Kajian Kebijakan Pemerintah: Peluang, Tantangan, serta Solusi Industrialisasi Baterai dan Kendaraan Listrik Nasional

P E L U A N G

Pada saat ini, arah pengembangan transportasi global adalah transisi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis listrik. Tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan penggunaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, Indonesia menjadi incaran banyak investor karena memiliki sumber daya utama yaitu nikel. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel adalah salah satu material yang sangat penting dalam pengembangan baterai untuk kendaraan berbasis Listrik. Dengan cadangan yang dimiliki, seharusnya Indonesia ini mampu menjadi produsen baterai kendaraan listrik. Bahkan, tak menutup kemungkinan dilanjutkan menjadi negara produsen kendaraan listrik.

 

T A N T A N G A N

Peluang yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No. 55 tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik seperti yang tengah di kembangkan di Morowali. 

Meski demikian, usaha yang telah dilakukan tak lantas membuat harga kendaraan listrik saat ini menjadi relative murah. Harganya masih 40% lebih mahal jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Dengan demikian, popularitas kendaraan listrik di indonesia masih tergolong rendah, yaitu karena harga yang masih relative mahal dan minimnya ketersedianya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisi daya.

S O L U S I 

Perpres No.55 tahun 2019, memiliki beberapa kebijakan turunan, yaitu:

• Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 2020 tentang penghitungan dasar Pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020
• Peraturan menteri perhubungan nomor 44 tahun 2020 tentang pengujian fisik kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik
• Peraturan menteri ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
• Peraturan menteri perindustrian nomor 27 tahun 2020 tentang spesifikasi peta jalan pengembangan dan ketentuan penghitungan TKDN KBLBB
• Peraturan menteri perindustrian nomor 28 tahun 2020 tentang KB LBB dalam keadaan terurai lengkap (CKD) dan terurai tidak lengkap (IKD)
• Tanda sah KBLBB keputusan korps lalu lintas polri nomor 5 tahun 2020 tentang nomor kendaraan bermotor
• Kementerian keuangan tentang impor CBU KBLBB dalam rangka investasi
• Peraturan menteri perdagangan nomor 100 tahun 2020 tentang impor bahan baku lithium

Kebijakan diatas dibuat dengan tujuan untuk mempercepat eksistensi dan produksi baterai maupun kendaraan listrik di Indonesia. Menyikapi tantangan pengembangan yang dihadapi oleh indonesia, penulis memiliki pandangan bahwa ada hal lain yang masih diperlukan untuk mempercepat produksi, yaitu dengan meningkatkan peran dan kerja dari konsorsium BUMN baterai kendaraan Listrik. 

Konsorsium Baterai bersama pemerintah Indonesia perlu berusaha lebih keras agar harga kendaraan listrik dapat menyeimbangi harga kendaraan konvensional. Hal ini akan dapat terwujud apabila Indonesia mampu secara mayoritas menguasai industri hulu ke hilir. Dengan kata lain mengusahakan hampir seluruh produksi komponen kendaraan hingga perakitan dilakukan di dalam negeri.

Berdasarkan peraturan turunan dari Perpres nomor 55 tahun 2019, terdapat Peraturan menteri perdagangan Nomor 100 tahun 2020 tentang impor bahan baku lithium. Impor diperlukan karena hingga saat ini indonesia belum memiliki logam Lithium. Meski demikian, seharusnya peraturan ini turut menyertakan jangka waktu hingga kapan Indonesia akan berhenti mengimpor Lithium. Hal ini perlu dipertimbangkan sebab menurut Paparan dari Bapak Satryo Soemantri Brodjonegoro, Penaehat Khusus Menteri bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kemenko Kemaritiman dalam diskusi kajian implementasi kendaraan elektrifikasi (EV) di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (27/8/2019) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi logam Lithium. Potensi tersebut harus dilakukan kajian lanjutan guna memastikan keberadaan dan jumlah logam Lithium. adapun daerah yang disinyalir memiliki logam Lithium adalah  daerah Tikus, Bangka Belitung, Hatapang, Pegunungan Tiga Puluh, Aceh dan Sumatera dengan catatan perlu survey lebih terinci. 

Impor bahan baku adalah sumber utama mahalnya harga kendaraan listrik. Jika indonesia mampu memproduksi sendiri, biaya produksi dapat lebih ditekan terutama karena indonesia kaya akan bahan baku primer baterai, yaitu Nikel, Cobalt  alumunium, tembaga dan mangan. Terkait Lithium, saat ini indonesia memang masih perlu impor. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan kajian di wilayah-wilayah yang terduga memiliki unsur logam lithium. Kajian tersebut sebaiknya juga harus menjadi komitmen pemerintah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Pemerintah harus mencantumkan jangka waktu hingga kapan impor Lithium ditargetkan. Penetapan target ini akan membuat stakeholder terkait berupaya lebih maksimal untuk memastikan dan atau menemukan keberadaan logam Lithium di tanah air.  Kemudian, Pemerintah juga harus membuat Roadmap penelitian pencarian logam Lithium.

Selanjutnya, arah pengembangan industri sebaiknya menjadikan ekspor sebagai target utama disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berkaca dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama masih minimnya infrastruktur pendukung transisi kendaraan akan memiliki banyak kendala dan berjalan lambat. Oleh karena itu, ekspor harus dijadikan target utama atau dalam artian membidik pasar luar negeri sebagai pasar utama.

Aspek lainnya yang juga harus dipertegas adalah ranah kerja konsorsium terkait. Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian harus segera dibentuk kebijakan terkait ranah kerja, target dan wewenang dari konsorsium yang telah dibentuk.

E V A L U A S I untuk Indonesia

Transisi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di Indonesia bukanlah hal yang mustahil, terlebih jika Indonesia mampu memproduksi kendaraan tersebut secara mandiri. Mencapai mimpi tersebut, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penulis mengusulkan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh indonesia agar transisi dalam negeri dapat berhasil, yaitu

1. Indonesia perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisi daya diseluruh daerah di Indonesia.
2. Elektrifikasi Indonesia harus 100%
3. Baterai dan perakitan kendaraan listrik di produksi dalam negeri sebagaimana yang telat diamanatkan dalam UU terkait.
4. Harga kendaraan listrik harus sesuai dengan ekonomi masyarakat indonesia.
5. Kendaraan listrik harus di jadikan tren nasional. Tren ini, diharapkan dapat menigkatkan minat masyarakat Indonesia untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan berbasis listrik.
6. Dll.

R E F E R E N S I:

• Perpres No.55 tahun 2019
• Peraturan menteri perdagangan nomor 100 tahun 2020
• Kemenkomarvest, 2020, Strategi Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai / KBLBB (BEV), Webinae B2TKE-BPPT.
• purwadi, Agus., 2020, Diskusi Online Bedah Buku Ditjen Gatrik, 6 Agustus 2020: Bedah Buku,Perkembangan dan Isu Strategis Pengembangan Kendaraan Listrik, Sekolah Teknik Elektro & Informatika - ITB.