Berdasarkan sumber-sumber yang ada, orang-orang Tionghoa diketahui sudah sejak lama memasuki wilayah Nusantara untuk menjalin hubungan perdagangan dan juga sebagai bagian politik luar negeri kerajaan-kerajaan yang berada di Tiongkok dan Nusantara. Untuk wilayah Kalimantan Barat, masyarakat dari Tionghoa ini sudah menjadi bagian dari penduduk atau etnis yang mendiami wilayah ini sejak lama. Interaksi sosial yang terjalin begitu lama dengan penduduk asli Kalimantan Barat yaitu suku Dayak, membuat orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian dari masyarakat yang mendiami Kalimantan Barat. Akulturasi kebudayaan tidak dapat lagi dihindari dari bagian kehidupan orang-orang Dayak dengan orang-orang Tionghoa. Tidak hanya itu, mereka juga berbaur dengan suku-suku lain yang mendiami Kalimantan Barat seperti Melayu, Bugis dan Jawa.
Pada tahun 1963 ada suatu pemikiran masyarakat Cina untuk ikut serta berperan dalam dunia perpolitikan. Mereka memiliki peran dalam berbagai organisasi politik. Bentrokan antara Indonesia dengan Malaysia menyebabkan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dijadikan sebagai pangkalan militer untuk menghadapi segala kemungkinan perang antara Indonesia-Malaysia. Indonesia menugaskan para sukarelawan untuk berjaga di area perbatasan. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan PGRS-Paraku (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang pada masa itu terhimpit dua kekuatan besar yaitu Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya mereka yang tergabung dalam keanggotaan PGRS-Paraku merupakan mayoritas masyarakat Cina Sarawak yang berpaham komunis. PGRS-Paraku memihak Indonesia sebagai sekutu melawan Malaysia karena Indonesia yang pada masa itu dianggap memiliki satu prinsip dengan pergerakan tersebut menerapkan paham komunis. Pada kenyataannya PGRS-Paraku dalam cita-cita politiknya sangat bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Tetapi dikarenakan kondisi Indonesia yang membutuhkan banyak dukungan terkesan menerima sementara pergerakannya lebih bersifat kepada makar.
Integrasi kemudian dijalin pihak Indonesia dengan Malaysia dibawah kepemimpinan baru yaitu Rezim Soeharto. Segala hal yang berbau komunisme dilarang di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Hal ini berdampak pada pemberantasan PGRS-Paraku yang pada awalnya bersama-sama dengan Indonesia dalam melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Pemerintah mengirimkan pasukan militer ke Kalimantan Barat untuk memberantas PGRS-Paraku yang beroprasi di pedalaman Kalimantan Barat. Militer kemudian melaksanakan siasat untuk mengasingkan PGRS-Paraku dengan memindahkan masyarakat Cina dari pedalaman ke pesisir dengan tujuan untuk mengecilkan pergerakan PGRS-Paraku. Militer juga memberikan provokasi kepada orang-orang Dayak untuk bekerja sama dalam menumpas PGRS-Paraku. Siasat demi siasat dilakukan agar orang dayak mau bergabung bersama militer hingga akhirnya terjadi pembunuhan beberapa orang Dayak yang diduga pelakunya adalah PGRS-Paraku.
Kondisi ini tentunya menyulut kemarahan orang-orang Dayak sehingga akhirnya mereka bergabung dengan militer dalam pemberantasan PGRS-Paraku. Terjadi sebuah perperangan yang disebut peristiwa Mangkok Merah. Mangkok merah merupakan salah satu cerita dari sekian banyak cerita tentang kekuatan supranatural suku Dayak. Mangkok merah memiliki berbagai makna, ada makna yang disebut sebagai kata benda atau sebagai sebuah ritual dan kegiatan. Sebagai sebuah ritual, mangkok merah memiliki kaitan dengan kegiatan perang. Mangkok merah juga merupakan simbol dimulainya peperangan. Ada dua makna dari mangkok merah, jika didalam mangkok tidak berisi darah artinya pemberitahuan akan ada bahaya tetapi jika mangkok di dalamnya berisi darah berarti pemberitahuan siap perang.
Pemberontakan pecah pertama kali pada tanggal 14 Oktober 1967 di Taum, selatan Sanggauledo. Penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang dari suku Dayak ini dinamakan demonstrasi. Istilah halus ini membenarkan bahwa adanya keterlibatan militer di dalamnya. Pada awalnya pemberontakan ini dilaksanakan dengan tertib, mereka hanya mengambil barang yang ada di toko-toko yang dimiliki oleh orang Tiongkok dan setelah itu tidak dijarah tetapi dihancurkan saja. Mereka melakukan pemberontakan dengan tertib dikarenakan sebelumnya masyarakat Dayak dan etnis Tiongkok mempunyai hubungan baik. Tetapi keadaan berubah ketika para pemuda etnis Tiongkok balik menyerang dan peperangan pun tidak dapat di hindarkan. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja para masyarakat Tiongkok mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Peristiwa ini mengakibatkan paling tidak 3.000 korban tewas terbunuh di pedalaman dan sekitar 4.000 korban tewas di pengungsian karena mereka yang mengungsi terjangkit penyakit dan menderita kelaparan serta kekurangan gizi. Kondisi semakin membaik ketika bantuan berdatangan dari berbagai kalangan yang diantaranya adalah Palang merah Internasional dari PBB, kelompok perlindungan gereja dan perkumpulan marga Cina di Pontianak dan daerah sekitarnya. Peristiwa Mangkok Merah juga memberikan efek kepada kondisi ekonomi-sosial yang berdampak buruk pada awal masa kepemimpinan rezim Soeharto.
