Kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, sangat mengecewakan dan tentunya memalukan.
Proyek penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung sangat penting bagi daerah terluar, terpencil, dan terdepan (3T). Toh, ini pun dikorupsi juga dan merugikan keuangan negara.
Saya hanya bisa berharap proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kondisi infrastruktur di daerah 3T yang belum merata membuat masyarakat semakin terpinggirkan.
Pemilihan pengganti Menteri Kominfo (Menkominfo) haruslah seseorang yang jujur, kompeten, dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3T.
Kita perlu mendorong pemberantasan korupsi (dengan tak bosan-bosannya), agar proyek-proyek strategis benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Langkah menuju kesetaraan akses
Infrastruktur di Indonesia, terutama di daerah 3T, masih belum merata dan memadai. Pemerintah dikabarkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 triliun pertahun dari APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T.
Selain itu, sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah 3T, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan jalan.
Badan Pembina Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPK-SDM) juga menyatakan bahwa pembangunan jaringan jalan dan jaringan listrik antar daerah atau antar kota bisa meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di daerah terpencil.
Kesadaran akan pentingnya pembangunan infrastruktur daerah ini perlu ditingkatkan, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
Korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungÂ
Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, dalam kasus dugaan korupsi.
Proyek yang dimaksud adalah penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.
Kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun, dan tergolong kasus yang sangat strategis, karena proyek ini tujuannya untuk memberi manfaat bagi orang banyak di wilayah 3T.
Presiden tunjuk Pelaksana tugas
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa Mahfud MD akan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo.
Namun, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan bahwa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan beberapa nama sebagai pengganti.
Saat ini belum ada kepastian, siapa yang akan menggantikan posisi ini secara permanen.
Latar belakang yang berbeda
Mahfud MD sendiri merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sebagai seorang politisi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memiliki latar belakang yang berbeda dengan Johnny G Plate yang sebelumnya merupakan pengusaha di bidang teknologi informasi.
Namun, Mahfud MD diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Plt Menkominfo, hingga ada pengganti permanen untuk posisi tersebut.
Sosok dengan gabungan kualifikasi politik dan teknokrat
Berbicara mengenai kriteria yang dianggap penting untuk menjabat sebagai Menkominfo, dan siapa yang potensial mengisi kursi itu, tentu banyak pihak yang lebih kompeten dibandingkan saya yang hanya pengamat amatiran ini.
Saya hanya berpendapat, perlu dipertimbangkan sosok yang memiliki kombinasi kualifikasi politik dan teknokrat. Kandidat yang ideal harus memiliki pemahaman tentang teknologi komunikasi dan informasi, serta pengalaman dalam manajemen dan kebijakan publik.
Seorang teknokrat bisa membawa keahlian teknis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan perkembangan teknologi di daerah 3T.
Latar belakang politik juga penting, agar bisa berinteraksi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Integritas, visi kuat, transparansi dalam proses pemilihan, dan pertimbangan rekam jejak yang baik menjadi faktor penting dalam memilih sosok yang tepat.
Tanggap korupsi dan peningkatan infrastruktur di daerah 3T
Untuk mengatasi masalah korupsi dan memperbaiki kondisi infrastruktur di daerah 3T, diperlukan solusi konkret.
Perluasan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, harus menjadi prioritas. Penguatan lembaga pemeriksa keuangan dan pengawas, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, perlu dilakukan secara konsisten.
Selain itu, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya integritas tidak bisa diabaikan. Melalui pendidikan dan kesadaran akan bahaya korupsi, masyarakat bisa berperan sebagai pengawas dan pelapor yang efektif.
Peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran publik juga perlu diwujudkan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa bergerak menuju perbaikan yang nyata dalam membangun infrastruktur yang merata dan memadai di daerah 3T.
Menuju transparansi dan integritas
Mengapa Plate terjerat kasus korupsi? Apakah motivasi di balik tindakan tersebut? Mengapa korupsi terus terjadi? Apakah sistem pencegahan yang ada tidak efektif?
Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan keprihatinan mendalam kita. Korupsi merusak kepercayaan publik dan merugikan negara.
Tindakan tersebut mungkin saja dipicu oleh pengawasan dan penerapan sanksi tegas yang tidak efektif. Diperlukan perubahan sistemik, penguatan pengawasan independen, dan penegakan hukum yang kuat.
Selain itu, penting untuk membangun budaya integritas dan transparansi di semua lapisan masyarakat. Hanya dengan tindakan tegas dan kerjasama bersama, kita bisa melawan korupsi dan menjaga keadilan bagi semua. (*)
~ H.J.H.J.
