Ini baru tahun 2021 masih ada 3 tahun lagi buat persiapan 2024, masih sangat banyak dan panjang waktu untuk membuat acara tentang penguatan dan soliditas pemilu 2024. Seakan akan acara tersebut dipaksakan untuk memenuhui agenda dan strategi yang telah dibuat.
Sang Putri Mahkota yang notabene mejadi pusat perhatian bahkan sangat irit bicara pun begitu juga dengan Sang  Ketua Umum. Yang bersuara lantang justru ketua DPDnya saja. Hal ini tentunya bisa dianggap keanehan. Kalaupun misalnya partai melihat tindak tanduk kadernya yang keluar dari batas batas garis partai, toh semestinya dipanggil secara internal, diperingatkan.
Untuk sekelas gubernur dan mempunyai elektabilitasnya tinggi. Jelas yang menegur bukan level ketua DPD, tetapi harusnya level Ketua Umum. Diamnya Ketua umum memang bisa mengindikasikan banyak hal, termasuk di dalamnya sedang mengamati dengan seksama bagaimana strategi ini dijalankan.
Untuk dapat menajawab apakah ini benar benar rivalitas atau hanya strategi PDI P semata maka, tidak bisa sekarang untuk menjawabnya, pastinya Sang King Maker sudah menetapkan "milestone" yang harus dicapai. Misalnya ; beberapa waktu tak lama lagi dilihat elektabilitasnya bagaimana? Kalau ternyata semakin meningkat berarti strategi itu berhasil.
Bisa juga pada akhirnya Sang Putri Mahkota sebelum 2024 menggantikan Ketua Umum yang sekarang. Lalu pada detik-detik akhir menjelang pendaftaran pilpres menyerahkan tiket kepada Sang Gubernur.Â
Hal itu tentunya sangat berdampak positif baik kepada Partai ( PDIP dianggap partai yang mendengar suara rakyat, Sang Putri Mahkota yang sekarang naik menjadi Ketua Umum dianggap mewarisi kearifan dan kebijaksanaan Sang Ibu, bagi Sang Gubernur yang telah mengantongi tiket, tentunya lebih percaya diri lagi karena elektabilitasnya memang sudah tinggi sebelumnya),bahwa semua happy ending adalah tujuannya.
Sekali lagi bicara politik seperti di dalam labirin dengan banyak pintu kemungkinan yang bisa dibuka. Entah bagaimana prosesnya kadang kita cuma paham setelah ditentukan siapa yang menang dalam pilpres dan siapa saja yang berada di sampingnya.
Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh yang berpolitik di Indonesia khusunya para elite-elite partai. Betul bahwa para pemimpin yang memperoleh tiket lewat partai (baca : petugas partai) tidak boleh merasa lebih hebat dan lebih hebat dari partai yang menauinya, tetapi partai politik juga tidak bisa semau hati dan semena semana terhadap pemimpin yang dipilih orang rakyat. Karena jika partai politik tidak mendengar suara rakyat hanya mengurusi kepentingan golongan elitenya sendiri, lambat laun pasti akan ditinggalkan para pemilihnya. Partai tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat yang diwakilinya.
Salam poliTIKUS
