Demokrasi Berkesadaran dan Ideologi Spiritualisme

Negeri Amerika terkenal dengan Demokrasi Liberalnya, dan Negeri Rusia dan China terkenal dengan Ideologi Sosialis, dua buah kekuatan yang saling beradu dan berebut pengaruh di dunia internasional. Sejatinya Bangsa Indonesia yang kaya akan literatur dan sastra Keruhanian dan Spiritualisme, mampu membentuk poros baru di kancah Nation Influencing, dengan Bentuk Pemerintahan Demokrasi yang berbasis Kesadaran Masyarakat dan Ideologi Spiritualisme yang berbasis Dasar Negara Pancasila.

Apa Itu Demokrasi Berkesadaran?

Sebuah Demokrasi yang berbeda dengan Demokrasi Liberalisme yang kini seakan akan kebebasan menjadi begitu tak terkendali dan cenderung kebablasan. Demokrasi Berkesadaran yang saya inisiasi adalah dimana suatu state Bangsa sudah mulai mengenal jati diri yang sejati, dipenuhi wawasan kebangsaan dan spiritualisme serta kemajuan ilmu, masyarakat sadar akan mana hal yang bermanfaat dan yang merugikan, masyarakat sadar akan etis dan moral. 

Sehingga hukum yang tegak berdiri di masyarakat berfungsi sebagai alat kendali sosial dan interaktif, menjaga state masyarakat tetap dalam keadaan bebas terkendali, tidak melanggar norma dan adat istiadat lokal juga aturan beragama, sehingga tidak memunculkan gerakan sosial yang kebablasan dan memicu pelanggaran kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi yang ideal menjunjung tinggi hak perseorangan dalam berbangsa dan bernegara.

Demokrasi Berkesadaran, agak mirip dengan liberalisme, namun lebih terkendali. Yang menjadi kendali adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat bebas menentukan pilihan terbaiknya selama tidak melanggar norma, aturan agama dan hukum. Dampaknya individu masyarakat memiliki keberhargaan diri (self esteem) yang maksimal.

Dalam Demokrasi Berkesadaran terdapat nilai-nilai sosialis seperti gotong royong dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan sehingga masyarakat berperan aktif dalam kemajuan bangsa dengan dilandasi fondasi permusyawaratan guna mencapai mufakat. Artinya dalam pengambilan keputusan tidak didasari oleh prinsip kapitalisme, melainkan melalui prinsip sosial kemanusiaan dan sarat urgensi.

Artinya Demokrasi Berkesadaran merupakan fusi liberalis dan sosialis dalam aspek humanis.

Tidak selamanya pengambilan suara untuk memilih pemimpin bangsa harus dengan pemilu yang bersifat boros. Namun jika ada urgensi yang mendesak, maka keputusan masyarakat yang bersifat global dan mayoritas, dapat memilih salah seorang anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kekuatan guna memimpin bangsa tanpa harus dilakukan pemilihan umum, artinya seluruh elemen masyarakat sepakat untuk memilih kandidat pemimpin bangsa secara penuh. Namun bukan berarti ajang kontestasi Pemilu dihilangkan, Pemilihan langsung oleh rakyat tanpa harus "mencoblos" bisa dilakukan, apabila sudah ada figur kuat yang dapat memimpin bangsa dan seluruh elemen rakyat setuju, sesuai urgensi zaman. 

Artinya di era Demokrasi Berkesadaran, masyarakat luas suatu negeri memiliki kekuatan absolut untuk menentukan kandidat pemimpin bangsa. Hegemoni dan dominasi partai politik sebatas kaderisasi dan penggemblengan wawasan berpolitik, bukan untuk mendikte masyarakat yang sarat kepentingan golongan semata.

Pengambilan keputusan Eksekutif Negeri bisa beresiko pada periode Demokrasi Berkesadaran ini, seperti yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo, dimana dapat berdampak kurang terasa bahkan "menguras" sumber daya di jangka pendek, namun sangat berdampak ke arah kemajuan pada jangka panjang dan terasa manfaatnya di masa depan. Namun keterlibatan seluruh elemen masyarakat benar-benar direalisasikan, maka asas keterbukaan dan transparansi benar-benar dijunjung tinggi sebagai wawasan pelengkap bermasyarakat, dan masyarakat menjadi sadar apa yang sedang terjadi di masa-masa genting saat itu.