Sekolah Rakyat: Akselerasi Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Republik Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Program ini diposisikan sebagai upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem---sekaligus mereduksi kemiskinan antargenerasi.

Landasan Hukum dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Program ini digalakkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya koordinasi yang sinergis agar 63 lokasi tahap pertama dan 37 lokasi tahap kedua siap dibuka pada Juli. 

Ia juga meminta keterlibatan aktif BUMN seperti PLN dan Telkom untuk menyediakan listrik dan internet di lokasi sentra Kemensos yang difungsikan sementara sebagai sekolah rakyat.

Skala dan Strategi Implementasi

Awalnya, target utama adalah 100 sekolah rakyat yang dibuka serentak pada Juli 2025. 

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa 65 lokasi saat ini tengah direnovasi dan lebih siap digunakan untuk tahap pertama, sedangkan sisanya akan dipersiapkan secara bertahap sepanjang tahun. 

Presiden melalui Menteri Sosial juga berencana membangun 200 sekolah dalam jangka panjang: 100 di antaranya dibiayai APBN dan 100 lagi melibatkan peran swasta.

Dari sisi target pembelajaran, pemerintah merencanakan 396 rombongan belajar untuk tahap pertama, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan estimasi 9.780 siswa dari keluarga dalam desil 1--2 pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan Dapodik. 

Satu sekolah rakyat dirancang untuk memiliki sistem asrama dan kapasitas minimal 1.000 siswa agar intervensi sosial dan pendidikan bisa dilakukan secara intensif.

Infrastruktur Sementara dan Permanen

Untuk mempercepat pelaksanaan, sebagian sekolah rakyat tahap awal akan memanfaatkan fasilitas milik Kemensos seperti sentra pelayanan, balai, politeknik, dan kampus perguruan tinggi. 

Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan permanen seluas minimal 8,5 hektar per sekolah agar keberlanjutan jangka panjang dapat terjamin. 

Beberapa daerah telah merespons cepat, misalnya Bupati Situbondo yang menyediakan 6 hektar lahan dan memanfaatkan aset daerah sebagai lokasi permanen.

Rekrutmen Guru PPPK untuk Mutu Pengajaran

Penanganan tenaga pendidik dilakukan melalui pembukaan 1.554 formasi guru PPPK oleh Kemensos. 

Guru yang direkrut harus memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan lolos seleksi ASN PPPK tahun 2024. 

Proses seleksi berlangsung pada pertengahan Juni, dengan pengumuman akhir diperkirakan 30 Juni 2025, dan pengangkatan guru sebagai ASN PPPK dilakukan pada Juli---bertepatan dengan peluncuran program. 

Kemendikbud memastikan bahwa guru-guru ini bersifat tambahan, bukan hasil redistribusi dari sekolah lain, sehingga tidak mengganggu sistem pendidikan yang sudah ada.

Anggaran dan Pendanaan Kolaboratif

Untuk tahap awal, pembangunan 53 sekolah diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun (setara dengan Rp100 miliar per sekolah). 

Bila target 100 sekolah direalisasikan tahun ini, maka alokasi dana APBN bisa mencapai Rp10 triliun. 

Pemerintah juga merancang model pendanaan kolaboratif, dengan menggandeng sektor swasta untuk pengembangan 100 sekolah tambahan guna mencapai total 200 sekolah rakyat.

Dukungan Publik dan Penerimaan Program

Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7--12 April 2025 mencatat bahwa 94,4 persen masyarakat menyetujui program ini. 

Bahkan 83,9 persen responden percaya bahwa Sekolah Rakyat efektif dalam menurunkan angka putus sekolah dan tingkat kemiskinan. 

Meskipun dukungan publik sangat tinggi, beberapa catatan muncul terkait perlunya peningkatan sosialisasi teknis kepada masyarakat agar informasi mengenai tata kelola, kriteria penerimaan siswa, dan mekanisme layanan dapat dipahami secara utuh.

Tantangan Eksekusi Realistis

Beberapa tantangan utama masih harus diatasi menjelang peluncuran. 

Pertama, realisasi target pembukaan 100 sekolah pada Juli terancam molor karena baru 65 lokasi yang masuk tahap renovasi aktif. 

Kedua, penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik dan internet di lokasi terpencil menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah. 

Ketiga, proses rekrutmen guru harus tuntas sebelum tahun ajaran dimulai, agar siswa bisa langsung mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. 

Keempat, lahan permanen seluas 8,5 hektar yang menjadi syarat tiap sekolah rakyat masih belum seluruhnya disiapkan oleh pemerintah daerah. 

Terakhir, konsep pendidikan asrama perlu diawasi agar intensifikasi kapasitas tidak mereduksi mutu pembelajaran.

Visi Jangka Panjang: Indonesia Emas 2045

Presiden Prabowo menempatkan program ini sebagai fondasi utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. 

Sekolah rakyat diarahkan menjadi lembaga pendidikan inklusif berbasis asrama, dengan sistem multi-jenjang (SD--SMA), layanan penuh (makan, buku, seragam), dan kurikulum yang mendorong pembentukan karakter serta keterampilan hidup. 

Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga sosial-ekonomi. 

Beberapa siswa dari keluarga miskin akan didampingi hingga disediakan rumah layak huni, sebagai bagian dari intervensi terpadu.

ILUSTRASI - Sekolah Rakyat (Dokumentasi Pribadi/Diolah dengan Sistem Generative AI)

Dengan waktu peluncuran yang tinggal sebulan, program Sekolah Rakyat memasuki fase krusial. 

Keberhasilan peluncuran awal di 65 lokasi akan menjadi tolok ukur utama efektivitas sinergi antar-lembaga. 

Jika seluruh elemen---dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga pendanaan dan sosialisasi---dikelola dengan baik, maka Sekolah Rakyat akan melampaui sekadar janji politik. 

Ia berpotensi menjadi katalis transformasi pendidikan dan sosial yang nyata, menjangkau kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Melalui pendekatan yang inklusif, program ini tidak hanya memberi ruang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bermimpi, tetapi juga menyediakan alat untuk mewujudkannya. 

Sekolah Rakyat, pada akhirnya, bukan hanya proyek pendidikan. 

Ia adalah pernyataan negara bahwa keadilan sosial bukan utopia, melainkan komitmen yang bisa diwujudkan---satu anak, satu keluarga, satu generasi dalam satu langkah ke masa depan.