Merananya Bogor Barat Menunggu Dicabutnya Moratorium Daerah Otonomi Baru

Pernah ke daerah Bogor Barat di hari Sabtu atau Minggu? Anda akan merana, jarak tempuh 6-7 Km kadang/sering ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam. Apalagi kalau ada kecelakaan menambah panjang penderitaan.  Pernah terjadi mobil pembawa bahan kimia terguling, dan kejadiannya di hari Sabtu saya pulang sehabis mengantar istri pemantapan, pulang jam 4 sore sampai di rumah jam 11 malam, padahal hanya menempuh 7 km., berarti 1 km ditempuh selama 1 jam.  Dalam kondisi normal dan kendaraan tidak dibawa ngebut hanya membutuhkan waktu 20-30 menit saja.

Daerah Bogor Barat sudah lama diusulkan untuk menjadi daerah otonom baru (DOB).  Ada 14 kecamatan yang rencananya masuk ke dalam DOB Kabupaten Bogor Barat, yaitu Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin. Ke-14 kecamatan itu memisahkan diri dari Kabupaten Bogor sebagai wilayah induk yang sekarang terdiri atas 40 kecamatan.

Salah satu Perguruan Tinggi yang masuk ranking dunia ada di Dramaga yaitu IPB.  Nah titik kemacetan ini sering terjadi mulai dari IPB, padahal kondisi saat ini di IPB sendiri tidak ada pembelajaran tatap muka.  Kondisinya memang sudah sangat parah, jalan yang lebarnya tidak bertambah, sementara kendaraan terus bertambah, tumbuhnya perumahan-perumahan baru di Bogor Barat, banyak pusat keramaian tumbuh di Bogor Barat seperti rumah sakit, sekolah-sekolah baru.

Jalan menuju Bogor Barat adalah jalan utama menuju daerah Banten melalui Rangkas Bitung yang berbatasan dengan Kecamatan Jasinga di Kabupaten Bogor.  Dulu sebelum ada tol, untuk menuju wilayah Banten selain melalui Parung, juga melalui Dramaga.  Dari dulu daerah ini adalah daerah yang ramai, jalan raya selama 24 jam juga hidup.

Di Bogor Barat banyak tumbuh industri pariwisata, Geopark Pongkor, Kampung Wisata Cinangneng, Gunung Salak Endah, Prasasti Batu Tulis Ciaruteun, Perkebunan Teh Cianten, Rumah Pohon Pabangbon Leuwiliang.  Tempat ini setiap akhir pekan sangat ramai dikunjungi.  Keramaian bertambah karena penduduk lokal yang bekerja di daerah perkotaan pulang ke kampungnya masing-masing.

Beban Jalan Bogor Barat

Kemacetan Minggu, 8 November 2020 (koleksi pribadi)

Untuk menuju daerah Bogor Barat banyak angkot tersedia, termasuk jalur masuk ke daerah-daerah yang tadinya tidak ada angkot.  Dulu beban jalan utama Bogor Barat dilayani angkot Bogor- Jasinga, Bogor – Leuwiliang, dan Bogor – Ciampea.  Sekarang menuju daerah masuk yang tadinya dilayani ojek, sekarang ada angkot langsung, sehingga hampir tiap pagi terjadi keadaan diam atau stagtanasi di tiap pertigaan, selain kondisi jalan kecil dan semakin banyaknya kendaraan pribadi.

Selepas Dramaga IPB, pertigaan pertama yang dijumpai adalah Cihideung Cibanteng, lumayan menyebabkan macet karena ada perumahan di dalamnya.  Kemudian pertigaan berikutnya adalah Cibanteng Proyek, ke arah ini ada angkot yaitu Bogor - Situ Daun, ini juga jalan akses untuk menuju Kampung Wisata Cinangneng.  Ada kolam renang untuk umum dan juga perumahan.

Pertigaan berikutnya Cinangneng, ke arah ini juga ada angkot langsung dari Bogor yaitu Bogor - Tumaritis, banyak villa milik warga Jakarta dan perumahan juga bisa menuju tempat wisata Gunung Salak Endah.

Selanjutnya akan bertemu dengan pertigaan Ciampea, inilah jalan pemisah yang menuju ke Ciampea dengan yang menuju Leuwiliang atau Jasinga.  Kemacetan sering terjadi di sini karena pertemuan dengan kendaraan dari arah Jakarta yang melewati Parung lalu masuk ke Atang Sanjaya.  Tidak jauh dari pertigaan Ciampea bertemu dengan pertigaan Cikampak-Bojong Rangkas.  Inilah titik akhir pertemuan angkot jalan utama, angkot yang masuk ke wilayah dalam yaitu angkot Bogor-Segok.

Jadi intinya angkot yang tadinya hanya tiga rute yang mengaspal di jalan Raya Bogor-Jasinga menjadi enam rute angkot.  Untungnya di pertigaan berikutnya yaitu Cibatok dan Cemplang angkotnya tidak ikut-ikutan ke arah Kota Bogor. 

Itu baru angkot, belum semrawutnya motor.  Lebih parah lagi karena angkutan berat (2 as-3 as) sejak di protes masyarakat Rumpin akhirnya lewat jalur Jalan Raya Bogor-Jasinga, menambah asyiknya penderitaan karena kerusakan jalan semakin cepat dirasakan pengguna jalan.  Jaman Gubernur Ahmad Heryawan kerusakan jalan sangat cepat ditangani, entah karena pandemi beberapa ruas jalan yang berlubang cukup lama ditanganinya.

Kata pakar sipil, truk 2 as yang memiliki beban >30 ton setara dengan 30-31 kendaraan as tunggal.  Artinya kerusakan jalan akan semakin cepat.  Padahal kalau berhitung penyumbang pajak tentunya dari golongan as tunggal atau mobil penumpang biasa yang memberikan sumbangan lebih besar.

Beda Perlakuan dengan Jalur Puncak

Masyarakat Bogor Barat sebagai orang awam kadang membandingkan perlakuan pemerintah dengan jalur Puncak.  Lihatlah mulai dari personal yang jaga, sistem buka tutup jalan dan perlakuan istimewa lainnya.  Masyarakat tidak mau tahu bahwa kalau jalur ke Puncak banyak villa milik orang penting, jalur utama ke Bandung selain melalui tol Cikampek.  Mereka merasa sama-sama bayar pajak, tapi mendapat perlakuan yang berbeda.  Meskipun sangat menyadari bahwa nilai ekonomis jalur Puncak sangat bernilai tinggi.

Tetapi dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perumahan sudah saatnya menata Kawasan Bogor Barat.  Jangan biarkan terlalu lama masyarakat Bogor Barat merana dengan persoalan kemacetan dan masalah sosial lainnya.  Tempat wisata dengan keindahan kaki Gunung Salak pun masih berkesempatan untuk dikembangkan.  Contohnya Kawasan Puraseda-Cikaracak yang sudah tembus ke Sukabumi, dulu sempat ada Bus Damri ¾ yang langsung ke Pantai Pelabuhan Ratu melalui jalur ini.

Segera Cabut Moratorium DOB

Harapan kepada pemerintah untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru banyak disuarakan tokoh masyarakat Bogor Barat.  Harapan ini muncul kembali ketika Presiden dan Mendagri pada bulan Januari 2020 memberi sinyal akan mencabut moratorium DOB dan hal ini didukung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono. 

Kepentingan masyarakat tentunya harus menjadi pertimbangan utama.  Akses menuju Ibukota Kabupaten di Cibinong sangat jauh sehingga setiap mengurus berkas atau ada kepentingan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertimbangan bahwa akan memberatkan APBN seperti yang disampaikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla justru menurut penulis adalah sebuah kewajiban negara untuk memudahkan masyarakatnya. 

Selain itu sesuai harapan Gubernur Jabar, Bogor Barat adalah prioritas pengembangan yang telah lama diminta oleh pihak provinsi. Provinsi Jawa Barat penduduknya paling padat tetapi jumlah Kota/Kabupaten berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Dengan demikian pembentukan Kabupaten Bogor Barat tidak bisa ditunda lagi dengan harapan tentunya moratorium segera dicabut pihak pemerintah.

Selain pertimbangan di atas pembentukan Kabupaten Bogor Barat perlu segera ditindaklanjuti karena:

Memiliki perguruan tinggi yang diperhitungkan di tingkat nasional dan dunia yaitu IPB.  Ada gurauan ketika saya ikut salah seorang teman lulusan IPB, pejabat pusat (Jakarta) ketika di undang lebih baik memilih UGM yang berada di Yogyakarta dibandingkan ke IPB Bogor.  Lebih cepat ke UGM Yogya dibandingkan ke IPB.  Hehehe.

Daerah yang terus berkembang, terutama perumahan, dengan demikian dibutuhkan daya dukung lainnya.  Sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.  Untuk itu membutuhkan layanan dan akses yang cepat. 

Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk saat ini mendekati 6 juta perlu segera dilakukan pemekaran DOB, salah satunya adalah Bogor Barat karena jumlah penduduknya termasuk yang padat saat ini.

Sebelum moratorium diberlakukan, proposal pengembangan wilayah Kabupaten Bogor Barat menempati posisi kedua terbaik se-Indonesia, oleh karena itu penulis bisa merasakan kekecewaan yang sangat besar dari masyarakat Bogor Barat dan tentunya biaya yang telah dikeluarkan juga sangat besar pada saat penyiapan untuk menjadi daerah otonomi baru.

Realisasi Kabupaten Bogor Barat harus segera ditindaklanjuti pemerintah.  Mudah-mudahan Pak Jokowi melalui Mendagri segera melakukan pencabutan moratorium DOB, sehingga Bogor Barat tidak lagi merana dalam keramaian.  Semoga!