Parah, Indonesia Belum Sistematis Menangani Sampah

Padahal PLTSa tersebut sudah diresmikan pengoperasiannya sejak bulan maret tahun 2019 dengan anggaran sangat besar sekitar Rp. 900 M. 

Juga masih banyak masalah dan permasalahannya belum beres, seperti amdal, tipping fee, dan ketidaksiapan PLN untuk membeli listriknya. Terkesan proyek ini dikerjakan secara terpaksa tanpa memikirkan azas manfaat.

Baca juga:
BPPT Hadirkan Inovasi PLTSa Merah Putih Bantargebang, Solusi Atasi Timbunan Sampah di Kota Besar
Proyek Pembangkit Listrik dari Sampah Bantargebang Habiskan Rp.900 Miliar

Pembangunan Pilot project PLTSa Merah Putih Bantargebang milik Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berlangsung dalam waktu cepat yakni kurang satu tahun, sejak ground breaking pada tanggal 21 Maret 2018 sampai peresmian tanggal 25 Maret 2019.

Setelah sebelumnya di Sunter Jakarta Utara yang gagal, ahirnya TPST Bantar Gebang menjadi lokasi pilot project PLTSa yang merupakan proyek kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pemprov DKI Jakarta dengan kapasitas 100 ton/hari, PLTSa direncanakan menghasilkan output listrik hingga 700 kW/jam. 

Inovasi teknologi PLTSa dalam pengelolaan sampah khususnya di perkotaan merupakan wujud ambisius pemerintah yang diperankan oleh BPPT dalam rangka mendukung  pencapaian target pembangunan berkelanjutan. 

Ternyata hanya isapan jempol saja. Karena sampai sekarang tidak mampu beroperasi sesuai harapan.

Target Indonesia Bebas Sampah Molor

Sebagaimana yang telah dicanangkan sendiri oleh Pemerintah cq: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 21 Februari 2016 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.

Dimana pada saat itu pula dicanangkan kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) yang juga menemui banyak resistensi. Karena dana KPB ini belum diketahui kemana rimbanya dana itu. 

Juga beberapa bulan kemudian diganti lagi nama programnya dari KPB ke Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Semua ini pertanda oknum birokrasi bekerja serampangan yang tiba masa tiba akal.