Manuver Elit, Memantik Nalar Publik

Muhadjir Effendi eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengganti Anies Baswedan di tiga tahun terakhir periode pertama Presiden Jokowi. Selama menjadi Mendikbud ia kerap membuat kebijakan yang memantik respon publik. 

Diantaranya yaitu full day school dan sistem zonasi. Full day school diterapkan agar siswa bisa berkegiatan di sekolah dari pagi jam 7 hingga sore jam 4. Berlangsung 5 hari, senin hingga jum'at sehingga sabtu dan minggu libur. 

Sebagian sekolah telah menjalankannya hingga saat ini. Namun beberapa masih menyesuaikan dan tidak sedikit yang menolak. Alhasil kebijakan ini belum dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

Selain FDS, sistem zonasi juga memantik gairah publik di bidang pendidikan. Sistem zonasi membuat penerimaan siswa baru harus mengutamakan yang terdekat jaraknya antara sekolah dan tempat tinggalnya. Tak hanya penerimaan siswa baru, belakangan penempatan tenaga pengajar juga mempertimbangakan hal tersebut. 

Ada yang merespon positiv dengan menyebut Indonesia tengah menjajaki pola pendidikan di Jepang, namun tak sedikit yang merasa terganggu dengan adanya perubahan tersebut. Pro kontra kebijakan Muhadjir selama menjabat sebagai Mendikbud cukup mengagetkan publik ketika ia diangkat sebagai Menko PMK di periode kedua Presiden Jokowi. 

UJIAN NALAR POLITIK BAGI PUBLIK

Penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf di periode kedua ini cukup mengejutkan publik. Begitu banyak bursa berseliweran, namun beberapa nama yang terpilih justru tak pernah terlintas di pikiran. Publik yang sempat terbelah saat pilpres, kini sekat cebong-kampret kian terkikis. 

Belakangan keduanya memunculkan ekspresi kekecewaan atas kesediaan Jokowi dan Prabowo untuk saling bersinergi bagi bangsa kedepan. Itulah politik, bersifat dinamis dan unpredictable. Kita bisa saja berasumsi, berspekulasi hingga melahirkan justifikasi-justifikasi atas buah pikiran kita sebagai pendukung. 

Namun elit memiliki nalar dan pertimbangan sendiri yang belum tentu mengakomodir atau bahkan berlawanan dengan keinginan para pendukungnya. Kedewasaan publik dalam politik tengah diuji dalam gelaran pemilu tahun ini. 

Yang jelas, ketidaksesuaian realitas dan keinginan ini jangan sampai membuat kita kehilangan harapan atas upaya memperbaiki bangsa kedepan. Kita harus memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi Jokowi-Ma'ruf beserta jajaran menterinya untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab. Tentunya bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.