Haruskah Gibran "Nyalon" Wali Kota Solo 2020?

Nama Gibran Rakabuming memang sedang 'booming'. Ia sedang sibuk belajar berpolitik. Tapi haruskah putra tertua Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai walikota Surakarta tahun 2020? Itulah pertanyaan yang menghinggapi banyak orang. 

Bila kita tilik pertanyaan itu maka kebanyakan muncul dari orang luar kota Solo, maklum denyut nadi kota Batik ini kadang tertelan air Bengawan Solo. Tapi jika orang Solo yang bertanya, maka besar kemungkinan ia adalah orang tua, generasi 'old'.

Di kalangan orang tua di Kota Solo, --termasuk mereka di PDIP --  pada umumnya meragukan langkah Gibran atau bahkan banyak yang sinis. Gibran dianggap masih terlalu muda, 'nggege mongso' (mendahuluhi kehendak zaman).  Kalangan ini menilai sikap Gibran yang terlalu cepat.

Sikap kalangan PDIP di kota Solo yang menyangkan langkah Gibran menunjukkan bahwa elan partai banteng moncong putih ini terlalu cepat mapan, 'established', tidak ingin ada perubahan. Lihat sikap pimpnan PDIP Solo yang cenderung tidak bersahabat dengan langkah Gibran, tidak menerima pendaftaran ketika Gibran mau mendaftar sebagai calon walikota. Bahkan, menutup kesempatan Gibran. 

Di tambah lagi, pernyataan bernada ultimatum Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo bahwa DPP PDIP melanggar aturan jika memilih calon yang tidak diusulkan cabang. Langkah Gibran langsung menemui Megawati di Jakarta juga membuat Rudi meradang.

PDIP di kota Solo saat ini situasinya mirip dengan Partai Golkar pada masa-masa akhir Orde Baru tahun 1980-1990-an. Golkar pada waktu itu cenderung konservatif bukan karena suaranya merosot tetapi justru suaranya melambung tinggi sejak dikendalikan oleh Ketua Golkar Harmoko. Muncul berbagai kebijakan yang 'over acting' misalnya pagar warga harus dicat kuning, atau istilahnya adalah program kuningisasi.

PDIP Kota Solo tentu tidak sedemikian lapuk seperti Golkar di masa akhir Orde Baru, namun tanda-tanda ke arah sana sudah tampak. Kondisi ini justru terjadi ketika PDIP meraih kemenangan yang mengesankan dalam Pemilu legislatif 2019, dimana suara PDIP naik dan menguasai 30 kursi dari 45 kursi parlemen kota. Kondisinya mirip dengan Golkar waktu itu: mabuk kemenangan.

Konservativisme tampak ketika PDIP Solo kurang terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk maju dalam pemilihan walikota. Penjaringan calon walikota terkesan tertutup, kalau bisa masyarakat jangan banyak tahu dan... tahu-tahu kesempatan sudah tertutup dengan calon dari kandang sendiri yaitu Ahmad Purnomo (wakil Walikota Petahana) dan Teguh Prakosa (Sekretaris DPC PDI Solo).

Apakah mendahulukan kader sendiri buruk? Tentu tidak. Itu adalah sikap yang bagus. Purnomo dan Teguh adalah kader PDIP sendiri yang sudah mengabdi cukup lama. Dan apakah calon Purnomo dan Teguh akan menang? Besar kemungkinan akan menang, karena siapapun yang dicalonkan PDIP di Kota Solo sudah jaminan dia akan menang.

Sejak reformasi, Walikota Solo selalu di pegang PDIP. Ibaratnya, jika sandal jepit yang dicalonkan PDIP pasti menang. Jika di banyak daerah orang punya pilihan apakah partai A atau B, tapi di kota Solo pilihanya adalah partai A atau partai A dan A=PDIP.

Meskipun Rudi dan Purnomo dalam Pemilihan Walikota tahun 2015 menang, namun kemenagan ini diperoleh dengan suara kurang meyakinkan alias mengecewakan. Rudi-Purnomo hanya menang  60,39%. Bandingakan dengan suara Jokowi periode kedua 2010 yang menang  90% persen.