Presiden Jokowi Harus Kendalikan Solusi Banjir se-Jabodetabekjur

Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana
Mungkin Tuhan mulai bosan
Melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga
dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan
Bersahabat dengan kita

Penggalan bait lagu berjudul "Berita Kepada Kawan" yang diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi dan penulis lagu lagendaris Ebiet G Ade pada tahun 1978.

Ebiet menulis lagu itu setelah bencana gas beracun di Dataran Tinggi Dieng. Kini, lagu tersebut begitu pas menggambarkan bencana banjir Jakarta awal tahun 2020.

Baca tanda zaman demikian pula pesan Nabi Muhammad Saw. Gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, kebakaran dan lainnya merupakan bala tentara Tuhan Ymk turun memberi peringatan pada manusia ciptaan-Nya agar bisa memaknai hidup dengan tidak semena-mena memperlakukan bumi dan isinya.

Prihatin dan turut berduka pada keluarga korban atas adanya banjir Jakarta dan sekitarnya tepat diawal Januari 2020 ini yang sungguh maha dahsyat. 

Tapi yakinlah bahwa semua itu memiliki makna positif. Kegagalan atau kesusahan itu pasti baik, sementara kesuksesan belum tentu baik.

Baca juga: Jokowi: Upaya Pengendalian Banjir Jakarta Terhambat Sejak 2017
Banjir Kiriman Diprediksi Rendam 13 Kelurahan di Jakarta, Ini Daftarnya

"Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana" Presiden Jokowi.

Banjir Jakarta sebagai Peringatan Keras

Sungguh dahsyat banjir Jakarta yang terjadi di awal tahun 2020 dan bisa jadi merupakan banjir yang terhebat serta mengalahkan banjir tahun-tahun sebelumnya. 

Teguran besar dari Tuhan Ymk supaya manusia bisa sadar sebagai khalifah di muka bumi, agar terus merawat dan menjaga segala ciptaan-Nya. Karena memang Tuhan menciptakan bumi dan isinya untuk manusia. Dimana manusia merupakan ciptan-Nya yang paling sempurna. Masihkah kita ingkari ? 

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. Hujan yang mengguyur Jakarta pada 1 Januari 2020 kemarin ternyata memecahkan rekor dalam seperempat abad terakhir. Curah hujan tahun baru kemarin adalah yang tertinggi sejak 1996, Kamis (2/1/2020).

Mari semua komponen introspeksi, mungkin sangat besar kesalahan ini dalam mengurus sumber daya yang ada. Diakui bahwa kita tidak pandai bersyukur atas nikmatnya. 

Terlalu fulgar kita berbuat tamak dan serakah duniawi. Selama ini pula kita mendzalimi diri dengan merusak lingkungan dan bumi tempat berpijak.

Sesuka hati membuang sampah, membabat hutan, ekploirasi tambang mineral, mengeruk pasir di sungai dan laut dengan seenaknya, atau setidaknya kita tidak taat dalam mengelola lingkungan dan lain kegiatan merusak bumi demi pemenuhan ambisi kekuasaan dan materi belaka.

Semua aktivitas merugikan tersebut harus diahiri minimal mengurangi dengan cara tingkatkan pencegahan lebih kepada hanya menanti musibah datang baru kebingungan dan saling tohok menohok, saling menyalahkan satu sama lainnya.

Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita yang seenaknya di eksploitasi hanya untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi semata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Hentikan pemanfaatan sumber daya yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek. Bumi ini untuk generasi berikutnya, untuk anak-cucu kelak.

Solusi Banjir Ibu Kota Negara

Menemukan solusi tentu sebelumnya harus menemukenali masalahnya lalu mengakui kelemahan dan kesalahan itu sendiri. Itu merupakan kunci menyelesaikan sebuah masalah. 

Jangan salahkan alam, tapi yang salah adalah kita manusia yang diberi akal dan kewenangan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengatur dan mengelolanya dengan baik dan jujur. Agar kehidupan ini berkesinambungan. Tapi kita banyak lalai.

Ilmuwan dari University of New South Wales, Markus Donat, pada 2016 sudah memprediksi hujan ekstrem yang terjadi atas hasil risetnya yang ia kumpulkan dari data curah hujan dari 1951 hingga 2010. Hasilnya, pemanasan global membuat curah hujan semakin meningkat dari satu hingga dua persen per dekade. Sumber di "Hujan Ekstrem dan Banjir Awal Tahun 2020" 

Menyambung opini penulis pada lapak Kompasiana "Bangun Sumur Resapan Se-Jabodetabek, Solusi Absolut Banjir Jakarta" dan untuk menghindari saling sorot antara pemerintah pusat dan daerah atau antara daerah bertetangga se-Jabodetabek mengenai sumber datangnya air dan antisipasi banjir. Perlu segera Presiden Jokowi mengambil alih kendali untuk mengatasinya.

Presiden Jokowi harus turun gunung untuk mencegah debat kusir antar elit pusat dan daerah dengan masyarakatnya tentang siapa berbuat apa. Jangan biarkan polemik tersebut berkepanjangan. Akhirnya, tidak satupun solusi tercipta. Harus segera menciptakan sebuah solusi stratejik.

Mengatasi masalah banjir dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi ke depan terhadap serangan banjir yang sudah menjadi rutinitas kedatangannya setiap tahun di Jakarta. Butuh sumber daya (baca: pendanaan) yang tidak sedikit. Termasuk butuh dukungan partisipasi aktif masyarakat secara total dan bergotong royong antar daerah.

Presiden Jokowi perlu memberi komando kepada Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) untuk membuat perencanaan terstruktur, massif dan komprehensif mengatasi banjir se-Jabodetabekjur.

Hal ini merupakan tugas bersama ketiga Pemerintah Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melalui BKSP Jabodetabekjur dalam urusan utilitas.

Selain masalah banjir, juga masalah sampah, kemacetan, transportasi, perumahan dan lainnya.

Alternatif selain melalui BKSP, bisa dengan bantuan para ahli lainnya untuk membentuk "Tim Kerja Anti Banjir Jabodetabekjur" di bawah kendali langsung Presiden Jokowi, melakukan perencanaan strategis untuk pendataan segala sektor yang akurat dan rencana aksi dengan menyiapkan terlebih dahulu dokumen suprastruktur untuk membangun infrastruktur pencegahan banjir se-Jabodetabekjur.

Selama ini terjadi kekeliruan dalam mengatasi masalah banjir Jakarta karena tidak full melibatkan seluruh wilayah penyangga Jakarta. Jakarta tidak bisa hidup tanpa daerah-daerah yang menopangnya yaitu Bodetabekjur dan begitupun sebaliknya.

Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) sekaligus memiliki sumber dana yang besar dan kuat. Harus menjadi penopang pembiayaan, agar meringankan beban daerah penyangganya. 

Daerah se-Jabodetabekjur harus kompak bersatu untuk mengatasi banjir dan masalah kemanusiaan lainnya yang timbul dari efek kebijakan pembangunan dan geliat sosial dan ekonomi Jakarta.

Baca juga: Jokowi: Banjir Ini karena Kerusakan Ekologi dan Kesalahan Kita
Bangun Sumur Resapan Se-Jabodetabek, Solusi Absolut Banjir Jakarta

Strategi yang harus dibangun oleh pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) se-Jabodetabekjur adalah sebagai berikut:

Pertama: Buat peraturan daerah (perda) secara lokal kabupaten dan kota bersinergi dengan pola regionalisasi manajemen atau bila perlu terbitkan Perpres tentang pencegahan banjir dan sampah secara terpadu. Biar lebih serius dan fokus untuk dilaksanakan antisipasi dini.

Kedua: Pembuatan sumur resapan untuk seluruh perumahan pribadi yang memiliki ruang yang dibiayai oleh pemerintah dan pemda melalui subsidi Pemprov. DKI Jakarta. 

Jangan di proyekkan, tapi serahkan kewenangan pembangunannya kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bersama warga setempat. Biarkan mereka merencanakan dan melaksanakannya. Hanya difasilitasi saja.

Ketiga: Segera laksanakan amanat Pasal 13 dan 45 UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Masing-masing kawasan sumber timbulan wajib mengelola sampah. 

Jangan main-main urus masalah sampah. Sampah ini sangat krusial sifatnya. Bisa membunuh bila diabaikan, tapi sebaliknya menjadi manfaat dan berkah bila dikelola dengan baik dan benar.

Pemerintah dan Pemprov. DKI jakarta agar berhenti berwacana dan bersandiwara untuk bangun PLTSa di Sunter dan Bantargebang, itu semua omong kosong saja karena akan mematikan industri daur ulang. Segera laksanakan perintah Pasal 44 UUPS dengan membangun sanitary landfill di TPST Bantargebang. 

Banjir Jakarta dan sekitarnya ini juga sekaitan tidak jujurnya Pemprov. Jakarta dan daerah-daerah penyangganya dalam melaksanakan regulasi sampah. Terlalu banyak pembohongan publik dalam tata kelola sampah se-Jabodetabekjur. Tidak ada yang menjalankan regulasi sampah dengan benar dan konsisten.

Keempat: Persyaratkan semua pengelola kawasan publik, kawasan pasar/mal dan perkantoran untuk masing-masing membangun bak penampungan air dan/atau sumur resapan sesuai area yang dimiliki dengan biaya mandiri.

Kelima: Segera pemerintah dan pemda berpikir untuk membangun bak penampungan air di bawah plyover, median jalan, pedestrian atau trotoar dan penampungan air dibawah jalan raya (struktur seperti buat jembatan) dengan struktur perpipaan untuk peresapan dipasang pada sisi kiri dan kanan.

Keenam: Setiap kabupaten dan kota se-Jabodetabekjur membangun waduk yang disertai dengan pembangunan hutan kota dengan menerbitkan terlebih dahulu perda perlindungan air dan pohon. Biar ada instrumen hukum yang mengawalnya.

Ketujuh: Perlu Kolaborasi dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam kelola lingkungan dan sampah. Sistem manajemen lingkungan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, khususnya masalah air, pohon dan sampah.

Regulasi yang ada harus dijalankan dengan baik, terstruktur dan masif. Jangan hanya menjadi pelengkap pustaka, tapi sangat penting dijalankan.

Masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek. Baik yang tinggal di perkampungan, komplek mewah atau daerah pinggiran kota serta pedesaan dan dusun. Semua punya tanggung jawab yang sama terhadap Lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Janganlah saling menyalahkan dan mari bersama dalam satu ikatan persaudaraan untuk menata dan membangun Indonesia menuju kedamaian abadi yang sejahtera, adil dan makmur.

Mari bersama merawat bumi. Sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, menjaga dan memelihara bumi merupakan tanggungjawab kita bersama.

Bone, 3 Januari 2020