Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Dalam sejarahnya, Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda.
Salah satu wacana paling awal terkait pemindahan ibu kota dari Batavia (nama lain Jakarta) ke daerah lain, muncul pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818). Pada masanya, Deandels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Â Setidaknya ada dua faktor yang membuat Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya.
Pertama, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana itu gagal di tengah jalan. Batavia sendiri sempat dijuluki sebagai Koningin van den Oost (Ratu dari Timur), namun kemudian terkenal sebagai kuburan orang Belanda karena banyaknya penyakit malaria dan kolera yang menjangkit masyarakat waktu itu.
Ide mengenai pemindahan ibu kota, kemudian berlanjut pasca kemerdekaan. Kala itu ide ini tidak lagi hanya bersemayam dalam dunia pemikiran, namun telah menyentuh pada ruang realitas di era presiden Soekarno. Dan hal paling urgent atas perpindahan ibu kota waktu itu sebagian besar disuplai oleh adanya rasa kecemasan dan keamanan nasional.
Seperti pada tahun 1946 saat Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA), ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Â Kemudian Pada tanggal 19 Desember 1948 ibu kota kembali dipindahkan ke Bukit Tinggi, hal ini dikarenakan Yogyakarta sedang diserang oleh pasukan militer Belanda dalam Agresi Militer II, sehingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka.
Satu tahun berikutnya pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta untuk mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949. Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1949, RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara defacto.
Dan akhir-akhir ini, wacana pemindahan ibu kota (negara) kembali semerbak dalam panggung diskusi bangsa Indonesia. Hal ini secara semiotik telah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi saat perhelatan sidang DPD/DPR pada tanggal 16 Agustus lalu. Namun urgensi apa yang melandasi ibu kota harus pindah? bagaimana negara berperan dalam mengambil keputusan besar ini? Apalagi Kalimantan dipilih sebagai opsi untuk menjadi tempat pemindahan ibu kota baru.
Mengutip kajian dari Bappenas, setidaknya ada enam poin kenapa ibu kota  harus pindah ke luar jawa.
Pertama, Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di daerah-daerah lain konsentrasinya sangat rendah (<10%).
Kedua, Kontribusi Ekonomi per Pulau terhadap PDB Nasional. Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional mencapai 58,49 %, paling besar dari daerah-daerah lain seperti Sumatera (21,66%), Kalimantan (8,20%), Sulawesi (6,11%), Bali dan Nusa Tenggara (3,11%) dan Papua (2,43%).
