Antisipasi Tragedi Kelaparan di Tanah Papua

* Pemerintah-pemerintah daerah di Papua memilih membiaya klub sepak bola daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat

Kelaparan yang merenggut nyawa sudah beberapa kali terjadi di Papua. Kelaparan terjadi karena bahan makanan pokok penduduk asli, di wilayah pegunungan umbi-umbian dan jagung sedangkan di kawasan pesisir makan pokoknya sagu, tidak lagi tersedia secara berkesinambungan karena penduduk sudah nyaman makan nasi (beras).

Kelaparan di Papua, terutama di wilayah pegunungan, seperti di Yahukimo, pernah terjadi tahun 1989, 1997, 2004 dan 2005. Yang terbaru kelaparan terjadi pada rentang waktu pemilu tahun 2009 di Yahukimo dengan korban tewas dikabarkan 92 (vivanews, 2 dan 4 September 2009).

Kematian karena kelaparan seakan menjadi tragedi di Bumi Cenderawasih itu. Potensi alam yang melimpah ruah, bebatuan yang mengandung emas, hutan dengan kayu yang mahal ternyata tidak bisa membawa masyarakat Papua ke ranah sejahtera lahir dan batin.

Kelaparan yang mengakibatkan kematian tentulah hal yang tidak masuk akal bisa terjadi di Tanah Papua yang subur. Tapi, itulah yang terjadi. Penduduk kesulitan membeli beras karena harganya mahal. Tahun 2002, misalnya, harga beras di Jayawijaya mencapai Rp 11.000/kg. Tentu saja mahal karena beras ‘diimpor’ dari daerah lain dan transpor ke wilayah pegunungan hanya bisa dengan kapal terbang.

Dana APBN dan Otsus yang sangat besar ke Papua ternyata tidak bisa meningkatkan taraf hidup rakyat di sana. Pemerintah kabupaten dan kota di Papua memilih membayar pemain sepak bola daripada membangun jalan raya. Transportasi hanya bisa melalui udara sehingga ongkosnya mahal.

Karena pola makan sebagian besar penduduk sudah beralih ke beras, tentulah pemerintah harus mendirikan gudang logistik (Dolog) di daerah-daerah tsb. Paling tidak di ibukota kabuaten sehingga selalu tersedia cadangan pangan (beras).

Pola tanam dan pola makan sebagian besar penduduk Papua bergeser dari umbi-umbian, jagung dan sagu ke beras karena kehadiran transmigran di sana.

Sejak lama penduduk asli Papua selalu menamam kembali umbi-umbian dan jagung setelah mereka panen. Begitu pula penduduk di pesisir mereka selalu menyediakan sagu. Tapi, karena beras sangat mudah diperoleh di pasar mereka pun tidak lagi menjalankan tradisi yang sudah menghidupi mereka secara turun-temurun. Mereka tidak lagi menaman umbi-umbian dan jagung secara sistematis. Begitu pula penduduk pesisir tidak lagi mengolah sagu secara teratur.

Selain karena mengabaikan tradisi bercocok-tanam yang khas, cuaca pun bisa merusak tanaman sehingga gagal panen.

Terkait dengan hal-hal tsb. maka layak dipertanyakan tugas Dinas Pertanian terkait dengan pola bercocok tanam dan gagal panen. Juga dipertanyakan tugas Dinas Sosial yang tidak semerta mengatasi kelaparan sehingga mengakibatkan kematian.

Kehadiran transmigran di satu daerah ternyata luput dari rekayasa sosial (social engineering). Pemerintah tidak memperhatikan dampak buruk penempatan transmigran di satu daerah terhadap pola berocok tanam penduduk lokal.

Wilayah pegunungan Papua dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl (meter di atas permukaan air laut) tentulah tidak layak untuk menamam padi. Yang diperlukan adalah mengembangkan varietas unggul tanaman khas pegunungan untuk makanan pokok.

Pola bercocok tanam yang dibawa transmigran, umumnya dari P. Jawa, yang terbiasa dengan menaman padi yang diselingi dengan palawija tidak bisa diterapkan di beberapa daerah. Seperti di wilayah pegunungan di Papua tentulah tidak bisa menanam padi sawah.

Maka, yang diperlukan di Papua adalah mengembangkan pola bercocok tanam mereka yang sudah turun-temurun dengan bibit tanaman varietas unggul. Selain umbi-umbian tentulah patut pula dicoba menamam kentang dan palawija.

Yang diperlukan bukan menggalakkan diversifikasi pangan karena makanan pokok mereka sudah tersedia yaitu umbi-umbian, jagung dan sagu. Justru nasi yang menjadi makanan selingan bukan sebaliknya.

Agar ada variasi maka perlu pula ditingkatkan kemampuan masyarakat mengolah umbi-umbian, jagung dan sagu menjadi ragam makanan dan cemilan. Selain untuk konsumsi lokal hasil olahan pun bisa pula sebagai komoditi yang bernilai sebagai oleh-oleh khas.

Jika pemerintah provinsi tidak mengembangkan tradisi pola bercocok tanam yang sudah ada maka kelaparan akan terus terjadi. Mengandalkan beras tentulah akan menambah penderitaan penduduk karena harga mahal sedangkan pendapatan masyarakat sangat rendah.

Ketika otonomi digulirkan ’nasib’ Tanah Papua ada di tangan orang Papua tidak lagi di pusat seperti yang terjadi selama ini.

Tapi, apakah orang-orang Papua yang duduk di ’singgasana’ kepemimpinan memikirkan nasib rakyatnya?

Jawabannya hanya ada di hati kecil pejabat-pejabat di sana. Kalau jawaban dari mulut itu -hanya lip service tentulah hanya janji-jani kosong belaka. 'Kata-kata mutiara' yang selalu dipakai ketika kampanye untuk pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif. ***[Syaiful W. Harahap]***