Ada beberapa persoalan lain dalam PLTSa tersebut yaitu Perpres No. 35 Tahun 2018 sebenarnya reinkarnasi dari Perpres No. 18 Tahun 2016 yang telah digugat oleh Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah pada tahun 2016 dan Perpres 18 Tahun 2016 tersebut dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dokumen ini yang harus dipelajari atau diteliti oleh KPK.
Memang pemerintah sepertinya tidak mati akal dan sangat bernapsu untuk tetap membangun PLTSa, walaupun nyata salah tapi tetwp saja dijalankan paksa. Termasuk rencana adendum Perpres No. 35 Tahun 2018 tersebut untuk menambahkan beberapa kabupaten dan kota seperti Lampung, Malang dan lainnya.
Termasuk bukti ambisi pemerintah dengan keluarnya Permen LHK no. P. 24 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Macam-macam saja karena Permen LHK itu hanya bersifat rekomendasi untuk di follow up oleh Menteri Keuangan.Â
Seharusnya KPK melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atas progres Perpres No. 35 Tahun 2018 di 12 kabupaten dan kota yang tersebar di Indonesia, dimana sampai tahun 2020 ini sudah beberapa PLTSa yang terbangun belum menghasilkan listrik, termasuk PLTSa Merah Putih Bantargebang yang dibangun oleh BPPT bersama Pemprov. DKI Jakarta.
Semua pembangunan PLTSa yang sudah berjalan tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang valid, seperti dokumen amdal dan yang pasti PLTSa dari 12 Kota tersebut melanggar UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Termasuk diduga terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan keluar dari azas manfaat dalam pengelolaan sampah.
Surabaya, 2 April 2020
