Apakah Dana Aspirasi Manfaatkan Momentum Kasus Besar ? Entahlah !
Tanggapan atas wacana Dana Aspirasi ini, langsung ke substansi koreksi dan keluhan, tidak akan saya bicara darimana dan kronologis timbulnya permintaan dana ini, semua tentu sudah tahu masalahnya kenapa sampai terjadi polemic yang heboh di masyarakat.Wacana perlunya penyediaan dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk setiap daerah pemilihan (8,4 triliun efektif mulai APBN 2011), kini menjadi pembicaraan ramai di masyarakat. Sejumlah kegiatan diskusi di kalangan politisi dan penggiat anti korupsi, ramai membahas masalah ini. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak, tentu dengan berbagai argumentasi. Intinya dana ini rawan korupsi.
Sebelumnya mohon maaf ya, ini merupakan control social, agar jangan terjadi kesewenang-wenangan mempergunakan atau mengelola dana rakyat, rakyat sudah capek di-atasnama-kan. Alasan dana aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat konstituen hanya akal- akalan. Yang benar, konsep dana aspirasi itu ngawur (bertabrakan dengan jiwa UUD 1945) dan ngaco saja (sarat akan praktik korupsi untuk kocek partai dan person anggota DPR). Mayoritas wakil rakyat kita, kalau mau jujur, sudah tidak lagi connect dengan konstituen mereka, ini fakta…..ASLI lho. Jangankan ketemu, bersapa saja di dunia maya, mereka-mereka itu sudah enggan, oh beda kalau masa kampanye, rajin bukan main…..
Lagi-lagi diATASnamakan RAKYAT, oh katanya wacana ini digulirkan Partai Golkar (PG). Benarlah itu kalau kita berdasar internal (PG ke forum Koalisi Bersama) namun secara eksternal (ke masyarakat atau DPR) itu sama saja digulirkan oleh Setgab ke DPR. Memang sesama anggota koalisi nampak saling serang, tapi itu…ah sandiwara saja, pikir dan strategi mereka (setgab) ujung-ujungnya voting di paripurna DPR… ya menang juga, anggota yang lain manut saja (siapa yang mau tolak kesempatan mengelola dana 15 M…ohooo, gampangkan nanti diatur dengan pemerintah daerah).
Sekiranya benar dana ini nantinya cair melalui voting, coba kalau berani para anggota DPR, yang menolak wacana ini, lalu benar-benar tidak menerima pengelolaan dana itu (yang menolak wacana ini, Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, namun saya curiga ini hanya penolakan sandiwara, apa mereka konsekwen atau mbalelo juga).
Diakui bahwa Partai Golkar memang cerdik dan lihai berpolitik. Terbukti kan, pertama Ketumnya (Ical) dipilih oleh Presiden Yudhoyonosebagai Ketua Harian Setgab Partai Koalisi, kedua, gulirkan ide dana aspirasi (ide usang yang susah diterima akal sehat), juga karena atas nama “pemerataan” itu omong kosong dan bohong besar (slogan PG..”suara golkar suara rakyat”…rakyat siapa???). Hebat benar strategi ini, karena diduga memanfaatkan momentum Kasus Century untuk mengajukan permintaan Dana Aspirasi (SBY pada posisi buah simalakama). Hebat benar kasus Century, banyak masalah yang tersandera olehnya….oh Tuhan. Maksud pengajuan dana aspiratif Rp. 15 Milyar per Anggota DPR per Dapil adalah bentuk terselubung legalisasi money politik (korupsi terselubung) agar terpilih kembali di Dapil masing-masing PEMILU 2014 nanti, padahal justru sebaiknya harus dibuat Undang Undang anti money politik yang benar dan kuat sehingga yang terpilih sebagai anggota DPR orang-orang yang berkwalitas, kompeten dan berintegritas tinggi demi kemajuan Indonesia.
Dana aspirasi ini berpotensi melangar undang-undang. Alokasi dana ini kurang memenuhi rasa keadilan. Selain karena keterwakilan daerah pemilihan tidak hanya oleh DPR, tapi juga oleh DPD dan DPRD, keterwakilan anggota DPR untuk masing-masing daerah pemilihan, berdasarkan jumlah penduduk. Maka daerah padat akan lebih banyak menerima dana aspirasi (estimasi: Jawa sekitar 60%, Sumatera sekitar 20%, Indonesia Timur 20%) apanya yang merata, pasti akan timbul gejolak social termasuk penjara akan ramai diisi oleh Anggota DPR, Bupati/Walikota dan Pengusaha, termasuk makelar proyek atas nama rakyat itu. Sebagaimana diakui sendiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa saat ini banyak kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Tunggu giliran diperiksa, tinggal menunggu ditandatanganinya izin pemeriksaan dari Presiden SBY.
Sidang paripurna DPR hari ini (17/6). PKS dan PAN secara terbuka menyatakan penolakannya atas dana aspirasi itu, malah meminta Partai Golkar bila ngotot meminta dana itu, dengan segera keluar dari Partai Koalisi. Benarkah dan seriuskah pernyataan ini ? waktu yang akan berbicara, semoga dugaan saya meleset, karena saya perkirakan Partai Golkar akan tetap berupaya agar pemerintah (Presiden SBY) mengajukannya ke DPR untuk disetujui. Bagaimana langkah Partai Golkar berikutnya..? kita tunggu !!!
Saran kepada pemerintah (Presiden SBY khususnya) dan DPR & Partai Oposisi (saran ini juga sebenarnya untuk para Bupati/Walikota) sbb:
1.Pak Yudhoyono….Harap jangan diapresiasi permintaan ini, kenapa ? public pasti akan hubungkan dengan Kasus kasus besar (Barter Kasus Century, Pajak, dll), tolong berpikir 1000x demi Pro Rakyat, dan bila Pak Beye setujui berarti wacana ini benar-benar hasil pemikiran Setgab (Partai Koalisi) Pendukung Pemerintahan Pak SBY (artinya public menduga ada konspirasi), dan bila ini benar-benar terjadi, berarti semua partai (person) yang mengusung wacana ini tidak layak lagi hidup berlama-lama di DPR (artinya harus ditinggalkan).
2.Kalau memang Pak SBY setuju dana aspirasi ini, jangan tanggung-tanggung (15 M/Anggota, itu terlalu sedikit). Tambahkan saja menjadi 100 M/Anggota, BARU TERASA, ENAK TENANG, MUNTAH.
3.Partai Koalisi (atau personnya) yang menolak wacana ini, harap dengan penuh Nyali menolak dana tersebut, coba konsisten (namun disini saya ragukan konsistensi, karena kelihatan “suka” semua, Cuma berpura-pura menolak, maaf).
4.Partai Oposisi atau person Anggota DPR lainnya yang menolak dana aspirasi ini, harap dengan berani menolak didepan public untuk tidak menerima/mengelola dana aspirasi tersebut, biar masyarakat tahu semuanya, seperti penolakan mobil dinas DPD oleh Dr. Laode Ida, dllnya.
5.Sebenarnya mereka-mereka yang ngotot minta dana yang rawan korupsi (penyelewengan) ini, rata-2 enterpreneur, kenapa mesti susah cari duit halal dengan jabatan Anda sekarang. Maaf sedikit saya menggurui.Begini, pakai data potensi, analisa peluangnya (SWOT) ajak dan ajar konstituen Anda berbisnis, buat kelompok usaha di masyarakat (basis komunal), lalu sandingkan dengan Investor (Anda bisa ke luar negeri, banyak dana disana, jangan cuma rekreasi kalau reses ke daerah atau keluar negeri)….lalu Anda Pantau konstituen Anda dengan Sabar dan Doa….Insya Anda pasti dapat sukses fee yang halal dari keuntungan mereka. Jangan pakai jalan pintas menuju kaya…Tidak ada itu dalam kamus “agama” apa saja. Banyak cara cerdas yang lain deh. Kalau pusing, saya bisa jadi konsultannya ……hehehehe (wah mau ciptakan peluang juga nih, ya numpang sedikit….halal kan?????) Itu namanya menciptakan peluang, bukan membuat kesempatan untuk maksud tertentu (hati2 bila sudah punya niat, tinggal buat kesempatan, maka N+K ketemu….Jadilah penyelewengan). Mari kita berubah bersama rakyat, membuat program riel demi kesejahteraan bersama. Itu baru Pro Rakyat yang Pancasilais.
6.Sesungguhnya baguslah rencana penggunaan dana itu. Namun tetap akan mubadzir juga karena, bagaimana caranya proposal (botton up) dibuat, sementara otonomi daerah putus di kab/kota. Mestinya ini dulu (otonomi sampai di desa) yang perlu dibenahi agar suara/keinginan murni masyarakat dapat terekam, bukan proposal kamuplase yang dibuat oleh Kab/Kota seperti selama ini terjadi, terlebih kalau ada konspirasi dengan DPR dan DPRD…wah habislah rakyat. Nah coba aktifkan atau terobos pelaksanaan system otonomi desa (otoda jangan berhenti di kab/kota) tapi titik ahirnya berada di desa, ada forum komunikasi desa yang aktif didampingi LSM/NGO. Masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri (selama ini hanya Teori saja itu PNPM, dan program lainnya, prakteknya, obyek proyek dipaksakan “dikondisikan” bukan sesuai kondisi riel setempat) Nah disini kegalauan public terhadap dana aspirasi itu., akan menjadi sumber korupsi baru lagi. Tidak mungkinlah sampai di rakyat, ya paling 10% itupun atas nama person untuk dipilih di Pemilu 2014. Pelaksana proyeknya paling orang-orang dekatnya juga dengan Bupati/Walikota.
Sobat Kompasianer:
Coba kita renungi kalimat dibawah, bagaimana sikap pemimpin (Presiden,DPR,Polri,Kejaksaan Agung,KPK), dan Lembaga lain yang terkait dalam menyikapi kasus-kasus atau masalah diantaranya seperti wacana dana aspirasi, kasus Century, dll. coba pilih beberapa sikap manusia tersebut.:
1.TAU di TAU nya……………….
2.TAU tidak di TAUnya……………….
3.Tidak TAU di TAUnya……………….
4.Tidak Tau tidak di TAUnya……………….
(semoga tanggapan kita nantinya ini bisa dijadikan solusi-malu mereka-buat petinggi negara kita Indonesia, agar sadar dan tobat serta berhenti bohongi rakyat).
Baca Berita sekaitan Dana Aspirasi :
- KPK Curiga Dana Aspirasi Dibagi-bagi klik di sini
- Seruan Bertobat Koruptor Indonesia. Klik di sini
- Niat Sejahterakan Rakyat Jangan Tabrak UU klik di sini
- Dana Aspirasi, Untuk Siapa Sih... ? klik di sini
- Dana Aspirasi Banyak Diimplementasikan Di Negara Lain klik di sini
- Dana Aspirasi: 'Ngawur'! klik di sini
