Saling silang kekerabatan ini yang menjadi persoalan ketika seluruh posisi di isi hampir mayoritas mereka yang tidak mempunyai kemampuan manajerial, baik itu integral maupun hierarkis. Dalam bahasa komunikasi teori ini disebut dengan The Social Construction of Public Administration (SCoPA). Yaitu sebuah teori yang menyajikan gagasan konseptual yang lebih besar untuk memahami situasi, realita, usaha-usaha organisasi, desain sosial, tindakan dan perilaku dalam menjalankan administrasi.
Kebutuhan pemerintah untuk mengatasi problem-problem administrasi menuju reformasi birokrasi yang melambat, diganjal oleh sistem dalam penempatan sumber daya manusia yang penempatannya tidak berbasis kompetensi. Logikanya, ketika karpet merah dihamparkan untuk mereka tentu saja proses seleksi tidak lagi didasarkan pada tujuan mengatasi berbagai persoalan. Alih-alih membuat terobosan, posisi yang ditempati justru diperuntukkan memperkuat eksistensi generasi biru.
Ketidakseimbangan dalam organisasi pemerintah tidak terjadi oleh adanya suatu pembenaran; yaitu alasan kita sedang menghadapi krisis yang diakibatkan wabah. Melainkan karena masing-masing individu dalam generasi biru ini memiliki kemampuan yang minim dalam mengekspresikan kemampuan, terutama ketidaksabaran menampilkan eksistensi dirinya di hadapan publik sebagai bagian penting dalam pemerintahan. Padahal dari hiperrealitas yang ada, kemanjaan karena diberikan karpet merah ini justru mengakibatkan mereka tambah malas melakukan inovasi berbasis kemampuan.
Krisis yang disebabkan karena penempatan yang tidak mengacu pada kompetensi ini dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan sulit diatasi. Pemicunya adalah kelemahan top leader yang sudah lama dihinggapi pola-pola keberpihakan pada kekerabatan. Akhirnya berbagai kepentingan dari dalam dan luar ikut menyemainya.Â
Mayoritas kondisi ini terjadi pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Raja-raja kecil atau pengusaha, dengan komoditas yang dimilikinya mereka membuat citra. Diperparah sistem politik yang transaksional ketika pemilihan kepala daerah memberi peluang lebar raja-raja kecil ini terpilih. Bermodalkan komoditas dan ilmu bisnis otodidak yang tidak diimbangi dengan nalar akademis serta ilmu birokrasi berbasis SCoPA, memudahkan kelompok shadow government menjalankan peran mengendalikan kepemimpinan daerah secara otoritarian. Termasuk dalam hal penempatan pejabat pada struktur pelaksana birokrasi.
Mayoritas masyarakat transaksional, apalagi ketika pandemi ini berlangsung kurang memahami secara utuh pola-pola penguasaan mengapa krisis ekonomi dan krisis birokrasi ini terjadi lebih cepat dan mungkin akan semakin memburuk di waktu yang akan datang. Pemimpin berbasis citra ini tidak akan mengakui jika, yang memperparah krisis adalah pengelolaan pemerintahan yang menurut Max Weber disebabkan karena birokrasi tidak diisi oleh sekumpulan orang-orang yang memahami apa itu hierarkis, kinerja, keterampilan teknis, pemecahan masalah, inovasi, serta aturan-aturan yang melingkupinya.
Dalam teori kebenaran korespondensi (the correspondence theory of truth) yang mendalilkan bahwa; kebenaran terjadi karena adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan tidak lagi berlaku. Alih-alih, ketidakberesan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang, malah mampu mengkonstruksikan atau memutarbalikkan pemikiran awam, kalau itu adalah sebuah kebenaran.
Hasilnya? Suatu daerah akan dikendalikan oleh kelompok yang sama dari periode ke periode. Lalu ketika hegemoni ini terus dibangun, pengendalian terhadap manajemen dengan memakai standar acuan kedua dari teori distribusi normal-nya Gauss, yaitu; standar deviasi atau simpangan baku yang menjaga agar pemerintahan tetap on the track pada kaidah kemaslahatan, dipastikan akan lepas dari relnya. Dan itu menunggu waktu saja.
