Dibalik Kemunduran Gus Dur: Sebuah Analisis Konflik Politik, Ideologi, dan Kepemimpinan Transformatif

Di atas semua konflik politik dan ideologi tersebut, gaya kepemimpinan Gus Dur sendiri menjadi faktor pemercepat kemundurannya. Gus Dur adalah seorang pemimpin transformatif yang visioner, tetapi gaya kepemimpinannya seringkali tidak terstruktur, intuitif, dan penuh kejutan. Keputusannya untuk membekukan DPR/MPR melalui Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001, misalnya, adalah langkah heroik sekaligus bunuh diri politik. Dekrit itu tidak memiliki dukungan militer yang cukup dan justru menjadi alasan final bagi MPR untuk memakzulkannya.

Dalam biogarfi "Gus dur": Authorized Biograpghy yang ditulis Greg Barton (yang telah banyak dikutip dan didiskusikan oleh akademisi Indonesia) menggambarkan Gus Dur sebagai "a brilliant but erratic political strategist". Seringkali, keputusannya diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan koalisi pendukungnya di DPR. Hal ini menimbulkan kebingungan dan frustrasi di kalangan sekutu-sekutu politiknya sendiri (Barton, 2002 seperti yang dirujuk dalam berbagai resensi Indonesia).

Selain itu, masalah komunikasi juga menjadi kelemahan fatal. Sebagai seorang intelektual, Gus Dur berbicara dengan bahasa yang penuh simbol, satire, dan nuansa, yang mudah disalahtafsirkan oleh media dan publik. Kebijakannya yang progresif, seperti membuka hubungan dengan Israel atau mencabut pembatasan terhadap budaya Tionghoa, seringkali tidak disertai dengan komunikasi politik yang efektif untuk "menjual" gagasan tersebut kepada massa. Akibatnya, kebijakan-kebijakan briliannya justru dipolitisasi dan dijadikan alat oleh oposisi untuk menyerang citranya. Dalam analisis yang dimuat di Jurnal Prisma, Didin Nurul Rosidin menyimpulkan bahwa kegagalan Gus Dur membangun narasi yang solid dan mudah dipahami publik membuatnya rentan terhadap berbagai fitnah dan kampanye hitam (Rosidin, 2018).