Dalam situasi seperti itu, kepala desa berjalan di atas tali tipis antara kebijakan pusat dan aspirasi warga. Ketika dana tahap dua belum cair karena sistem, mereka harus menenangkan warga yang tak paham rumitnya prosedur pencairan keuangan dari pusat ke daerah.
“Warga tidak salah,” ujar seorang kepala desa di Kecamatan Jonggat. “Mereka hanya ingin jalan mulus dan posyandu layak. Tapi kami juga terikat aturan. Kadang pencairan tertunda karena sistem, tapi warga tahunya kami yang lamban.”
Kepala desa menjadi frontliner yang menanggung akibat kebijakan fiskal nasional yang serba ketat. Dalam sistem yang katanya desentralistik, desa tetap berada di barisan paling depan, namun sering tanpa cukup peluru untuk menjawab semua kebutuhan masyarakatnya.
Ironinya, ketika anggaran tak mencukupi, kepala desa justru dituntut bekerja lebih kreatif. Mereka harus mampu menenangkan warga, mencari solusi sementara, bahkan mengubah tekanan sosial menjadi ruang gotong royong baru di tengah keterbatasan sumber daya.
Mencari Jalan Kreatif Pengelolaan
Setiap kali Musyawarah Desa digelar di Lombok Tengah, daftar usulan warga selalu panjang: jalan lingkungan, sumur bor, beasiswa, pelatihan wirausaha, hingga festival budaya. Semua bagus, tetapi kepala desa tahu, tidak semua bisa diwujudkan dalam satu tahun anggaran.
Kadang mereka merasa seperti pemotong mimpi warganya sendiri. Menolak satu usulan berarti menunda harapan. Namun batas fiskal membuat kepala desa harus bijak memilih mana yang urgen dan mana yang bisa menunggu, sambil menanggung cibiran dari sebagian masyarakat.
Dari keterbatasan itu, muncul kreativitas. Beberapa desa di Lombok Tengah kini mulai mencari sumber pembiayaan lain: menggandeng pihak swasta untuk CSR, memperkuat BUMDes, dan membangkitkan kembali semangat gotong royong warga melalui kegiatan sosial yang partisipatif.
“Kalau hanya mengandalkan dana desa, kita tidak akan maju,” kata seorang kepala desa di Kecamatan Praya. “Makanya kami dorong BUMDes jual hasil pertanian secara online. Lumayan, hasilnya bisa bantu kegiatan desa dan warga.”
Kunci lainnya adalah komunikasi terbuka. Kepala desa yang jujur menjelaskan keterbatasan anggaran biasanya lebih dihormati. Mereka tak menyembunyikan kesulitan, tapi menjadikannya bahan refleksi bersama agar warga memahami proses pembangunan sebagai tanggung jawab kolektif.
Realitas memang keras, tetapi semangat membangun di Lombok Tengah tidak padam. Dari kantor desa yang sederhana, kepala desa terus menambal harapan warganya satu per satu—dengan kesabaran, keberanian, dan keyakinan bahwa perubahan besar lahir dari hal kecil.
Belajar dari Kepemimpinan yang Sunyi
Obrolan di teras gedung PKK Lombok Tengah itu berakhir dengan tawa kecil sebelum para kepala desa kembali ke ruang pelatihan. Namun di balik tawa itu tersimpan renungan panjang tentang arti kepemimpinan di tingkat akar rumput yang jarang disorot publik.
