Lalu pada menghubungkan dengan soal politik.
Ya memang kayak ginilah tahun politik. Semua dihubungkan dengan politik. Apapun yang mengandung kalimat politis atau nyerempet dikit pasti disimpulkan bahwa itu bentuk dukungan atau serangan terhadap pasangan tertentu.
Ini yang tidak boleh dilakukan oleh pebisnis. Karena itulah yang menyebabkan konsumen yang berseberangan pandangan politik anti pati.
Bukalapak bukan perusahaan pertama yang di boikot karena masalah politik praktis. Sebelumnya ada Sari Roti juga di Boikot.
Bedanya, manajemen Sari Roti saat itu tak tahu menahu tentang aksi yang dibilang mendukung gerakan (Demo) 212. Saat itu kebetulan ada seseorang yang memborong Sari Roti dan mendonasikan untuk peserta Demo serta memberi tulisan, " Gratis untuk para Mujahid"
Hanya gitu tulisannya!
Tapi karena Roti itu masih disajikan di gerobak Sari Roti, maka ada yang menyimpulkan bahwa Sari Roti mendukung gerakan 212.
Tak menunggu lama, maka masyarakat yang berseberangan pandangan politik dengan aksi 212 memboikot Produk Sari Roti. Lalu buru-buru pihak manajemen mengklarifikasi bahwa pihak Sari Roti tidak ikut terlibat aksi itu.
Kembali ke kasus Bukalapak.
Walaupun sudah ada seruan untuk tetap mendukung Bukalapak dari Presiden Jokowi, walaupun Ahmad Zaky sudah meminta maaf secara langsung ke presiden dan masyakarat, tapi tetap saja polemik berkelanjutan. Memunculkan 'perang' baru antara dua pendukung paslon dan memunculkan dua trend hashtag baru. Antara lain, #uninstallbukalapak #installBukalapak dan #uninstallJokowi.
Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad Zaky walau diakui secara tak sengaja memicu ketegangan baru antar dua pendukung paslon.
Ke depannya, para pelaku bisnis tidak seharusnya menyatakan dukungan dengan cara terbuka dan mencampuradukan bisnis dan politik. Apalagi bisnis yang bergerak di sektor ritel yang mengakomodasi keperluan banyak pihak.
