Butiran Pemikiran Mohammad Hatta

Hatta ikut dalam perumusan apa yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Awalnya pembukaan itu memuat tujuh kata tentang syariat Islam yang wajib dijalankan oleh para pemeluknya, tetapi penolakan ada di mana, salah satunya pada Indonesia Timur yang akan melepaskan diri dari kesatuan bila syariat ini ditetapkan. 

Karena itu Hatta kuatir benar hal ini akan terjadi atau sekurang kurangnya akan menambah masalah. Oleh karena itu ia mengusulkan demikian "Ketuhanan Yang Maha Esa". Usul ini diterima baik oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.

Politik Luar Negeri. Mohammad Hatta adalah pionir dasar politik luar negeri Indonesia. Politik "bebas aktif" sampai sekarang masih dianut Republik Indonesia. Pertama kali dicetusnya pada 2 September 1998. Politik bebas aktif merupakan tanggapan dan strategi Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan menghadapi perang dingin membelah dunia dalam dua blok ideologi yang bertentangan.

Seperti yang kita ketahui setelah perang dunia II berakhir, sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan bebrapa negara Eropa Barat, kekuatan sekutu. Blog Barat dan komunis semakin berebut pengaruh secara global dan berusaha menarik negara-negara lain masuk ke dalamnya. Kira-kira 50 tahun perang dingin itu berlangsung sampai robohnya tembok berlin yang memisahkan Jerman Barat dan non komunitas dengan Jerman Timur.

Indonesia pada saat itu sedang menghadapi agresi Belanda yang ingin kembali berkuasa, Indonesia dihadapkan pada situasi sulit. Namun berkat para pemimpin nasional yang tidak ingin Indonesia dikuasai komunis. Indonesia memimlih untuk menentukan jalannya sendiri. Tidak mau bergabung dengan dua blog karena tentu akan mendapat ketidaknyamanan.

Politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur pokok. 

Pertama, "bebas" biasanya diartikan tidak terlibat dalam aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan luar yang merupakan ciri perang dingin. Dalam arti lebih luas, politik luar dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. 

Kedua, "aktif" menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional. Pembukaan UUD 1945 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia.

Dokrin politik luar negeri bebas aktif ini sejak awal dianggap sebagai komitmen nasional yang harus dipegang teguh, sehingga pelanggaran terhadap dokrin ini mengundang kritik yang tajam. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memainkan oeranan yang cukup besar di panggung internasional dalam dua decade pertama kemerdekaan. Indonesia turut menggalang negara-negara Asia dan Afrika untuk meningkatkan daya tawar negara-negara berkembang dalam percaturan tuan rumah pertemuan-pertemuan pertama negara Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung.

Hatta adalah seorang idealis yang juga sangat pragmatis, sehingga ia mencoba untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi nasional. Di satu pihak, Indonesia menolak segala bentuk alinasi militer dengan kekuatan luar, apalagi kehadiran pengkalan militer asing di wilayah Indonesia. Tapi di lain pihak ia juga ternyata mendorong terciptanya kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara bekas jajahan.

Sebagai seorang administrator yang sangat peduli terhadap keterbelakangan rakyat Indonesia, ia yang ahli ekonomi memeberikan oerhatian khusus pada masalah ekonoi. Hal demikian tentu berimplikasi pada kenijakan luar negeri yang harus ditempuh. Dalam masalah Irian, Hatta mendorong agar penyelesaiannya  dilakukan memalui perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.