Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi kerangka penting dalam menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan, khususnya di sektor publik seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam konteks ini, pengawasan berperan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan regulasi. PT Danantara, sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur energi, merupakan contoh relevan untuk mengkaji efektivitas pengawasan dalam implementasi GCG di Indonesia.
Secara umum, pengawasan dalam GCG merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan aktivitas perusahaan agar sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dalam konteks Danantara, pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Unit Audit Internal, serta lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor independen. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya perusahaan, termasuk aset strategis negara, berjalan secara efisien dan bebas dari praktik penyimpangan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kasus-kasus berikut memberikan gambaran kontras mengenai efektivitas pengawasan GCG:
- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi contoh pengawasan efektif. Struktur pengawasan BRI yang kuat dan sistem whistleblowing yang andal berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan membawa perusahaan ini konsisten dalam daftar perusahaan dengan tata kelola terbaik versi Corporate Governance Perception Index (CGPI).
- PT Indofarma Tbk, sebaliknya, menunjukkan pengawasan yang gagal. Audit BPK tahun 2023 mengungkapkan adanya penyimpangan sebesar Rp371 miliar yang disebabkan oleh lemahnya audit internal dan absennya sistem pelaporan pelanggaran.
- Di Danantara sendiri, terdapat praktik pengawasan yang berhasil, seperti pembatalan akuisisi senilai Rp300 miliar akibat temuan audit mengenai potensi konflik kepentingan. Namun, terdapat pula kasus kegagalan pengawasan, yakni proyek pembangkit energi senilai ±Rp150 miliar yang dilaksanakan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan tanpa kajian risiko, yang berujung pada kerugian operasional.
Terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan di Danantara dan perusahaan serupa, antara lain:
- Kurangnya independensi organ pengawas akibat penunjukan berbasis politik atau koneksi personal;
- Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di unit audit;
- Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan berbasis data;
- Budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi dan pelaporan pelanggaran;
