Ini adalah fenomena yang tengah marak saat ini, di tengah supremasi kedaulatan rakyat yang berangkat sebagai cita-cita demokrasi.
Bukanlah hal yang baru, jika melihat suatu fenomena harus menunggu viral terlebih dahulu baru akan ada sikap atau tindakan terhadapnya. Ini barangkali realitas bangsa yang tengah dirasakan publik saat ini.
Berangkat dari berita-berita viral yang menceritakan segala persoalan sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum. Baru dapat dipahami publik bahwa telah terjadi sesuatu persoalan yang kiranya dapat menjadi perhatian bersama. Bukan soal bagaimana latar belakangnya, melainkan rasa empati dan peduli antar sesama rakyat bangsa.
Dalam hal ini kita dapat lihat bagaimana kekuatan netizen terhadap berita yang viral menjadi kekuatan tersendiri. Khusus dalam locus public policy yang kerap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan cenderung disalahgunakan. Apalagi jika berkaitan dengan kinerja para pejabat publik. Ditambah fenomena digital supremacy seolah tidak peduli dengan UU ITE, yang kerap menjadi penghalang dalam menyuarakan kebenaran.
Entah akan dianggap sebagai pencemaran nama baik, atau memancing reaksi publik yang negatif. Sebenarnya hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk check and balance, dalam menilai seberapa baik kebijakan publik dapat direalisasikan. Sebuah realitas politis berbasis media yang dipergunakan untuk mengkritisi kebijakan yang ada. Walau kerap juga dihadapkan dengan fenomena buzzer media.
Berangkat dari pandangan I Nyoman Sumaryadi, di mana massa rakyat harus terlibat dalam berbagai proses regulasi kuasa atas rakyatnya. Atau dapat diterangkan sebagai bentuk dari partisipasi publik, baik secara langsung atau tidak langsung.
Inilah yang dapat menjadi landasan penting dalam memahami demokrasi bagi kepentingan bersama. Tak lain untuk kepentingan rakyat itu sendiri, dan bukan untuk kepentingan elite atau golongan tertentu.
Inilah kiranya mengapa belakangan kita dapat temui berbagai berita yang tidak kita ketahui, namun mendapat perhatian lebih dari publik. Apalagi jika berita yang disajikan bersumbet dari persoalan di daerah, yang "konon" banyak terjadi berbagai bentuk penyimpangan kuasa. Maka tidaklah heran jika pandangan publik dari berbagai daerah seketika fokus pada persoalan yang tengah viral.
Bahkan pada beberapa kasus, sampai membuat Presiden turun tangan untuk melihat realitasnya secara langsung. Hal ini tentu membuat berbagai kalangam bertanya, bagaimana dan sejauh mana penyelenggara pemerintahan di daerah mampu mengejawantahkan visi dan misi pemerintah pusat. Kalau tidak viral, lantas tidak akan ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan. Namun apakah harus demikian?
Ironi memang, belum lagi jika kita bicara tentang berbagai persoalan di daerah 3T. Dimana regulasi seakan mandek tak bergerak walau berbagai kebijakan sejatinya mampu diterapkan. Tak lain ya tentu bagi kemajuan daerahnya, bukan justru stagnan dalam berbagai polemik yang ada.
