Jika disimak dari aspek epidemiologi HIV/AIDS data ini sangat baik karena HIV/AIDS pada gay ada di terminal terakhir di komunitasnya. HIV/AIDS pada gay tidak perlu dikhawatirkan karena mereka tidak punya istri sehingga tidak ada jembatan penyebaran ke masyarakat.
Disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Depok juga mencatat kasus HIV/AIDS priode September 2018 sebanyak 168 yang terbanyak adalah gay. Ini juga kabar baik bagi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok karena mereka tidak mempunyai istri sehingga tidak akan banyak lagi ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang pada akhirnya bayi yang lahir dengan HIV/AIDS pun akan turun.
Jika Raperda Anti-LGBT itu pada akhirnya dikaitkan dengan HIV/AIDS, maka tidak akan ada gunanya dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS karena laki-laki heteroseksual justru lebih banyak yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS daripada gay.
Dalam kegiatah sharing dengan 2 pekerja seks komersial (PSK) dan 1 waria yang beroperasi di Kota Depok pada "Pelatihan Media dan CSO" dengan tema "Pemberitaan Media yang Positif bagi ODHA" yg diikuti oleh wartawan dan pendamping Odha diprakarsai oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC)/Koalisi AIDS Indonesia di Kota Depok tanggal 18-20 Juli 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, terungkap bahwa pelanggan mereka justru kebanyakan lagi-laki beristri.
Satu dari 2 PSK itu dan 1 waria mengidap HIV/AIDS, tapi tetap saja ada pelanggan yang menolak memakai kondom. Itu artinya banyak laki-laki dewasa beristri warga Kota Depok yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS.
Apakah dengan Perda Anti-LGBT penyebaran HIV/AIDS di Kota Depok bisa ditanggulangi? Tentu saja tidak bisa. Itu aritnya penyebaran HIV/AIDS di Kota Depok (akan) terus terjadi yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. *
