Perlakuan Israel terhadap monoritas yang menjadi penghuni di negara tersebut kembali dipertanyakan setelah terjadi pergeseran sayap kanan di Israel menjelang pemilihan bulan April kemarin dalam rangka pemilihan terhadap 120 anggota yang kelak jika terpilih akan menjadi anggota Knesset (Parlemen Israel) ke 21, dan dampaknya terhadap wilayah Palestina dan  seluruh dunia.
Penindasan yang dilakukan baik oleh warga Yahudi-Israel dan aparat Israel terhadap warga Palestina,umat Muslim,Yahudi-Etiopia,Yahudi-India,dan Yahudi-Arab telah menjadi lebih brutal dari waktu ke waktu.Sesuatu hal yang sangat disayangkan mengingat jutaan warga Yahudi menjadi korban diskriminatif dan rasisme oleh mayoritas di berbagai negara dimana mereka tersebar seperti contoh Aljazair,AS,India,Jerman,Etiopia tapi sayangnya melakukan hal yang sama terhadap minoritasnya,bahkan minoritasnya yang memilik agama yang sama.Pembersihan etnis, perampasan tanah, pembongkaran rumah, pendudukan militer,vandalisme terhadap kuburan minoritas, pemboman Gaza dan pelanggaran hukum internasional membuat Desmond Tutu berang sampai menyatakan bahwa perlakuan terhadap orang Palestina dan minoritasnya oleh Israel mengingatkannya pada apartheid, hanya saja lebih buruk.
Pekan lalu, sebuah pertemuan publik di Wina,Austria di mana aktivis2 kemanusiaan seluruh dunia dijadwalkan untuk berbicara dalam mendukung kebebasan Palestina, sebagai bagian dari Pekan Apartheid Israel global, dibatalkan oleh pihak museum yang menjadi tuan rumah acara tersebut - di bawah tekanan dari Dewan Kota Wina, yang menentang pergerakan internasional untuk melepaskan diri (Palestina-red) dari Israel.
Banyak tanda-tanda lebih lanjut dengan skala yang menkhawatirkan bahwa rasisme telah menjadi suatu hal yang normal bagi masyarakat Israel setelah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang di negara itu mendukung pelarangan partai-partai Arab dari pemilihan umum kemarin bulan April. Sebaliknya, jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil warga Israel yang mendukung pengucilan yang sama terhadap sebuah partai Yahudi meskipun itu adalah kelompok rasis ultra-kanan seperti Partai Otzma Yehudit yang berafiliasi dengan teroris Yahudi yang telah dianggap sebagai organisasi terlarang oleh AS
Sekitar 54 persen orang Israel mengatakan bahwa mereka setuju dengan keputusan Komite Pemilihan Sentral Israel untuk membatalkan pencalonan Ra'am-Balad --- daftar pemilihan gabungan dua partai Arab --- dan hanya 18 persen mengatakan bahwa mereka menentangnya.
Sebaliknya, survei oleh Yedioth Ahronoth, mengungkapkan bahwa hanya 38 persen yang meyakini pencalonan Michael Ben-Ari dari Otzma Yehudit - mantan pendukung rabbi supremasi Meir Kahanist - harus dicegah dari pencalonan. Sementara 28 persen responden mengatakan mereka tidak ingin kaum Kahanis - yang dikecam oleh banyak orang sebagai kelompok fasis - dicegah untuk ikut serta dalam pemilihan.
Komite Pemilihan Sentral Israel - badan yang mengawasi proses pemilihan negara dan terdiri dari Anggota Knesset  dari masing-masing partai politik - mengumumkan pekan lalu bahwa Ra'am-Balad akan dilarang berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang pada tanggal 9 April. Komite yang sama mengizinkan Kekuatan Yahudi untuk ikut serta dalam pemilihan.
Jajak pendapat yang dilakukan bulan ini dan digambarkan sebagai perwakilan dari berbagai bagian masyarakat Israel menunjukkan dukungan luas untuk keputusan tersebut. Hal ini juga cenderung dilihat sebagai tanda lebih lanjut dari meningkatnya normalisasi rasisme dalam masyarakat Israel. Hanya dua hari yang lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengakui bahwa Israel adalah rumah hanya untuk orang-orang Yahudi, mengabaikan warga negara Arab yang merupakan 20 persen dari populasinya. Komentar itu secara luas dikutuk sebagai dukungan terhadap apartheid.
Para simpatisan negara Israel juga bergabung dengan kecaman itu, menggambarkan pernyataan itu sebagai penyimpangan meskipun fakta bahwa Netanyahu mengutip undang-undang kebangsaan negara itu sendiri untuk mendukung klaimnya bahwa Israel adalah negara-bangsa untuk orang-orang Yahudi saja.
Dikenal sebagai "Hukum Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Bangsa Yahudi," RUU yang disahkan tahun lalu sekarang diabadikan dalam konstitusi negara. Para kritikus mengatakan itu secara efektif mengkodifikasi diskriminasi terhadap Palestina melalui pengakuan eksklusif hak-hak Yahudi untuk menentukan nasib sendiri di tanah Israel sambil menyangkal hak yang sama untuk Palestina.
Presiden Israel sendiri, Reuven Rivlin, berusaha menjauhkan diri dari pernyataan Netanyahu, tetapi jajak pendapat baru ini menunjukkan bahwa rasisme tidak hanya berurat berakar dalam masyarakat Israel, Hukum Dasar negara itu - yang merupakan hal terdekat dengan konstitusi - menghilangkan klaim apapun yang dikatakan oleh para pemimpin Likud (parpol Israel sayap-kanan) Â hanyalah sebuah penyimpangan.
