Demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln, presiden Amerika ke-16. Namun pada kenyataannya apakah demokrasi itu benar adanya? Apakah pemerintah paham akan arti dari demokrasi? Tentu saja pemerintah paham, tetapi apakah pemerintah menjalankan demokrasi itu sendiri? Inilah yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat dalam ini, Indonesia yang disebut "negara demokrasi" pun hanya terdengar seperti mitos.
Demokrasi di Indonesia sekarang sangat runyam, banyak sekali terjadinya penyelewengan dan tidak berorientasi lagi pada rakyat. Seperti kasus politik yang membuat ketidaktenangan dan ketidakpastian akan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, maraknya tindak pidana korupsi yang tentu saja sangat merugikan rakyat. Banyaknya tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya moral bangsa Indonesia.
Sekarang ini demokrasi seperti tidak berpihak lagi pada rakyat, banyak pihak yang sebelum bergabung ke pemerintahan menjanjikan banyak hal. Namun setelah bergabung dengan pemerintahan malah lebih mementingkan uang dan kepentingan pribadi kemudian melupakan suara dan aspirasi rakyat. Makna demokrasi tersebut hilang seakan sang pemimpin mengalami hilang ingatan. Lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kepentingan partai, padahal mereka di pilih untuk menyampaikan suara rakyat.
Presiden joko widodo juga menyampaikan  keprihatinannya atas situasi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Indikasinya dapat dilihat dari merebaknya persoalan-persoalan yang menggerogoti bangsa seperti liberalisme, radikalisme, terorisme, dan isme-isme yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.
Demokrasi juga saat ini hanya sebagai embel-embel politik saja meskipun politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi juga banyak yang mengatasnamakan rakyat tapi memuat kepentingan elit politik di baliknya. Contohnya beberapa bulan lalu dimana wakil rakyat mengeluarkan undang-undang baru tanpa memikirkan kepentingan dan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat, sangat berbeda dengan saat pemimpin tersebut berkampanye.
Hal ini membuat generasi milenial yang mulai paham dan peduli pada demokrasi dalam negeri ini pun turun ke jalan dan menyebabkan demonstrasi besar-besaran, banyak kerusakan terjadi pada kerusakan umum dan tempat usaha masyarakat yang berada di sekitar tempat terjadinya demonstrasi, serta jatuhnya banyak korban jiwa. Namun tetap saja pemerintah seakan menutup mata dan telinga, seperti enggan menanggapi apa yang disuarakan para generasi milenial tersebut. Miris memang, tapi begitulah keadaan yang sedang terjadi dalam negeri ini.
Demokrasi di dalam negeri ini juga kurang memberikan ruang bagi kaum muda. Hal ini dapat dilihat dari kursi parlemen dan elit partai yang ampir semua di duduki oleh kelompok yang tidak muda lagi. Padahal, mewabahnya media sosial belakangan ini dapat menjadi sarana politik bagi kaum muda. Berpolitik tidak harus menduduki kursi parlemen, Menjadi kader partai, atau terjun ke dalam politik praktis. Dalam makna luas, Berpolitik berarti melibatkan diri dalam segala aktivitas yang berpengaruh pada kebijakan publik.
Selain itu, suara rakyat yang tidak di dengar, wakil rakyat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, Terjadinya praktek kolusi, Korupsi dan nepotisme adalah penyebab dari demokrasi yang hanya seperti mitos dalam negeri ini, Ini tentu saja berdasarkan pada pemimpin yang tidak amanah, tegas dan adil. Padahal tanpa disadari hal seperti ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Pemimpin di negeri ini mayoritas beragama Islam yang tentu saja mereka pasti mengetahui salah satu dari sifat pemimpin yang utama yaitu "alkhidmah bil-aql" yang berarti melayani dengan pikiran dan tindakan. Lebih jelasnya seorang pemimpin harus selalu tanggap dalam setiap persoalan, kebutuhan dan harapan dari rakyat. Hal ini juga berarti pemimpin tidak seharusnya mementingkan keperluan pribadi bukan?
Menjadi pemimpin seharusnya memiliki sikap yang rela berkorban demi bangsa agar dapat memajukan bangsa dan negara, menjamin kehidupan bangsa untuk kedepannya. Seorang pemimpin pun harus memiliki sikap pantang menyerah dan memiliki jiwa demokrasi di dalam dirinya agar kebijakan yang dikeluarkan dapat berdasarkan kepentingan rakyat dan negara.
Pemimpin yang tidak peduli pada demokrasi juga sering tidak sadar bahwa banyak terjadinya ketidakadilan dan penindasan dalam negeri ini. Padahal mereka tentu saja juga mengetahui bahwa "barang siapa yang menentukan hukum tidak berdasarkan apa yang ditentukan Allah, Maka mereka itulah orang-orang yang melakukan perbuatan zalim (ketidakadilan dan penindasan) (al-Qur'an, al-Maidah, 5 :45)
Saat ini, Masyarakat butuh sosok pemimpin yang berani "bertarung" secara adil, tidak ada tipu musliat dan black campaign, menggunakan media televisi, Media cetak maupun online. Apalagi menyangkut urusan SARA hanya untuk menarik suara rakyat. Karena sejatinya demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat dapat turun langsung untuk menjalani roda pemerintahan, bukan malah dijalankan oleh roda pemerintahan tersebut. Rakyat berhak mendapat informasi yang benar dan transparan. Semua warga wajib mendapat haknya dalam pemerintahan, tidak peduli dari manakah asal dan beragama apakah rakyat tersebut.
