Ketidakpercayaan Masyarakat Indonesia terhadap Institusi Polisi: Sebab, Contoh Kasus, Dampak, dan Solusinya

Institusi kepolisian merupakan pilar penting dalam penegakan hukum dan ketertiban di suatu negara. Di indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau (Polri) memiliki peran utama dalam menjaga keamanan, menegakan hukum serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Fenomena ketidakpercayaan terhadap polisi bukan hanya terjadi di indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Namun, di Indonesia, isu ini semakin mencuat akibat berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisisan, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, tindak korupsi, kekerasan berlebihan, hingga keterlibatan dalam kejahatan yang seharusnya mereka berantas. 

Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Polisi

1. kasus Penyalahgunaan Kekuasaann 

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat indonesia semakin tidak percaya pada polisi adalah banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan. polisi yang seharusnya bertindak sebagai pelindung masyarakat, justru seringkali bertindak sewenang-wenang.

Beberapa bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi antara lain:

• Penangkapan sewenang-wenang tanpa bukti yang jelas.
• Rekayasa kasus untuuk menjatuhkan pihak tertentu. 
• Penggunaan kekerasan berlebihan terhdap tersangka atau masyarakat sipil.

Kasus-kasus seperti ini samakin merusak citra polisi di mata publik.

2. Korupsi didalam Kepolisian

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya kepercayaaan masyarakat terhadap berbagai institusi, termasuk kepolisian. Dalam berbagai laporan dan survei, kepolisian seringkali disebut sebagai salah satu institusi paling korup di Indonesia.

Contoh praktik korupsi yang sering terjadi dalam kepolisian meliputi :

• Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat-surat resmi saperti SIM dan STNK
• Suap dalam penyelesaian kasus untuk memperingan atau membebaskan tersangka.
• Penyelewangan anggaran dan dana operasional untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Praktik korupsi ini membuat masyarakat merasa bahwa polisi bukanlah penegak hukum yang adil, melainkan institusi yang dapat "dibeli" oleh pihak yang memiliki uang atau memiliki kekuasaan.

3. Kurangnya Profesionalisme dan Transparansi 

Kinerja kepolisian dalam menangani berbagai kasus hukum juga seringkali dipertanyakan. Banyak kasus yang tidak ditangani dengan baik, berlarut-larut, atau bahkan tidak mendapatkan kejelasan hukum.

Beberapa masalah yang seringkali terjadi antara lain: 

• Penyidikan yang lambat dan tidak transparan.
• Hilangnya barang bukti dalam bukti kasus-kasus besar.
• Perlakuan berbeda terhadap tersangka berdasarkan status sosial dan ekonomi.

Masyarakat seringkali merasa bahwa hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana orang-orang kecil lebih mudah dipidanakan sementara pejabat atau orang kaya sering lolos dari jerat hukum. 

4. Kekerasan Berlebihan dan Pelanggaran HAM 

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan kepercayaan masyarakat.

Beberapa contoh kasus yang memicu ketidakpercayaan masyarakat meliputi : 

• Brutalitas polisi dalam mengendalikan demonstrasi yang sering berakhir dengan korban luka atau bahkan meninggal dunia. 
• Tindakan represif terhadap wartawan atau aktivis yang mengkritik pemerintah atau institusi kepolisian.
• Penyiksaan tersangka dalam proses interogasi yang melanggar hak asasi manusia.

Kasus-kasus semacam ini membuat masyarakat merasa bahwa polisi lebih sering bertindak sebagai penguasa daripada sebagai pelindung rakyat

5. Keterlibatan Polisi dalam Kejahatan 

Salah satu alasan terbesar mengapa masyarakat kehilangan kepercayaan pada polisi adalah adanya aparat kepolisian yang terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan. 

Beberapa contoh kejahatan yang melibatkan oknum polisi antara lain:

• Keterlibatan dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun pelindung bandar narkoba.
• Pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh anggota polisi sendiri.
• Perdagangan manusia dan prostitusi yang dilindungi oleh oknum polisi.  

Ketika masyarakat mengetahui bahwa aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam kejahatan, maka kepercayaan terhadap intitusi kepolisian semakin runtuh.

Ada Sejumlah Kasus yang Melibatkan Anggota Kepolisian dan Menjadi Perhatian Publik 

1. Kapolsek Parigi diduga Perkosa Anak Tersangka

S (20), perempuan asal Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tenggara, menjadi korban pemerkosaan oknum polisi Iptu IDGN, yang saat itu menjabat sebagai kapolsek Parigi. Melansir Kompas.com, 20 Oktober 2021, korban mengaku dirayu berkali-kali selama 3 pekan oleh IDGN agar mau kencan dengannya agar sang ayah yang ditahan di polsek parigi bisa dibebaskan. Ayah S ditahan karena terjerat kasus pencurian hewan ternak. S awalnya tidak termakan oleh rayuan Iptu IDGN, akan tetapi akhirnya luluh juga. 

setelah kasus tersebut mencuat, kapolda sulteng irjen pol rudy sufahriadi memerintahkan kapolsek parigi dicopot. dia docopot dari jabatannya pada 19 Oktober 2021.

2. Kasus Pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat (2022)

Pada 8 Juli 2022, Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat, seorang anggota polisi, ditemukan tewas di rumah dinas atasannya, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, di Jakarta Selatan. Awalnya, kematian Brigadir Yoshua dilaporkan sebagai akibat baku tembak antar sesama anggota polisi namun, penyelidikkan lebih lanjut mengungkap bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, istrinya Putri Canrawathi, dan beberapa anggota polisi lainnya. Ferdy Sambo diduga memerintahkan bawahannya untuk menembak Brigadir Yoshua, kemudian menembaknya lagi untuk memastikan kematiannya. Kasus ini mengungkap adanya upaya penghilangan barang bukti dan rekayasa kasus oleh sejumlah perwira polisi. Pada Februari 2023, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, yang kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup pada agustus 2023.

3. Kasus Novel Baswedan (2017)

Novel Baswedan, seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang dengan air keras oleh 2 orang tak dikenal pada april 2017. Serangan tersebut menyebabkan cedera serius pada mata Novel. setelah 3 tahun tanpa kejelasan, pada 2020, 2 anggota polisi aktif ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman penjara. Namun, hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan oleh banyak pihak, menimbulkan kekecewan publik terhadap penanganan kasus ini. 

4. Kasus Penembakan Mahasiswa di Kendari (2019) 

Pada september 2019, 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, tewas tertembak saat demonstrasi menolak revisi undang-undang yang dianggap kontroversial. Penyelidikkan mengungkap bahwa peluru yang menewaskan mahasiswa tersebut berasal dari senjata api milik polisi. Kasus ini menyoroti kekuatan penggunaan berlebihan oleh aparat dalam menangani aksi unjuk rasa. 

5. Kasus Rekayasa Narkoba oleh Oknum Polisi di Semarang (2021)

Pada 2021, terungkap bahwa beberapa oknum polisi di semarang terlibat dalam rekayasa kasus narkoba untuk memeras korban. Mereka menanam barang bukti narkoba pada korban yang sebenarnya tidak bersalah, kemudian memimta sejumlah uang untuk menghetikan proses hukum. Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. 

Dampak Ketidakpercayaan terhadap Kepolisisan 

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi dapat membawa dampak negativ yang cukup besar, baik bagi keaman negara maupun stabilitas nasional 

a. Menurunnya kepatuhan terhadap hukum 

Ketika masyarakat tidak lagi percaya padda polisi, mereka cenderung tidak mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini bisa menyebabkan meningkatnya angka kejahatan karena masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi memiliki kekuatan yang adil.

b. Meningkatnya kasus main hakim sendiri

Karena tidak percaya bahwa polisi akan bertindak adil, masyarakat seringkali mengambil tindakan sendiri dalam kasus kriminal. Hal ini bisa berujung pada aksi vigilantisme atau main hakim sendiri, yang dapat menimbulkan kekacauan sosial. 

c. Menurunnya efektivitas penegakkan hukum 

Polisi membutuhkan kerja sama dari masyarakat untuk dapat menjalakan tugasnya dengan baik. Jika masyarakat tidak percaya pada polisi, mereka akan enggan melaporkan tindak kejahatan atau memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

d. Krisis legitimasi institusi negara 

Ketidakpercayaan terhadap kepolisian juga dapat berdampak pada krisis legitimasi terhadap pemerintah secara keseluruhan. Jika kepolisian yang merupakan representasi dari negara dianggap tidak dapat dipercaya, maka hal ini dapat merembet dalam ketidakpercayaan terhadap institusi negara lainnya.

Solusi untuk Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat 

a. Revormasi Kepolisian secara Menyeluruh.

b. Transparasi dalam Penegakkan Hukum.

c. Peningkatan Profesionalisme dan Aparat.

d. Penguatan Lembaga Pengawas Independen.

e. Meningkatkan Hubungan Polisi dengan Masyarakat.