Matinya Demokrasi Jurnalisme yang Ideal Akibat Politisasi Media di Indonesia

Politik yang didorong oleh patronase di Indonesia terus menumpulkan perpecahan partisan sampai batas tertentu sebuah dinamika yang diilustrasikan dengan jelas ketika Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah pemilu 2019. 

Namun perubahan wajah Prabowo tidak meredakan ketegangan ideologis yang dia bantu selama lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh konflik politik baru-baru ini yang dipicu oleh pandemi virus corona.

Polarisasi konflik pemilu 2014, 2017, dan 2019 telah berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, banyak orang Indonesia khawatir tentang kerusakan yang dilakukan oleh kampanye politik yang eksklusif dan terpolarisasi baru-baru ini terhadap tatanan sosial negara. 

Untuk dapat mengetahui hubungan antara demokrasi dengan media, pembaca perlu mengetahui seberapa kuat pengaruh media dalam penanaman pola pikir dan ideologi, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Konglomerat media bisa menampilkan opini yang beragam. Media memiliki peran yang sangat penting karena dari keberagaman opini yang ditawarkan oleh ruang publik, masyarakat bisa memperoleh bekal untuk mengambil keputusan politik yang diperlukan, misalnya saat Pemilu diadakan. Oleh karena itu, media adalah suatu pilar yang penting dalam terwujudnya demokrasi, karena keragaman opini media membuat masyarakat memiliki keputusan yang berbeda-beda.

Bila hanya terdapat satu sumber informasi dari satu media, maka keputusan politik masyarakat tentu akan terbatas, yang secara langsung akan menutup kemungkinan adanya "pertandingan" yang seimbang. 

Sayangnya, kondisi media di Indonesia saat ini tidak mendukung. Adanya konglomerasi media, dimana media-media tertentu dimiliki oleh perusahaan atau pemegang modal tertentu, justru mengurangi daya saing media-media kecil. Di Indonesia, kekuatan konglomerasi media ini justru digunakan untuk memenuhi dan mendukung kepentingan konglomerasi media tersebut.

Kentalnya pemenuhan kepentingan media dalam lingkungan kerja media di Indonesia menyebabkan adanya beberapa berita atau narasumber yang harus "dianakemaskan" karena sosok tersebut memang mendukung bisnis dari media tersebut. Bahkan ketika suatu media memiliki anak-anak perusahaan dalam bentuk universitas, perhotelan, dan bentuk bisnis lainnya, media akan memberikan pesan-pesan yang mendukung bisnis anak-anak perusahaannya.

Hal ini dapat bersifat berbahaya, karena peluang masyarakat untuk mendapatkan konten yang berkualitas dan beragam menjadi semakin sempit ketika banyak sekali grup media yang hanya menyampaikan pesan yang menguntungkan anak-anak perusahaannya saja atau kepentingan politik si pemilik perusahaan. 

Hal ini terbukti dari beberapa pemilik media di Indonesia yang memiliki afiliasi politik. Contoh pertama adalah Media Nusantara Citra Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesudibjo, dimana ia memiliki afiliasi dengan partai Hanura. Partai Hanura bahkan pernah terpilih menjadi kandidat wakil presiden dari partai Hanura.

Contoh kedua adalah Jawa Pos Group, dimana pemiliknya Dahlan Iskan, merupakan teman dekat dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dahlan Iskan dipercaya dia menerima posisi menteri dikarenakan oleh dukungannya kepada SBY. Contoh ketiga adalah Emtek Group, dimana pemiliknya, Eddy Kusnadi Sariatmadja adalah orang terdekat dari keluarga Soeharto.