Emas akan tetap emas sekalipun dibenamkan dalam lumpur. Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama, yang kini ingin dinamai BTP saja, belum lama ini (22/7/2019) menerima penghargaan Roosseno Award, sebuah penghargaan untuk peneliti dan tokoh Indonesia yang memberi inspirasi atas karya, kegiatan, dan semangat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, atau sosial humaniora.Â
Penganugerahan Roosseno Award ini telah dimulai sejak tahun 2011. Tokoh-tokoh yang pernah menerima Roosseno Award antara lain: B.J. Habibie, Franz Magnis Suseno, dll.Â
Sejak menjadi gubernur DKI Jakarta, BTP telah menjadi fenomena tersendiri di negeri ini. Sepak terjangnya yang tidak pernah terbayangkan telah membuat dirinya dihormati sekaligus dibenci banyak pihak.Â
Selama menjabat dia tidak pernah akur dengan mitra kerjanya, DPRD DKI. Kedua belah pihak sering "tidak sepakat" soal APBD.Â
Ahok sepertinya mencermati lebih dahulu draf ABPD sebelum disetujui. Dan mantan bupati Belitung Timur ini tidak segan mencoret mata anggaran dan alokasi dana yang dirasa tidak wajar atau tidak perlu.
Berkat ketegasan dan kejeliannya dalam menelisik kata demi kata yang tertera dalam draf APBD, Ahok berhasil mencegah lolosnya dana yang besarnya sekitar Rp 11 triliun. Dia menyebutnya sebagai "dana siluman" karena tidak jelas juntrungannya. Selain jeli dan tegas, ternyata BTP juga jenaka.Â
Demi membaca mata anggaran yang judulnya: DANA UNTUK MENYOSIALISASIKAN SK GUBERNUR, Ahok  mungkin tertawa terpingkal-pingkal, lalu menuliskan di draf itu: Pemahaman Nenek Lu! Hahahahai... Entahlah apa yang perlu disosialisasikan oleh para wakil rakyat itu di sini, dan besar anggaran pun miliaran rupiah.
Gebrakan BTP dalam rangka menyelamatkan uang rakyat dari kemungkinan bancakan oleh para oknum,  dan sekaligus menghemat penggunaan APBD, agaknya berpengaruh juga terhadap oknum-oknum yang selama ini tidak pernah mengalami hambatan dalam urusan APBD.Â
Mungkin gara-gara inilah relasi antara BTP dengan sejumlah oknum politikus Kebun Sirih tidak pernah akur. Mereka pasti lebih dongkol karena BTP menerapkan sistem E-budgeting dalam penganggaran untuk mencegah munculnya dana siluman.Â
Dan bagi oknum-oknum yang biasa bermain-main dengan dana rakyat, kebijakan baru BTP ini jelas menyakitkan, bagaikan diiris sembilu, kata sastrawan. Sampai di sini, BTP sangat layak menyandang gelar, atau dikenang sebagai "pemberantas korupsi".
