Jika menolak, kaum lelaki seperti ini akan membawa dalil daif yang mengatakan bahwa istri bakal dilaknat malaikat jika menolak permintaan suami.
Bahkan tak segan, ia juga membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri yang dianggapnya membangkang. Kekerasan pun terjadi secara fisik, psikis, seksual, intelektual, bahkan finansial.
Dalam kasus ini, sayangnya teks agama kerap jadi legitimasi kekerasan.
Bahkan akad nikah pun tak ubahnya dianggap sebagai akad kepemilikan. Pemberian mahar kepada calon istri yang sejatinya adalah representasi bentuk penghormatan malah justru dilihat sebagai transaksi pembelian.
Kasus KDRT Meningkat Drastis di Masa Pandemi
Tahun 2020 yang mengharuskan mayoritas kegiatan berlangsung di rumah membuat saya berkesempatan mengikuti berbagai webinar mengenai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.
Di antaranya adalah "Agama dan Kekerasan Seksual" yang diadakan oleh BPN Peruati dan Komnas Perempuan. Saya juga mengikuti seri webinar dari Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjajaran yang salah satunya bertema "Pandemi Covid-19 dan Kerentanan Terjadinya KDRT".
Catatan tahunan Komnas Perempuan pada 2019 saja mencatat ada 11.105 kasus KDRT. Jumlah ini diprediski mendingkat pada tahun 2020 karena adanya pandemi.
Anjuran untuk di rumah saja pada masa awal pandemi ternyata menjadi paradoks bagi korban KDRT. Rumah yang sejatinya jadi lokasi aman dan nyaman untuk berlindung justru menjadi tempat menakutkan.
Peningkatan kasus KDRT di masa pandemi juga terjadi semakin banyak karena beberapa faktor. Pertama, layanan pengaduan daring yang tidak terlalu efektif. Kedua, ketiadaan shelter.
