Kapan Flexing Pejabat Publik Tidak Wajar?
1. Ketika Dilakukan di Tengah Krisis atau Kesulitan Masyarakat
Seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat. Jika mereka memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan saat rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi, bencana, atau krisis sosial, maka flexing tersebut menjadi tidak etis.
Contoh: Seorang pejabat daerah mengunggah foto sedang berlibur di luar negeri dengan fasilitas mewah, sementara daerah yang dipimpinnya sedang mengalami bencana banjir atau kelangkaan pangan.
2. Ketika Menggunakan Dana Publik atau Hasil Korupsi
Pejabat yang flexing menggunakan fasilitas negara atau dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menunjukkan penyalahgunaan wewenang. Ini bukan sekadar flexing, tetapi bisa masuk ke dalam kategori penyimpangan etika dan hukum.
Contoh: Seorang pejabat mengendarai mobil mewah yang ternyata dibeli menggunakan anggaran proyek pembangunan, atau memakai barang branded yang tidak sepadan dengan gaji resminya.
3. Ketika Bertujuan untuk Merendahkan atau Menciptakan Kesenjangan dengan Rakyat
Flexing menjadi tidak wajar jika dilakukan dengan maksud menunjukkan jarak sosial antara pejabat dan rakyatnya. Pejabat yang memperlihatkan gaya hidup mewah secara demonstratif bisa membuat masyarakat merasa ditinggalkan atau tidak dipedulikan.
Contoh: Seorang menteri menghadiri acara resmi dengan jam tangan miliaran rupiah dan berkata, "Masyarakat harus berhemat," tanpa menyadari bahwa ucapannya bertolak belakang dengan tindakannya.
4. Ketika Tidak Sesuai dengan Nilai Kesederhanaan dan Kepemimpinan yang Melayani
Pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam kesederhanaan dan kepemimpinan yang melayani. Jika mereka terlalu sering memamerkan kekayaan atau prestise pribadi, maka mereka gagal dalam menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Contoh: Seorang kepala daerah sering memamerkan koleksi barang mewahnya di media sosial, tetapi tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap program sosial atau pembangunan daerahnya.
5. Ketika Tidak Memiliki Kontribusi yang Seimbang untuk Masyarakat
Flexing akan semakin tidak wajar jika seorang pejabat lebih sibuk menunjukkan pencapaian pribadi daripada memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kepemimpinan seharusnya diukur dari hasil kerja, bukan dari simbol kemewahan.
Contoh: Seorang pejabat sering memamerkan prestasi pribadi, seperti penghargaan atau fasilitas VIP, tetapi dalam realitasnya, kebijakan yang dibuat tidak berdampak positif bagi masyarakat luas.
