini, luar biasa. Namun, saya menduga pemerintah daerah kita malah sudah tidak seasin garam NTT alias hambar. Hambar dalam kebijakan, hambar dalam keberpihakan. Jika hambar ini kelamaan dan kebanyakan efeknya bisa ke suam-suam kuku, tidak panas tidak dingin, disposisi batin yang tidak jelas keberpihakannya.

Beberapa tahun lalu saya sempat melihat lahan garam dan mendengar curhat pekerja garam di Wini Kabupaten TTU. Ribuan ton garam mereka hanya parkir di gudang. Padahal mereka sudah keluarkan modal banyak untuk bekerja garam. Mau jual ke mana? Siapa yang mau beli? Sudah tidak dibeli, harus buat gudang penampungan jika tidak mau garam rusak. Ujung-ujungnya jual murah meriah atau rusak di gudang. Apesnya nasib pekerja garam kita. Yah, semoga NTT bangkit NTT sejahtera bisa juga dimulai dari urusan garam ini agar kita benar-benar asin seasin garam NTT.

tayang di rote-ndao.com