H. Joko Widodo banyak memberikan reaktualisasi kebijakan yang mengutamakam hilangnya pendidikan kapitalistik dengan program terbaik zonasi sekolahan, dimana warga bangsa yang memiliki anak dengan kondisi ekonomi miskin pun bisa menikmati kesetaraan di sekolah yang terbaik. Demikian pula setiap wahana Rumah Sakit dengan tipologi kelas miskin, sederhana maupun eksekutif pun semua wajib melayani program BPJS, kalau tidak maka ijin operasional bisa dicabut. Belum soal koruptor lintas partai politik, birokrat, pengusaha dan lain lain. Hubungan diplomasi dengan berbagai negara juga berjalan baik, serta nasionalisasi perusahaan tambang makin menguat hingga pembangunan infrastruktur pedesaan pun tak terpinggirkan oleh Joko Widodo, jadi sangat diperhatikan terlebih juga jalan jalan baru penghubung lintas kota/kabupaten, lintas propinsi hingga berbagai jalan tol dan jembatan serta bandara nasional dan internasional.
I. Maka dari itu, menatap Bapak Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto perlu dukungan, pikiran, jalan solusi serta doa terbaik seluruh lapisan rakyat Indonesia. Namun bila rakyat terus disibukkan dengan mempersoalkan Ijazah mantan Presiden RI Jokowi misalnya, maka hanya akan memperkuat konflik nasional dan cenderung adanya dugaan mendelegitimasi atau mengurasi suasana kewibawaan rezim Prabowo Subianto serta membuka peluang menggoyang daya kosentrasi publik terhadap masa Pemerintahan dan Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih adanya upaya mendongkel dan memaksa mundur Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI. Itulah realitas terpuruk dan jauh dari upaya memperbaiki situasi nasional, tetapi justru makin memperkuat konflik sesama warga bangsa dan melemahkan pelaksanaan Asta Cita secara komplementer dan integratif.
Guna menyikapi berbagai problem tersebut di atas, kami dari Gerakan Indonesia Terang (GIRANG) menyatakan sikap tegas progesif revolusioner :
1. Kepada YTH Kepala Polisi Republik Indonesia untuk segera menghentikan konflik dugaan Ijazah Jokowi antara Pro dan Kontra. Sebab langkah itu akan menghancurkan kosentrasi pelaksanaan Asta Cita dan upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil, makmur dan beradab di rezim Prabowo Gibran.
2. Kepada YTH MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia untuk segera menghentikan ujaran yang ingin mendongkel atau memaksa mundur oleh sebagian warga bangsa terhadap Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI, sebab tindakan itu tidak konstitusional dan bisa merusak iklim Demokrasi Pemilu yang telah berjalan dan resmi disyahkan.
3. Bahwasannya Presiden RI ke-6 dan ke-7 Joko Widodo telah selesai menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara Republik Indonesia. Keberadaan Joko Widodo juga sama seperti mantan Presiden sebelumnya yaitu SBY, Megawati, Abdurrahman Wahid, BJ Habibie, Soeharto hingga Soekarno yang mereka semua pasti punya kekurangan, kesalahan dan kelalaian tetapi juga meninggalkan banyak kebaikan, perjuangan dan kegigihan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menjaganya, mengampuni segala dosa dan kelalaian hingga memberikan pertolongan pada setiap warga bangsa untuk melanjutkan segala kebaikannya bagi bangsa dan negara.
4. Aksi mempersoalkan Ijazah Joko Widodo, mempersoalkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah merugikan rakyat banyak. Kosentrasi pemberantasan korupsi besar di negeri ini tertunda bahkan terlupakan; program Asta Cita makin kabur dan psikologi rakyat terkacaukan, tidak tenamg dan mengganggu stabilitas pertahanan kebangsaan; program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan melemah hingga kecerdasan menangkap konflik global untuk andil dalam gerakan perdamaian dunia guna menghapus penjajahan kemanusiaan terhempaskan manakala konflik dalam negeri tiada berkesudahan. Realitas ini seakan akan munculnya dugaan konspirasi nasional para koruptor, para politisi primordial yang hanya memikirkan kepentingan "elit politik" di tubuh oknum oknum partai politik tertentu dan sikap wawasan kebangsaan yang makin tertajam mundur dan terpuruk.
5. Hentikan aksi persoalkan Ijazah Jokowi, persoalkan Wapres Gibran. Lanjutkan pemberantasan Mega Korupsi/Korupsi Besar Besaran di negeri ini.
6. Dukung optimal dengan Gerakan Bela Negara bagi warga sipil serta tingkatkan sosialisasi Asta Cita termasuk dukung Gerakan Indonesia Menanam untuk keberlanjutan Ketahanan Pangan Nasional menuju hilangnya Stunting (Gizi Buruk), anak anak tidak kelaparan, beasiswa tetap jalan, supremasi hukum makin menguat serta netralitas konflik global dengan berkibarnya politik non blok.
Kami dari GIRANG siap mengawal POLRI, TNI, KEJAKSAAN, PENGADILAN dan MPR, DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Gibran hingga paripurna.
GIRANG telah sadar dan makin terbuka dengan sesama warga bangsa lainnya, bahwa perjuangan mewujudkan demokrasi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah memerlukan energi besar, daya jaringan yang meluas, solidaritas kebangsaan yang makin kokoh juga kebersamaan gotong royong ingarso sung tulodho, ing madyo mangun karso dan tutwuri handayani meski menjadi pola kejuangan nasional dengan menempatkan jer basuki mowo biyo melalui suro diro joyodiningrat, dening lebur pangestuti.
Etos gotong royong bersama rakyat tanpa membedakan suku, adat/agama, ras dan antar golongan apapun untuk selalu memperhatikan dengan keteladanan terbaik di depan, semangat bahu membahu dan menyadari akan lebih dan kurang dalam kebersamaan serta memberikan dorongan yang sportif dan selalu kreatif meraih jalan keluar (solusi) adalah metodologi berbangsa dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Semua itu bagi GIRANG harus mau berkorban dengan nyata, baik pikiran, ucapan, tulisan hingga tidak berat sebelah dalam keberpihakan. Sehingga kehebatan itu akan meraih keberhasilan, keemasan dan kehormatan manakala semua yang GIRANG lakukan pada kali ini untuk meraih derajat penghambaan di hadapan-Nya, Tuhan YME, Sang Pencipta Alam Semesta seisinya.
Jaga Indonesia Merdeka, tetap damai, kritis dan solutif bagi masa depan. Bersatulah. Jaga Persatuan Indonesia.
Merdeka...!!!
Kota Malang, Selasa, 29 April 2025
