Akan tetapi, lembaga penghasil data juga berhak untuk tidak membuka seluruh data yang dimilikinya. Ada komponen-komponen tertentu yang tetap dirahasiakan, misalnya identitas responden. Tujuan kerahasiaan itu untuk menjaga independensi responden agar tidak dipengaruhi pihak lain.
Kembali pada peran kontrol publik, tindakan itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penyaji data memberikan hasil kerjanya secara obyektif, atau sesuai kenyataan, terbebas dari campur tangan pihak lain. Misal, penyaji data seperti BPS, sudah sepatutnya mengeluarkan data atas hasil pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena desain pihak tertentu yang ditujukan untuk memoles suatu kondisi.
Kontrol publik yang diakukan tentunya tidak sembarangan pula, harus dilandasi alasan yang kuat, disertai data pembanding yang akurat dari sumber yang tepat.
Dengan cara itu, kontrol publik bisa berfungsi dengan baik, penyaji data pun terdorong terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas informasinya. Â Â Â
Tuntutan Akurasi
Basis pengambilan kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah data. Sepertihalnya ketika BPS merilis laporan pertumbuhan ekonomi, laporan itu menjadi salah satu penentu arah kebijakan lainnya.
Bank Indonesia, misalnya, memutuskan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate dengan mempertimbangkan arah pertumbuhan ekonomi.
 BI Rate umumnya naik saat terjadi pertumbuhan yang terlalu cepat diiringi inflasi tinggi, begitupun sebaliknya. Rentetan berikutnya, ketika suku bunga acuan itu naik atau turun, industri perbankan akan menyesuaikan strategi bisnis mereka, dengan menaikkan atau menurunkan suku bunganya juga. Ketika suku bunga naik, maka akan terjadi kontraksi ekonomi, bunga kredit naik, yang konsekuensinya beban konsumen pun naik, begitupun sebaliknya.
Itulah ilustrasi rantai keterkaitan antara data dengan kebijakan bahkan dampaknya kepada masyarakat.
Data dan Kenyataan
Tentunya tidak tepat ketika menilai kondisi bangsa ini hanya dengan sekilas pandang. Kemiskinan memang masih mudah tertangkap mata, atau terjadinya pemutusan hubungan kerja di suatu perusahaan juga masih kerap terdengar.Â
