Ada yang menarik yang terjadi di Jawa Timur usai Pemilu 2019 lalu yaitu puluhan kyai sepuh (yang sudah berumur) dari Jawa Timur menggelar pertemuan untuk menyikapi situasi politik. Mereka bersepakat untuk sabar menunggu pengumuman resmi dari KPU.
Kyai-kyai yang memiliki puluhan pondok pesantren di Jawa Timur itu punya pilihan berbeda atas Capres dan Cawapres. Pertemuan yang berlangsun di kediaman ketua PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu untuk melupakan perbedaan pilihan-pilihan yang dimiliki mereka. Semacam rekonsiliasi. Ada kyai yang mendukung Paslon Capres 01 dan ada yang mendukung Paslon Capres 02.
Para kyai itu diantaranya pengasuh pesantren Lirboyo Kediri, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabini, pengasuh pesantren Sidogiri Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil, pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya, KH Miftahul Ahyar dll.
Fenomena ini penting dan perlu dihargai karena selama kontestasi berlangsung dua pihak saling menyerang dan tak jarang disertai dengan caci maki yang kadang tak pantas untuk didengar.
Dari sisi teori kondisi itu berbahaya karena mengakibatkan beberapa konsekwensi, diantaranya terpelihara dan berkembangnya eskalasi konflik. Caci maki yang dilontarkan akan mendapat respon oleh pendukung lawan yang kadang tak cukup sekali respon tapi berkali-kali. Ditambah melalui media; dari media mainstream sampai media sosial yang terkang bersifat melebih lebihkan dan kadang tidak terverifikasi (Medsos)
Kondisi terpeliharanya konflik ini sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi masyarakat. Banyak relasi-relasi yang teranggu karena konflik tersebut yang akhirnya bisa terbawa ke relasi sosial, ekonomi bahkan relasi keluarga yangs eharusnya steril dari konflik 'makro' seperti itu.
Karena itu penetapan KPU atas kemenangan Pilpres juga sangat penting karena bisa mengurangi ketidakpastian siapa yang menang dalam kontestasi itu. Sehingga beberapa pihak bisa mengurangi tensi konfliknya dan membuat relasi menjadi harmoni kembali.
Tetapi yang terjadi adalah chaos yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang ingin penyelesaian konflik itu dilakukan di jalanan. Bahkan dari beberapa pola terlihat bahwa chaos yang terjadi di Jakarta khususnya di depan Bawaslu, Slipi dan Petamburan (Tanah Abang) menyerupai pola yang terjadi pada tahun 1998. Namun sayangnya, roh people power tidak terlihat dalam chaos tersebut. Malah kian terlihat bahwa konlik itu merupakan pesanan salah satu pihak yang mungkin ikut mendanai chaos tersebut.
Padahal kita tahu bersama peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan diyakini sebagian besar peserta chaos jalanan tersebut juga beragama Islam.
Setelah kita tahu apa yang terjadi kemarin dan beberapa rentetan peristiwa sebelumnya, penulis piker sudah cukup yang dilakukan untuk demokrasi. Tak perlu meminta penyelesaian konflik dilakukan di jalanan. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahwa konflik bisa diselesaikan dengan cara berdialog dan dengan meminta ridha Alloh.Â
Melakukan rekonsiliasi di bulan Ramadan pastilah sangat mulia di mata Alloh. Dengan begitu kita bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan maju diantara bangsa-bangsa lain. Terutama kita bisa bersatu ditengah berbagai perbedaan yang ada. Â
