Megawati Jangan Paksa Puan Nyapres 2024, Ini Kalkulasinya?

"Bila PDI-P koalisi Gerindra-PKB, Pilpres 2024 diprediksi akan diikuti dua pasangan Capres-Cawapres dan kompetitornya adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), benarkah? Kita tunggu" 

Saran untuk Puan Maharani: Ikuti perjalanan karir politik Ibunda Megawati, dan itu sudah tanda zaman yang harus dicermati dengan politik cerdas, yaitu:

1. Wakil Presiden 2024 (usia: 51 tahun)

2. Ketua Umum PDIP 2024-2029

3. Presiden 2029-2034 (usia: 56 Tahun)

Kalau dipaksakan nyapres 2024, potensi kalah dan PDI-P hancur, Presiden Jokowi pasti tidak suppor karena rival Prabowo Subianto, bukan karena Ganjar Pranowo.

Ok, kita mulai bahas kalkulasi politiknya:

Menyambut rencana kedatangan Ketua DPR RI, Puan Maharani bertamu dan bertemu Prabowo Subianto di Hambalang "nasi goreng dan naik kuda" dalam waktu dekat, diprediksi mereka berdua "gerah dengan gerakan relawan Jokowi" dan tentu Prabowo-Puan akan bahas rencana kandidasi Pilpres 2024. Ini yang jadi?!.

Penulis, juga sekaligus menyambung artikel sebelumnya Puan Maharani Capres, PDIP Potensi Kalah Pilpres 2024, analisa ini bukan tanpa alasan.

Terbaca dengan sikap yang ditunjukkan Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketum PDI-P, nampak ada keraguan bercampur malu-malu kucing mendorong Puan Maharani untuk Capres 2024.

Hal keraguan Megawati juga penulis sudah jelaskan di Kenapa Megawati Ragu Jagokan Puan Maharani sebagai Bacapres 2024?

Artinya standar jabatan - karir politik -untuk Puan 2024-2029 adalah cukup Cawapres di 2024. Sangat dipaksakan bila langsung Capres 2024. 

Kenapa Megawati seakan paksa putrinya nyapres 2024?

Hitungan normal manusia biasa dan wajar. Karena kesempatan Megawati berkuasa di PDI-P atau sedikit kuasai pemerintahan saat ini, sisa periode Jokowi ini, pada Pilpres 2024.

Megawati dipaksa oleh waktu dan keadaan yang harus serahkan tongkat estapet Ketum PDI-P pasca Pilpres 2024 kepada kadernya. Banyak kader di PDI-P yang hebat-hebat, sebenarnya sejak periode lalu.

Jangan juga paksakan estapet Ketum PDI-P kepada Puan, PDI-P akan rusak oleh ambisi rasa dinasti. 

Suasana dan situasi sudah berbeda jauh antara Megawati dan Puan pada trah Soekarno. Maka serahkanlah pada partai untuk memilih Ketum PDI-P secara demokratis. Kalau Puan dipilih oleh organ PDI-P, ya syukurlah. 

Inipun hal pelanjut, sebenarnya Megawati inginkan juga Puan sebagai penerus jabatannya.

Namun lagi-lagi masih banyak senior di PDI-P, ini juga yang mengganjal hati dan rasa Megawati, baca artikelnya di
Kode Keras Megawati dalam Estafet Ketua Umum PDI-P.

Jadi bagaimana?

Megawati harus mundurkan semangat dan egonya selangkah agar perahu PDI-P bisa selamat, dengan koalisi Gerindra. 

Jadikan paket Prabowo-Puan untuk kandidasi Pilpres 2024, sebagaimana juga telah penulis urai pada artikel Prabowo-Puan Pasangan Paling Berpeluang di Pilpres 2024.

Kenapa harus ke Gerindra?

Megawati dan Prabowo bersatu dengan koalisi Gerindra-PDIP-PKB, maka formasinya adalah, Prabowo-Puan sebagai Capres-Cawapres dan Muhaimin Iskandar Ketua DPR RI. Formulasi ini sangat bagus untuk melawan atau mengurangi tensi oligarki di Indonesia.

Tinggal duduk bertiga kembali, antara Megawati-Prabowo dengan Presiden Jokowi, ingat nostalgia tahun 2019. Namun disini Ganjar Pranowo akan meradang, tapi memang Ganjar salah gerak sosialisasi tanpa restu Megawati (ini akan saya tulis tersendiri dalam sebuah artikel).

Kalau formasi, Prabowo-Puan. Presiden Jokowi saya pastikan setuju, tinggal bisik-bisik tetangga, sponsor atau oligarki. Oligarki di Indonesia sementara masih susah lenyap, tinggal tahan jangan terlalu monopoli saja jabatan dan bisnis seperti yang terjadi saat ini.

Maka apa yang diusulkan atau wacana oleh PDI-P agar peserta Pilpres 2024 di ikuti hanya dua pasang Capres-Cawapres Pilpres 2024, bisa terwujud.

Bagaimana pendapat Anda?

Ref: 1]

Disclaimer: Penulis bukan sebagai tim sukses atau pendukung diantara mereka, independen. Artikel ini merupakan analisa untuk memberi warna pada proses pencapresan saja. Penulis tetap berpihak pada kandidat yang pro rakyat, berpolitik yang tetap mengedepankan etika dan profesionalisme demi keutuhan bangsa.

Jakarta, 31 Agustus 2022