Episode sidang MKD Senin (7/12) yang memeriksa Ketua DPR Setya Novanto secara tertutup, membuktikan sejatinya sidang MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI, hanyalah sekedar dagelan elit politik untuk menghibur rakyat, di tengah kesesakan dan keriuhan persoalan kebangsaan yang makin ribet.
Sehingga, jika tidak ada terobosan baru, maka skandal renegosiasi kontrak tambang PT Freeport Indonesia itu, hanya akan berakhir antiklimaks dan tidak membawa perubahan apapun. Bahkan pembelaan membabi buta sejumlah anggota MKD, yang seolah-olah dirinya memperjuangkan sidang terbuka tetapi pasrah ketika mejelis memutus mengikuti kemauan Novanto untuk sidang tertutup, jelas merupakan parodi menggelikan.
Semestinya, para anggota MKD yang dengan pongah melegitimasi diri sebagai Yang Mulia, bisa berbuat lebih, termasuk walkout atau keluar meninggalkan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap Novanto sebagai pihak terlapor. Akibatnya, tak ada lagi harapan harapan publik dari MKD. Apalagi saat ini, mereka menyibukkan diri mengurus pengejaran Sang Broker Minyak Muhamad Reza Chalid (MRC), dan tidak fokus untuk mengadili dugaan pelanggaran etika. Apalagi menggali fakta-fakta detail, tidak lagi terlalu penting.
Kini bola politik Skandal Papa Minta Saham, ada di tangan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta bisa jadi ada di tangan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut sebanyak 66 kali dalam percakapan Novanto, MRC dan Maroef Sjamsuddin. Apalagi Jokowi, JK memang sudah terlanjur marah dan tersinggung untuk melaporkan Novanto dan MRC ke Mabes Polri dan KPK, dengan alasan pencatutan nama dan permufakatan jahat.
Sebagai pribadi, tentu saja mereka bisa menempuh jalur hukum. Sebagai Presiden, Wapres, mereka bertanggung jawab menjaga wibawa lembaga kepresidenan. Secara moral juga bertanggung jawab mengakhiri kegaduhan politik, untuk mencegah timbulnya dampak bagi stabilitas politik dan kondusifitas ekonomi.
Jika mereka berdiam diri tanpa tindakan konkrit, maka publik justru meragukan keseriusan Presiden-Wapres dan LBP, termasuk dugaan mereka menjadi bagian dari orkestra Papa Minta Saham. Publik terbiasa dikecoh dengan banyak dagelan. Tapi pasar tidak bisa ditipu. Perlahan tapi sistematis iklim usaha akan terganggu, karena pasar tidak lagi percaya pada para pengendali kekuasaan di republik ini.
HENDARDI | Ketua Badan Pengurus SETARA Institute
