Jika Rp200 triliun itu benar-benar mengalir hingga ke tingkat desa, harapan terbesar masyarakat adalah penguatan BUMDes dan koperasi. Lembaga ini dianggap paling dekat dengan kebutuhan warga. Mereka bisa menjadi perantara efektif menyalurkan kredit tanpa syarat perbankan yang rumit.
BUMDes yang sehat mampu mengelola berbagai unit usaha: mulai dari pengelolaan pasar desa, wisata lokal, hingga pengolahan hasil pertanian. Suntikan dana murah akan memperbesar kapasitas mereka. Masyarakat percaya BUMDes bisa membuka lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada kota.
Koperasi desa juga menanti dukungan serupa. Selama ini mereka menjadi wadah simpan pinjam dan usaha kecil berbasis anggota. Dengan modal tambahan, koperasi bisa memperluas layanan, menurunkan bunga pinjaman, serta memperkuat solidaritas ekonomi warga. Hal ini memperkuat daya tahan desa menghadapi guncangan.
Harapan lain adalah adanya sinergi antara BUMDes dan koperasi. Jika keduanya diperkuat, maka jalur distribusi ekonomi desa akan lebih kokoh. Produk petani, nelayan, dan pengrajin tidak lagi tergantung tengkulak, tetapi bisa dipasarkan melalui jejaring usaha milik desa sendiri.
Bagi masyarakat desa, hadirnya dana segar di BUMDes dan koperasi adalah simbol keberpihakan negara. Mereka tidak lagi hanya menonton perputaran dana besar di kota. Sebaliknya, desa bisa berdiri tegak sebagai pusat ekonomi baru, sesuai semangat pembangunan inklusif.
Infrastruktur dan Kapasitas Desa sebagai Penopang
Dana besar yang mengalir ke perbankan memang menjanjikan. Tetapi, tanpa infrastruktur memadai, dampaknya terbatas. Jalan desa yang rusak membuat hasil panen sulit dipasarkan. Air bersih dan listrik yang belum merata membuat usaha kecil mandek. Likuiditas saja tidak cukup.
Percepatan belanja pemerintah harus diarahkan ke fasilitas dasar yang selama ini masih kurang. Jalan, sekolah, puskesmas, dan pasar desa harus menjadi prioritas nyata. Tanpa infrastruktur ini, potensi dana besar tidak akan pernah sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa.
Selain infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia di desa juga penting. Banyak aparatur desa yang masih gagap mengelola program pembangunan, apalagi ketika menyangkut administrasi rumit. Tanpa peningkatan kapasitas, dana besar sekalipun bisa salah arah atau justru mengendap.
Koordinasi lintas level pemerintahan juga tak kalah penting. Sering kali dana dari pusat melambat karena terhambat di provinsi atau kabupaten. Desa akhirnya menunggu terlalu lama. Penyaluran dana ke bank perlu disertai reformasi birokrasi agar aliran ke desa lebih cepat.
Harapan desa sederhana: mereka ingin terlibat langsung dalam pembangunan. Bukan sekadar penerima pasif, tetapi juga aktor utama. Dengan kapasitas memadai, desa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar objek pembangunan.
Antara Harapan dan Risiko
Meski desa menaruh harapan besar, risiko tetap ada. Likuiditas berlebihan berpotensi melemahkan rupiah dan memicu inflasi. Bagi desa, ini berarti harga kebutuhan pokok bisa naik. Alih-alih untung, justru menambah beban hidup masyarakat kecil yang sudah rentan.
