Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada ;
a.Perumusan kebijakan
b.Proses legitimasi
c.Proses penyampaian pada khalayak
d.Proses pelaksanaan
e.Proses evaluasi.
Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003:145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.
Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan.
Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik.
