Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat penting dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini bertu FCjuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap ABH tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua pihak yang terlibat dapat menyamakan persepsi dalam menangani kasus ABH agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak anak, serta menghindari tindakan yang bisa berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.
Lebih lanjut, koordinasi yang erat antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak dan pendamping sosial sangat diperlukan agar penanganan ABH dilakukan secara terpadu. Hal ini juga mencakup pertukaran informasi, penyusunan strategi rehabilitasi, serta pelaksanaan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan. Dengan pendekatan ini, proses hukum dapat dijalankan secara adil dan manusiawi, serta mendukung pemulihan anak dari trauma yang dialaminya.
Selain itu, koordinasi yang baik juga dapat mendorong pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang responsif terhadap kebutuhan anak. APH yang memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pendekatan restoratif akan lebih mudah dalam mengupayakan keadilan yang mendidik daripada menghukum. Dengan begitu, ABH tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai anak yang membutuhkan pembinaan dan dukungan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara sehat dan produktif.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
