Pemerintah membentuk kelompok tani lalu memberikan bantuan alat-alat pertanian. Kelompok tani hanya sekali bertani sayuran dan setelah itu tidak bertani lagi.Â
Hal yang sama juga dalam program peternakan ikan lele. Pemerintah memberikan bantuan kolam terpal dan benih ikan bagi kelompok tani/ternak. Hasil panen ikannya tidak seberapa bahkan gagal panen.Â
Kini yang tersisa hanya bekas kolam ikan. Terpal yang dulu digunakan untuk membuat kolam ikan kini dimanfaatkan sebagai tenda saat pesta di kampung.
Usaha peternakan ayam petelur juga sudah lama kolaps. Kini hanya tersisa puing-puing kandang ayamnya.
Program pertanian dan peternakan yang dibuat pemerintah tujuannya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di desa. Sayangnya program tersebut terkesan asal-asalan. Kegagalan pemberdayaan ekonomi masyarakat mungkin saja tidak hanya di desa kami namun juga di desa-desa lain.
Mengapa pemberdayaan ekonomi masyarakat selalu gagal? Salah satu jawabannya karena masyarakat tidak memiliki jiwa bisnis atau kewirausahaan.
Jiwa bisnis dapat diartikan sebagai niat, semangat dan kecerdasan untuk berbisnis/berwirausaha agar memperoleh penghasilan maksimal serta terus mengembangkan usaha tersebut.
Secara sosiologis, kami warga lokal di desa-desa berasal dari suku Atoni/Atoin Meto yang identik dengan pekerjaan petani tradisional. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai pegawai pemerintah/swasta dan pekerja di sektor informal. Sebagian kecil masyarakat yang menjadi pedagang kecil-kecilan.
Sektor bisnis lebih didominasi oleh pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa, Jawa dan Bugis. Usaha mereka eksis dan berkembang di pusat-pusat kota. Merekalah yang memiliki ruko-ruko bertingkat dan berbagai kendaraan.
Para pengusaha tersebut bertumbuh dalam keluarga pengusaha. Mereka memiliki gen dan lingkungan bisnis. Tapi tidak dengan kami warga lokal yang terlahir dan bertumbuh dalam keluarga petani tradisional.
Faktor ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab sering gagalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat selama ini. Hal ini diperparah lagi dengan faktor pemerintah yang tidak memberikan pendampingan bagi masyarakat dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat asal jadi.Â