Memang kalau Indonesia masih mengandalkan pertanian konvensional (pupuk kimia) maka jangan harap sektor pangan akan stabil produksi, pasti impor terus menerus menjejali Indonesia. Pada momentum impor inilah ruang mafia berjaya, rakyat jadi korban keserakahan dan kebodohan bangsa sendiri.
Parahnya terjadi pembiaran oleh pemerintah sendiri, harusnya di cegah. Jadi patut diduga yang bermain dalam ranah impor bahan pangan tersebut adalah oknum-oknum yang dekat dengan penguasa.
Baca Juga:Â Misteri dan Dilema Subsidi Pupuk Organik
Dalam mengantisipasi biaya produksi tinggi dalam sektor pangan yang dikeluhkan Mentan SYL itu, kuncinya hanya satu adalah segera bangun pertanian organik. Hanya cara ini yang bisa membangun sektor pangan tanpa impor, malah akan terjadi ekspor. Karena produksi pasti berlipat ganda.
Seharunya Komisi IV DPR RI melakukan harmonisasi program minimal 3 kementerian tersebut untuk mendukung pertanian organik dengan mengandalkan pupuk organik berbasis sampah organik yang berlimpah di Indonesia.
Kalau ketiga kementerian tersebut bersatu dengan cara integrasi program, maka setidaknya akan terjadi efisiensi biaya produksi dan hasil pangan bertambah, sampah terkelola dengan baik dan subsidi pupuk organik tercapai.
Baca Juga:Â Kementerian Pertanian Gagal Membangun 1000 Desa Organik
Konsep program tersebut yang harus dikembangkan lintas kementerian sektor pangan, agar apa yang dirisaukan oleh Mentan SYL dengan kurangnya anggaran, maka dapat teratasi untuk masa yang akan datang artinya impor akan berbalik menjadi ekspor pangan.
Jadi kalau Indonesia ini tidak dikelola dengan kreatifitas tingkat tinggi, maka lambat atau cepat Indonesia sama sekali tidak akan melakukan produksi, artinya terjadi pembiaran impor pangan untuk memperlancar kegiatan mafia pangan dalam menggerogoti bangsa sendiri.
Jakarta, 12 April 2022
