Banyuwangi dan Ketimpangan Ekonomi

Daerah-daerah tersebut mayoritas berada di bagian terjauh dari pusat kegiatan dan berbatasan dengan kabupaten/kota lain. Sehingga dalam jangkauannya pemerintah melakukan upaya agar masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah di sekitar secara mandiri dan kedepannya dapat membentuk pusat kegiatan baru di luar zona perkotaan. Meski sumber pendanaan dan tata kelola awalnya dilakukan pemerintah, namun hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Hal ini juga dapat mencegah arus urbanisasi, karena lahan tempat tinggalnya kini dapat menyerap tenaga kerja dan diberlakukan secara produktif. Sebab, kadang kalanya, ketimpangan ekonomi yang terjadi justru tidak menyebabkan pemerataan pendapatan ataupun pembangunan dan malah menyebabkan lebih banyak orang melakukan urbanisasi untuk mencari daerah dengan produktivitas tinggi. 

Urbanisasi sendiri didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Umumnya urbanisasi di setiap wilayah menunjukkan tren yang naik tiap tahunnya. Di Banyuwangi sendiri, target urbanisasi banyak berada di bagian tengah kabupaten. Hal ini dapat dilihat dengan ketersediaan lahan yang makin berkurang, serta konsentrasi penduduk semakin padat. 

Di Kecamatan Muncar misalnya, kecamatan yang memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa ini menunjukkan pertumbuhan penduduk dari faktor migrasi yang meningkat. Namun, bila dilihat secara kuantitatif, angka kemiskinan di kecamatan ini juga berbanding lurus dan semakin naik. Kebanyakan dari mereka merupakan nelayan tradisional yang datang dari luar daerah dengan tujuan mencari sumber penghidupan baru.

Kawasan Minapolitan ini juga mengalami beberapa kendala, seperti munculnya slum area, degradasi lingkungan, banyaknya gelandangan dan anak jalanan, serta eksploitasi tenaga kerja dibawah umur. Hal ini mengindikasi tingkat ketimpangan ekonomi yang dapat menjadi faktor pendorong dalam urbanisasi.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Dengan maksud untuk membangun sistem yang terpadu dalam penanganan kawasan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Kegiatan penanganan kawasan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Di Kecamatan Muncar, Kotaku diberlakukan di Desa Wringinputih yang berada di bagian selatan Kawasan Industri Perikanan Muncar. Sasaran dari program ini umumnya wilayah tepi pantai, seperti salah satu kampung di tepian Teluk Pangpang. Kampung ini terletak di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Kawang, bagian barat dari Tanjung Sembulungan. 

Program Kotaku ditujukan untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga pemerintah dapat menekan angka urbanisasi dan menciptakan permukiman yang lebih tertata dan terstruktur. 

Konservasi Mangrove Teluk Pangpang | Foto: Hikmal Akbar Ibnu Sabil 

Kawasan kumuh lain yang muncul di Kabupaten Banyuwangi terletak di ibukota kabupaten sendiri, Kecamatan Banyuwangi. Arus urbanisasi yang tinggi dengan harapan mendapat pekerjaan di kota, rupanya berdampak negatif pada monografi salah satu desa di kecamatan ini. Desa Karangrejo, yang berbatasan langsung dengan Selat Bali memiliki presentase pemukiman kumuh sebesar 83,2%  dari total luas wilayah 119 Hektare di tahun 2018.