Membandingkan Kebijakan Terkait Pangan (Beras) Antara Indonesia Dan Jepang

 

Membandingkan Kebijakan Terkait Pangan (Beras) Antara Indonesia Dan Jepang

Bagaimana dengan kebijakan harga, mulai dari harga sarana produksi, benih, pupuk, Obat-obatan pertanian, harga beras di tingkat petani hingga konsumen, kebijakan logistik, kebijakan impor, cadangan pangan, dan seterusnya ?

Baca juga: Menghadapi Krisis Beras, Antara Jepang Dan Indonesia

Pertanyaan ini menyentuh inti dari sistem ketahanan pangan yang sehat dan berkeadilan---yakni bagaimana negara mengatur harga dan distribusi dari hulu ke hilir. 

Mari kita bandingkan kebijakan harga dan logistik Indonesia vs Jepang dalam sistem pangan beras secara komprehensif:

1. Harga Sarana Produksi (Input: Benih, Pupuk, Obat-Obatan)

Indonesia:

• Benih: Sebagian disubsidi, tetapi distribusinya sering terlambat atau tidak merata.
• Pupuk: Disubsidi besar-besaran (Urea, NPK, SP36), namun stok dan distribusi sering bermasalah.
• Obat-obatan: Bebas dijual di pasaran, harga tidak dikontrol, seringkali mahal dan tidak efisien.
• Harga input berfluktuasi, tergantung pasokan dan distribusi.

Baca juga: Perbandingan Sistem Produksi Beras (Padi) di Indonesia dan Jepang

Jepang:

• Harga sarana produksi relatif mahal, tapi disubsidi langsung ke petani atau melalui koperasi.
• Petani membeli lewat JA (Japan Agricultural Cooperatives) dengan kualitas dan harga yang transparan dan stabil.
• Negara melindungi petani dari fluktuasi harga input.

Baca juga: Defisit Pangan Indonesia

2. Harga Beras di Tingkat Petani

Indonesia:

• Harga beras ditentukan oleh pasar, tapi pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
• Sayangnya, HPP sering tidak sesuai dengan biaya produksi, apalagi saat panen raya.
• Petani sering menjual saat harga rendah karena kebutuhan likuiditas dan tidak ada sistem penyangga.