Ya mungkin saja orang-orang yang positif COVID-19 tidak memegang langsung, tapi diwakilkan. Namun, tetap saja berisiko.
Lagipula, apa tidak berisiko tinggi menimbulkan kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 kalau Pilkada tetap terlaksana? Lah sebelum 9 Desember saja sudah banyak yang terpapar virus corona setelah ikut kampanye paslon kan?
Coba ingat kembali tragedi Pemilu 2019. Tidak ada virus corona saja banyak petugas KPPS kita yang meninggal dunia. Penyebabnya pun unik bin aneh bin mencurigakan.
Saya pribadi tak habis pikir, maksudnya apa Pilkada serentak tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang makin menjadi-jadi ini. Apalagi sehari setelah info pasien COVID-19 akan didatangi petugas untuk menggunakan hak pilihnya, keluar kabar buruk terkait jumlah kasus baru positif COVID-19 di Indonesia.Â
3 Desember 2020, Indonesia mencatat 8.369 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari. Itu adalah rekor pertambahan kasus baru untuk Indonesia. Sehari setelahnya, 4 Desember 2020, Indonesia mencatat 5.803 kasus baru positif COVID-19.
Saya sendiri merasakan bahwa Corona itu nyata dan makin dekat. Salah satu tetangga kos ada yang dinyatakan positif dan tengah menjani isolasi mandiri. Boro-boro mikir Pilkada, yang ada justru waspada COVID-19 yang makin menyerang.
Dugaan saya, akan banyak orang yang enggan menggunakan hak pilihnya. Tetangga di kampung halaman saya misalnya. Selama ini dia dan keluarganya sangat tertutup selama pandemi. Keluar saja pasti memakai masker dan jarang banget keluar rumah.
Orang seperti tetangga saya itu besar kemungkinan enggan menggunakan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember nanti. Alasan utamanya dua, masih pandemi dan berisiko karena akan terjadi kerumunan.
Katanya KPU menjamin dan mencegah kerumunan terjadi? Ah, apa bisa? Menjaga tidak terjadinya kerumunan massa saat demo omnibus law dan saat terjadi kericuhan di Petamburan saja gak bisa tho? Â
Kembali lagi, semua demi "Memastikan hak pilih masyarakat terjaga", begitu kata KPU lho.
Balik lagi, masyarakat yang mana?
Sebetulnya serba dilematis, bila banyak masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya, ya yang kepilih bisa ditebak lah. Kalau di daerah saya gitu ya, daerah saya lo ya.
Jadi, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang duduk di pemerintahan kita, yang ada di KPU, apa tidak mau direvisi saja tuh pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember nanti? Ya minimal revisi PKPU no.6 Tahun 2020 Pasal 72 itu dulu deh.
Sepertinya sulit ya? Yasudah deh, lagipula, di lingkungan saya walau banyak orang yang "bodo amat" dengan Pilkada 2020, tak tahu calonnya siapa, tapi besar kemungkinan mereka juga tetap memilih kok. Asal ada serangan fajar pasti mereka gerak.
