MENGINGATKAN
Musim kering berkepanjangan mulai menandakan akhir, walaupun entah pekan ini atau pekan di Desember nanti; tidak bisa pasti.
Yang pasti adalah, ketika hujan tiba, apakah Sulawesi Utara siap menghadapinya. Jika hujan turun diatur secukupnya di sini secukupnya di sana, itu idealnya kita semua.
Tapi siapa yang bisa atur?
Januari 2014 itu baru tahun lalu, dan Januari 2016 itu tinggal 2 bulan lagi. Apakah Sulawesi Utara sudah siap? Syukur jika tidak ada ekor topan semacam Haiyan di langit Sulawesi Utara; tetapi jika ada yang lain?
Janganlah Sulawesi Utara terlena dengan keyakinan; bencana itu tidak saban tahun; tapi lebih baik waspadalah.
PENGAWASAN TINGKAT TINGGI
Pemerintah terlebih jangan pandang enteng alam. Monitoring ketat atas pergerakan awan setidaknya boleh menolong memberi peringatan awal kepada rakyat.
Jika peristiwa 15 januari 2014 terulang, itu tidak ada beda dengan pemerintah bersifat lebih bodoh dari keledai, sebab jatuh lagi di lubang yang sama.
Rasanya tidak perlu demikian; pemerintah itu punya segalanya, teknologi, peralatan, fasilitas; bagaimana mungkin peristiwa itu bisa terulang?
Sudah cukup belajar, tapi apakah sudah menyiapkan penanggulangannya?
Siapa tahu awan “dendam” pada angin, karena berbulan-bulan mau jadi hujan tapi batal terus dibuyar angin. Lalu saking geregetannya, lalu awan mencurahkan air tanpa tahan-tahan. Apa bukan malapetaka lagi bagi Sulawei Utara?
PILKADA
Pemerintah jangan lepas kosentrasi pada rakyat, jangan terbabit pada pesona proses Pilkada, lalu cuaca tidak diperhatikan. Jangan berikan Gubernur baru beban ekstrim, seolah dengan tanpa sengaja; “Biarkan saja, anggap saja ucapan selamat menjabat”; sebab apa beda dengan; “Rasa jo, biar kapok ngana, makang jo tu banjer”.
Pilkada berjalan sudah ada yang urus, Pemerintah dalam hal ini tidak boleh tinggalkan tanggungjawab sehari-hari karena “senang-senang menonton” proses Pilkada.
Kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara tetap harus diutamakan. Jangan lemparkan tanggungjawab kepada alam; dan jangan berkilah tunggu Gubernur baru “jo” yang urus.
KOSENTRASI PENUH
Pemerintah dalam hal ini departemen yang terkait pada kesejahteraan rakyat harus ekstra sensitif, apa yang harus dibuat untuk meminimalisir kerugian bila banjir tiba.
Bulan ini bulan krisis, jika hujan tidak turun, ladang tambah parah, petani makin terpuruk; tapi jika hujan tiba lalu balas dendam, petani malah lebih terpuruk lagi, dan ladang malah jadi ambur-adul.
Pemerintah gesit, peka, dan trampil, adalah pemerintah yang layak pimpin negeri; ia akan bersedih hati jika rakyatnya sengsara oleh apapun masalah.
Ayo, pemerintah, apa yang harus dilakukan agar bencana datang rakyat selamat?
Seharusnya sungai Tondano itu dibikin lurus sampai laut mulai dari Paal II. Sungai Sawangan itu lurus dari Perkamil. Seandainya tidak ekonomis, ya lebarkan 10 meter kanan kiri. Semua sungai yang ada di kota Manado dikeruk dan dibikin dalam mínimum 7 meter, dan itu mulai dilakukan sekarang; masakah dalam 5 tahun tidak selesai?
Jangan biasakan tiru yang jelek-jelek, kalau banjir apalagi “guhi basar”, semua muncul di TV tunjuk salah kanan kiri, sementara waktu banjir lagi sembunyi, pemerintah malah asik menonton Liga Eropa.
Sebaliknya waktu musim kekeringan bikin paceklik, pemerintah muncul di TV beri ide-ide, giliran musim bersahabat dengan petani, pemerintah lalu bikin kunjungan luarnegeri.
Jangan seperti orang kebakaran jenggot, sebab jika demikian, maka percuma duduk di pemerintah, apalagi pemerintah itu berjalan karena pajak rakyat.
Oktober sampai Desember ini adalah masa kampanye bikin bersih, bersih lingkungan, bersih sungai, bersih moral, bersih hati.
Masakah rakyat Sulawesi Utara itu jorok? Tidak mengerti bersih? Tidak tahu menjaga lingkungan?
Coba pemerintah kencang hukum; tangkap orang yang buang sampah, di jalan, di sungai, di kebun, di gunung, di sekolah, di gereja, di kantor gubernur, dimanapun, denda tinggi-tinggi; jangan cuma pamflet atau himbauan, tapi lakukan dan terapkan.
Coba pemerintah bongkar rumah, toko, kios, beton, bedeng, kantor yang berdiri di DAS sungai, got, selokan, jalan air, jalur irigasi, denda tinggi-tinggi; itu baru pemerintah yang ada gigi.
Masakah pemerintah Sulawesi Utara ompong tindakan?
Kalau datang banjir, orang yang kena banjir tangis-tangis teriak kepada pemerintah, dan pemerintah cuma bilang siapa suruh tinggal di lokasi banjir; tapi pemerintah tidak ada usaha relokalisasi, dengan alasan klasik, “berat”.
Kok pemerintah Sulawesi Utara tidak bisa mengatur propinsinya? Masalahnya karena tidak konsisten. Ada rencana, terus dirapatkan, lalu ditinggalkan.
Kapan Sulawesi Utara bisa jadi Hawai, propinsi wisata, jika tidak mau berbenah?
Coba lihat, air sungai hitam, tepian sungai busuk, muara tempat sampah, jalan raya kotor, halaman rumah jorok; ck,ck,ck, Sulawesi Utara itu bagai orang cuci muka, ingus dan tai mata malah melebar di wajah.
Mari mulai dari bersih, cegah sampah, cegah banjir, baru itu dinamakan Pemerintah Sulawesi Utara. Mari mulai dari kantor Gubernur, bikin bersih, jangan berantakan begitu; lalu terus meluas, ke kantor pemerintah lainnya, ke gedung lainnya, ke toko-toko, ke tempat ibadah, ke pelabuhan, ke airport, ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah, got-got, jalan kampung, gang-gang, jalan raya, ke desa, ke kebun, ke gunung, sampai Sulawesi Utara menjadi indah, cocok dan tidak bohong, memang Sulawesi Utara adalah propinsi wisata.
Mau?
Salam Indonesia sejahtera
Tuhan memberkati Indonesia