2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
Setiap keputusan dan dokumen yang dihasilkan oleh pejabat tersertifikasi memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi yang terukur dapat menutup celah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari koridor peraturan yang berlaku.
3. Menekan Kesalahan Administratif
Dengan pemahaman yang memadai terhadap sistem digital seperti SAKTI dan OM-SPAN, pejabat tersertifikasi dapat meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran dan merugikan kinerja organisasi.
4. Pengembangan Karier Berkelanjutan
Bagi pejabat perbendaharaan, sertifikasi menjadi bagian dari pengembangan karier yang mendorong peningkatan kapasitas melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) dan pembaruan pengetahuan secara sistematis.
5. Standardisasi Nasional
Sertifikasi menciptakan standar kompetensi yang seragam di seluruh Indonesia, memastikan kualitas pengelolaan keuangan yang konsisten dari Sabang hingga Merauke.
Tantangan dan Hambatan Implementasi
Meski memiliki tujuan mulia, implementasi kebijakan sertifikasi menghadapi sejumlah tantangan serius:
1. Kesenjangan Tingkat Kepatuhan
